GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMUE GAMPONG DALAM PROVINSI ACEH DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH, Menimbang :
Mengingat :
a. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, maka untuk akuntabilitas, efektifitas dan kelancaran pengelolaan dana BKPG bersumber dari Pemerintah Aceh, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong dalam Provinsi Aceh; 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 8. Peraturan ../2
MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB
-28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMUE GAMPONG DALAM PROVINSI ACEH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 2. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 3. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 4. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh yang selanjutnya disebut BPM Aceh adalah salah satu institusi Pemerintah Aceh yang melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada bidang pemberdayaan masyarakat. 6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. 7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Imuem Mukim. 9. Imuem ../3 MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB
-39. Imuem Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim. 10. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. 11. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 12. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong. 13. Keuchik atau nama lain adalah kepala Pemerintah Gampong yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 14. Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong. 15. Qanun Gampong atau nama lain adalah peraturan perundangundangan yang dibuat oleh Tuha Peut gampong bersama Keuchik. 16. Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong yang selanjutnya disingkat dengan BKPG adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh dalam rangka percepatan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan gampong. 17. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut. 18. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan gampong. 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut gampong, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong. 20. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PNPM adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Perkotaan. 21. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah usaha gampong yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah gampong yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah gampong dan masyarakat. 22. Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Plus yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu Plus adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkedudukan di Gampong. 23. Bendahara Gampong adalah seseorang yang dipilih dalam musyawarah gampong dari unsur perangkat gampong atau masyarakat yang ditetapkan berdasarkan keputusan Keuchik bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan,menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Gampong.
MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB
24. Rencana .../4
-424. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 5 (lima) tahun. 25. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Gampong dan disingkat (RKPG) adalah hasil musyawarah masyarakat gampong tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun. 26. Musyawarah Antar Gampong yang selanjutnya disingkat MAG adalah forum musyawarah di tingkat kecamatan yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh 6 (enam) orang perwakilan gampong. 27. Musyawarah Rencana Pembangunan yang disingkat Musrenbang Gampong atau nama lain adalah satu forum musyawarah di tingkat gampong yang dilaksanakan secara terbuka untuk masyarakat gampong. 28. Fasilitator Kabupaten/Koordinator Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota adalah fasilitator Kabupaten/Kota yang bertugas untuk memastikan seluruh proses tahapan kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian program dengan baik serta memberikan bimbingan atau dukungan tehnis dan manejemen kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dan BKPG di kecamatan dan gampong. 29. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang selanjutnya disingkat PJOK adalah Penyelenggara operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri dan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) pada wilayah Perdesaan di Kecamatan. 30. Fasilitator Kecamatan yang selanjutnya disingkat FK adalah pendamping yang berperan memfasilitasi masyarakat dan pemerintah gampong dalam setiap proses tahapan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian serta membimbing kelompok pemberdayaan masyarakat gampong atau pelaku-pelaku lainnya di gampong dan kecamatan. 31. Asisten Fasilitator Kecamatan selanjutnya disingkat Asisten FK adalah tenaga pendamping yang membantu tenaga fasilitator kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dan pemerintah gampong dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM dan BKPG mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. 32. Pendamping BKPG untuk wilayah Kota adalah tenaga pendamping yang membantu memfasilitasi masyarakat dan pemerintah gampong dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan BKPG mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. 33. Fasilitasi adalah kegiatan membantu dan menguatkan pemerintahan gampong dan masyarakat agar dapat dan mampu mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN PENGELOLAAN BKPG Pasal 2 BKPG merupakan upaya Pemerintah Aceh bersama Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 3 Tujuan BKPG : a. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat gampong; b. menurunkan .../5 MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB
-5-
b. menurunkan jumlah penduduk miskin yang berada di gampong; c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan gampong dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan partisipatif sesuai dengan kewenangan gampong; d. meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Gampong sebagai lembaga ekonomi perdesaan; e. meningkatkan peran dan fungsi peran dan fungsi Kelompok Kerja (Pokja) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PUAD) sebagai upaya mendukung revitalisasi Poyandu dan PAUD di Gampong f. meningkatkan kemandirian, swadaya, dan gotong royong masyarakat; g. meningkatkan kinerja Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota dan kapasitas Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 4 Prinsip-prinsip pengelolaan BKPG : a. Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administrasi. b. Partisipatif. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil. c. Bertanggungjawab. Pengertian prinsip bertanggungjawab adalah pengelolaan keuangan haruslah dapat dipertanggungjawabkan setiap saat, baik secara internal Pemerintah Gampong, maupun eksternal kepada masyarakat. d. Tertib. Pengertian prinsip tertib adalah bahwa keuangan gampong dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. e. Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin; f. Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya. Pasal 5 Sasaran BKPG meliputi seluruh Gampong definitif di wilayah Aceh ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
BAB III .../6 MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB
-6-
(1)
(2) (3)
(4)
(1) (2)
(3)
(1) (2) (3)
BAB III SUMBER PENDANAAN DAN PENGGUNAAN BKPG Pasal 6 Sumber pendanaan BKPG terdiri dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sumber Pendanaan dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk pendampingan BKPG dan Bantuan Langsung Masyarakat. Sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh yang disalurkan ke masing-masing rekening gampong. Sumber pendanaan dari APBK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dialokasikan dalam bentuk Alokasi Dana Gampong sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 BKPG yang bersumber dari APBA disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh, yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. Penggunaan dana pendampingan untuk mendukung kegiatan BKPG dan ADG atau bantuan keuangan lainnya yang bersumber dari APBN sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional dan Pedoman Umum PNPM Mandiri Perdesaan. Khusus dana Bantuan Langsung Masyarakat yang bersumber dari APBN penggunaannya sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional dan Pedoman Umum PNPM Mandiri Perdesaan. Pasal 8 BKPG dari Pemerintah Aceh dan ADG maupun bantuan keuangan lainnya yang bersumber dari APBK disalurkan ke rekening gampong. Penggunaan, mekanisme dan pertanggungjawaban ADG maupun bantuan keuangan lainnya yang bersumber dari APBK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota. Kabupaten/Kota wajib menyediakan biaya Tim Koordinasi Kabupaten/Kota, Kecamatan dan biaya operasional pendukung kegiatan lainnya sebagai penunjang kegiatan BKPG yang bersumber dari Pemerintah Aceh.
(4) Alokasi dana yang bersumber dari Pemerintah Aceh dan Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan bagian dari pendapatan APBG. Pasal 9 (1) BKPG yang bersumber dari Pemerintah Aceh dipergunakan untuk : a. penyertaan modal usaha bagi BUMG guna membiayai kegiatan modal usaha kepada masyarakat dalam bentuk Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dan usaha ekonomi produktif lainnya serta untuk membiayai pembangunan infrastruktur Gampong skala kecil diutamakan yang mempunyai berdampak ekonomi terhadap masyarakat seperti pembangunan pasar gampong, jalan, jembatan, gorong-gorong, saluran/parit, irigasi tersier, sumber energi listrik bagi Gampong terpencil, air besih dan sanitasi lingkungan yang mampu dikerjakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah Gampong; b. biaya .../7 MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB
-7-
b. biaya untuk mendukung kegiatan Revitalisasi Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Gampong pada masing-masing Gampong seperti pengadaan makanan tambahan bagi balita, pengadaan kelengkapan sarana penunjang Posyandu dan PAUD milik Gampong, pengadaan seragam kader Posyandu dan PAUD milik Gampong, honorarium kader Posyandu dan Guru PAUD milik Gampong, pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE); c. biaya operasional dalam rangka menunjang program BKPG pada masing-masing Gampong digunakan oleh Pemerintah Gampong, BUMG dan Kelompok Kerja Posyandu dan PAUD milik Gampong paling besar 5 % (lima persen) dari total dana BKPG yang diterima oleh masing-masing Gampong. (2) BKPG dari Pemerintah Aceh dilarang digunakan untuk : a. belanja aparatur yaitu honorarium, gaji bagi perangkat dan aparat pemerintahan gampong maupun PNS lainnya; b. keperluan pribadi aparat gampong dan sumbangan lainnya; c. pembiayaan pesta adat, budaya dan acara seremonial lainnya; d. pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik, termasuk pemilihan Keuchik dan perangkatnya; e. kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup; f. kegiatan-kegiatan lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(3)
(4) (5)
(6)
(1) (2) (3)
g. dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam daftar larangan (negative list) PNPM Mandiri Perdesaan. Dana bergulir merupakan dana pengembalian pokok dan jasa yang diterima dari kelompok simpan pinjam perempuan dan/ atau kelompok lain yang bersumber dari dana BKPG dan sumber lainnya yang sah. Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui BUMG sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. BUMG merupakan pelaksana program BKPG pada kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan selanjutnya disingkat dengan SPP dan usaha ekonomi produktif lainnya serta kegiatan peningkatan infrastruktur Gampong skala kecil diutamakan yang dapat memberikan dampak ekonomi melalui unit-unit usaha BUMG pada masing-masing Gampong. Pokja Posyandu Plus merupakan pelaksana atau pengelola biaya penunjang kegiatan revitalisasi Posyandu dan PAUD milik Gampong pada masing-masing Gampong. BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN DAN TARGET KINERJA Pasal 10 Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BKPG disinergikan dengan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan; Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BKPG di wilayah Kota dikoordinasikan dengan pelaksana program PNPM Mandiri perkotaan; Mekanisme dan Petunjuk Teknis pengelolaan BKPG sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 11 .../8
MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB
-8-
(1)
(2)
(1) (2) (3)
Pasal 11 Kegiatan yang dibiayai BKPG yang bersumber dari APBA dan ADG maupun bantuan keuangan lainnya yang bersumber dari APBK digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Bidang Pendidikan 1. meningkatnya jumlah anak usia wajib belajar 9 tahun yang bersekolah; 2. menurunnya jumlah anak putus sekolah; 3. meningkatnya jumlah anak yang mampu membaca Al-Quran; 4. meningkatnya jumlah anak usia dini yang mengikuti kegiatan PAUD; 5. meningkatnya jumlah masyarakat gampong yang memiliki keterampilan; 6. menurunnya jumlah anggota masyarakat gampong yang buta huruf. b. Bidang Kesehatan 1. meningkatnya kualitas gizi balita; 2. menurunnya jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan; 3. meningkatnya jumlah anak dan wanita usia subur yang diimunisasi; 4. meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan yang meliputi sarana mandi, cuci, jamban, persampahan dan air bersih di gampong; 5. meningkatnya kesadaran warga gampong dalam perilaku hidup bersih dan sehat. c. Bidang Infrastruktur 1. meningkatnya fasilitas infrastruktur gampong yang meliputi jalan, jembatan, gorong-gorong, irigasi, dan saluran drainase/parit di Gampong; 2. meningkatnya jumlah fasilitas air bersih yang dapat diakses oleh masyarakat. d. Bidang Ekonomi 1. meningkatnya kesejahteraan dan berkurangnya jumlah rumah tangga miskin; 2. meningkatnya lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di Gampong. e. Bidang Sosial Budaya 1. meningkatnya swadaya dan kegotongroyongan masyarakat; 2. menurunnya kriminalitas gangguan keamanan di gampong. Pasal 12 Pemerintah Gampong berkewajiban menetapkan target peningkatan kesejahteraan masyarakat jangka menengah dalam RPJMG dan program tahunan dalam RKPG. Target peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Gampong. Target peningkatan kesejahteraan masyarakat dipergunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan program BKPG dan ADG atau bantuan keuangan lainnya.
Pasal 13 .../9 MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB
-9-
(1) (2)
(1) (2) (3) (4)
Pasal 13 Untuk mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), SKPA dan SKPD Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada Pemerintah Gampong. Pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Lembaga Donor, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi. BAB V MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BKPG Pasal 14 BKPG yang bersumber dari APBA dianggarkan pada BPM Aceh yang ditempatkan pada DPA-PPKA Dinas Keuangan. Dokumen pencairan BKPG dipersiapkan oleh BPM Aceh. Pencairan BKPG dilakukan oleh Dinas Keuangan Aceh ke rekening masing-masing Gampong melalui 1 (satu) tahap. Pencairan dana BKPG dilakukan dengan melampirkan syarat : a. Qanun Gampong dan/atau Peraturan Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG); b. Keputusan Keuchik tentang Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG);
c. Keputusan Keuchik tentang Penetapan dan Penunjukan Bendaharawan Gampong; d. Berita Acara Serah Terima BKPG per Kecamatan ditandatangani oleh Keuchik, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan pada Dinas Keuangan Aceh, diketahui oleh Kepala BPM Aceh dan Kepala Dinas Keuangan Aceh; e. tanda penerimaan atau kwitansi per Kecamatan ditandatangani oleh Bendahara Gampong dan Keuchik mewakili, serta Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan pada Dinas Keuangan Aceh mengetahui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh; f. Rencana Penggunaan Dana (RPD) ditandatangani oleh Keuchik bersama Ketua Tuha Peuet Gampong dan diketahui oleh Asisten Fasilitator Kecamatan, atau Pendamping BKPG untuk Wilayah Kota Direktur BUMG, Ketua Pokja Posyandu Plus dengan mengetahui Camat; g. foto copy buku rekening Gampong atau nama lain pada Bank Pemerintah terdekat yang spesimennya ditandatangani oleh 5 (lima) orang terdiri dari Penanggungjawab Operasional Kecamatan (PJOK), Keuchik, Bendahara, FK/FT, AFK/Pendamping Kota, paling sedikit ditandatangani oleh 4 (empat orang) dari 5 (lima) orang specimen. h. Pakta integritas untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan korupsi dana BKPG ditanda tangani oleh Keuchik, Bendahara Gampong, Direktur BUMG/Pokja Posyandu Plus dan Asisten FK untuk wilayah PNPM Mandiri Perdesaan dan Pendamping BKPG untuk Wilayah Kota Perkotaan. (5) Mekanisme pencairan BKPG sebagai berikut : a. dokumen pencairan BKPG dari masing-masing Gampong diverifikasi terlebih dahulu oleh Asisten Fasilitator Kecamatan atau Pendamping BKPG untuk Wilayah Kota, kemudian diserahkan ke Camat dengan menerbitkan Surat Pengantar Camat, selanjutnya disampaikan kepada Fasilitator Kabupaten (Faskab) dan Penanggung Jawab Operasional Kabupaten (PJOKab) atau Pejabat Pemerintah Kota yang menangani BKPG untuk Wilayah Kota; b. berkas .../10 MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB
- 10 -
(6)
(7) (8)
(1)
(2)
(3)
b. berkas pencairan dana BKPG yang telah diverifikasi oleh Faskab dan PJOKab atau Pejabat Pemerintah Kota yang menangani BKPG untuk Wilayah Kota, selanjutnya disampaikan kepada BPM Aceh dengan melampirkan Surat Pengantar yang telah ditandatangani oleh Kepala BPM Kabupaten/Kota; c. Kepala BPM Aceh melalui Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Perdesaan-BKPG Aceh memverifikasi kelengkapan dokumen pencairan BKPG masing-masing gampong; d. berkas pencairan BKPG yang sudah diverifikasi disampaikan ke Dinas Keuangan Aceh dengan melampirkan Surat Pernyataan dan Surat Pengantar yang ditandatangani Kepala BPM Aceh; e. berkas pencairan BKPG yang telah diverifikasi oleh BPM Aceh disampaikan kepada Dinas Keuangan Aceh, selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) per Kecamatan; f. Dinas Keuangan Aceh memproses pencairan dan menyalurkan dana BKPG kepada masing-masing rekening gampong. Pencairan BKPG pada masing-masing Gampong dapat dilakukan jika dana BKPG tahun sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Berita Acara Musyawarah Pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan berikut dokumen pendukung lainnya atau surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP3) Dana BKPG tahun sebelumnya; b. Laporan Penggunaan Dana BKPG yang sudah digunakan ditandatangani oleh Bendahara Gampong, Direktur BUMG/Pokja Posyandu Plus. Mekanisme penarikan dana dari rekening Gampong untuk pelaksanaan kegiatan berpedoman pada lampiran Peraturan Gubernur ini. Mekanisme pencairan dana dan pertanggungjawaban ADG atau bantuan keuangan lainnya dari Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota. BAB VI SOSIALISASI BKPG Pasal 15 Sosialisasi BKPG, ADG atau bantuan keuangan lainnya dari Kabupaten/Kota merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan aparatur terkait. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada berbagai pihak terutama kepada aparat pemerintah gampong serta masyarakat tentang penggunaan BKPG, ADG atau bantuan keuangan lainnya dari Kabupaten/Kota. Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui : a. forum-forum pertemuan secara berkala dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota, organisasi non pemerintah, tokoh masyarakat, DPRA, dan DPRK; b. pemasangan baliho dan spanduk di tempat-tempat strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat; c. iklan dan program interaktif di media cetak dan elektronik secara berkala yang dapat menjangkau seluruh Kabupaten/Kota; d. pemuatan .../11
MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB
- 11 -
d. pemuatan di Website Pemerintah Aceh dan atau Kabupaten/Kota; e. pembuatan brosur dan poster untuk disebarluaskan ke masyarakat; f. di tingkat gampong diselenggarakan forum-forum pertemuan secara berkala yang diikuti Tuha Peut, warga miskin, kelompokkelompok perempuan dan tokoh masyarakat. BAB VII PENGELOLAAN PROGRAM Pasal 16 (1) BKPG dikoordinir oleh tim koordinasi tingkat Provinsi Aceh; (2) Tim Koordinasi BKPG Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh; (3) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi tingkat Provinsi : a. menyelenggarakan sosialisasi secara luas dan berkala tentang kebijakan, data, informasi dan laporan kemajuan program BKPG; b. menerbitkan pedoman, petunjuk teknis dan materi-materi yang dibutuhkan dalam pengelolaan program; c. melaksanakan rapat-rapat evaluasi dan koordinasi di Provinsi; d. melakukan pelatihan kepada aparat Kabupaten/Kota dan Kecamatan; e. mengkoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, instansi terkait lainnya dan lembaga donor untuk mendukung Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah gampong dalam mencapai target kinerja melalui penyediaan sarana dan prasarana, dana serta Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga; f. melakukan kerjasama dengan pemerintah, swasta/BUMN/ BUMD, Lembaga Donor dalam dan luar negeri serta lembaga non pemerintah lainnya dalam mendukung program BKPG, PNPM Mandiri Perdesaan dan program lainnya; g. memfasilitasi dan/atau menyelesaikan permasalahan serta hambatan dalam pelaksanaan program BKPG, PNPM Mandiri Perdesaan dan program lainnya; h. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program BKPG, PNPM Mandiri Perdesaan dan program lainnya secara berkala kepada Gubernur; i. melakukan panilaian terhadap tingkat keberhasilan program dan pelaku di Gampong, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi; j. melakukan pembinaan, pemantauan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan program BKPG, PNPM Mandiri Perdesaan dan program lainnya bersama dengan tim Kabupaten/Kota dalam setiap proses tahapan kegiatan. (4) Untuk mendukung tugas-tugas tim Koordinasi tingkat Provinsi dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di BPM Aceh yang anggotanya terdiri dari unsur SKPA terkait. Pasal 17 (1) Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan, BKPG dan ADG atau bantuan keuangan lainnya tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota. (2) Tugas .../12 MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB
- 12 -
(2) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi pada tingkat Kabupaten/ Kota adalah : a. melaksanakan sosialisasi secara luas kepada masyarakat, aparatur gampong dan kecamatan, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya tentang kebijakan dan mekanisme program BKPG maupun ADG di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; b. mengkoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait untuk mendukung pemerintah gampong dalam pengelolaan program BKPG dan ADG melalui penyediaan sarana dan prasarana, dana serta Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; c. melakukan pembinaan, monitoring, supervisi dan evaluasi pelaksanaan program BKPG maupun ADG di Kabupaten/Kota masing-masing; d. memberikan pelatihan-pelatihan kepada aparatur kecamatan dan pemerintah gampong sesuai dengan kebutuhan; e. melakukan kerjasama dengan pemerintah Aceh, Swasta/BUMN/ BUMD, Lembaga Donor dalam dan luar negeri serta lembaga non pemerintah lainnya dalam mendukung program dimasing-masing Kabupaten/Kota; f. memfasilitasi dan atau menyelesaikan permasalahan serta hambatan dalam pelaksanaan program BKPG dan ADG; g. memberikan laporan kemajuan pelaksanaan program BKPG dan ADG kepada Bupati/Walikota; (3) Susunan Tim Koordinasi tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. (4) Untuk mendukung tugas-tugas tim Koordinasi tingkat Kabupaten/ Kota dibentuk Sekretariat yang berada pada BPM Kabupaten/Kota atau nama lain dengan anggota terdiri dari unsur SKPD Kabupaten/Kota terkait. Pasal 18 Biaya operasional dan biaya sekretariat Tim Koordinasi tingkat Provinsi dibebankan pada APBA DPA-SKPA BPM Aceh, sedangkan Tim Koordinasi dan sekretariat Tim Koordinasi tingkat Kabupaten/Kota dibebankan pada APBK DPA-SKPD BPM Kabupaten/Kota atau nama lain. Pasal 19 (1) BKPG dikelola oleh Pemerintah Gampong dengan membentuk Pengurus BUMG/ Pokja Posyandu Plus dan didampingi oleh Asisten Fasilitator Kecamatan, atau Pendamping BKPG untuk Wilayah Kota. (2) Pengurus BUMG/Pokja Posyandu Puls dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Keuchik berdasarkan hasil musyawarah gampong. (3) Keuchik sebagai Kepala Pemerintah Gampong adalah Penanggung jawab dalam pengelolaan BKPG, ADG dan bantuan keuangan lainnya dari Kabupaten/Kota. (4) Pengurus BUMG/Pokja Posyandu Plus dalam melaksanakan pengelolaan program BKPG, ADG dan bantuan keuangan lainnya dari Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Keuchik dan masyarakat. (5) Pengurus BUMG/Pokja Posyandu Plus paling kurang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota dari unsur masyarakat dipilih berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Gampong; (6) Pengurus .../13 MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB
- 13 -
(6) Pengurus BUMG/Poka Poyandu Plus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas : a. melaksanakan kegiatan BKPG berdasarkan RKPG dan APBG yang dananya bersumber dari provinsi dan Kabupaten/Kota; b. menyusun laporan perkembangan kegiatan BKPG, ADG dan bantuan keuangan lainnya dari Kabupaten/Kota; c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BKPG dan ADG kepada keuchik dan menginformasikan kepada Tuha Peut Gampong serta menempel laporan tersebut di papan informasi dan diketahui oleh Asisten Fasilitator Kecamatan untuk wilayah PNPM Mandiri Perdesaan dan Pendamping BKPG untuk wilayah Kota. (7) Setiap kegiatan pembangunan prasarana, pengurus BUMG wajib memasang Papan Proyek di lokasi pembangunan prasarana dan setelah selesai pembangunannya pengurus BUMG wajib memasang prasasti yang dibangun dengan dana BKPG. (8) Setiap kegiatan revitalisasi posyandu dan Paud, Pokja Posyandu Plus wajib diketahui oleh Pemerintah Gampong dan masyarakat Gampong melalui papan informasi. (9) Pemerintah Gampong harus menggunakan papan informasi untuk menempelkan semua informasi dan status keuangan BKPG, ADG dan bantuan keuangan lainnya dari Kabupaten/Kota sehingga dapat diketahui secara luas oleh masyarakat. Pasal 20 (1) Asisten Fasilitator Kecamatan, atau Pendamping wilayah Kota direkrut dari unsur masyarakat di Kecamatan yang bersangkutan atau kecamatan yang berdekatan sesuai dengan kriteria, prosedur dan persyaratan. (2) Asisten Fasilitator Kecamatan, atau Pendamping wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga fasilitator baik laki-laki maupun perempuan yang dipekerjakan untuk mendampingi beberapa Gampong dalam mengelola program BKPG dan ADG serta PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. (3) Tugas dan tanggung jawab Asisten Fasilitator Kecamatan, atau Pendamping wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. membantu Tim Kecamatan dalam melatih aparatur Gampong dan tim yang ditunjuk untuk penyusunan RPJMG, RKPG, APBG dan mekanisme pertanggungjawaban; b. memfasilitasi pertemuan-pertemuan antar Gampong secara berkala; c. membantu Fasilitator Kecamatan dalam melaksanakan pemeriksaan kegiatan fisik di lapangan; d. membantu Fasilitator Kecamatan dalam memberikan bimbingan pada Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Kampong (KPMG), mengenai kegiatan pemberdayaan, transparansi dan manajemen serta memberikan bantuan teknis kepada pengurus BUMG/Pokja Posyandu Plus dalam mempersiapkan syarat-syarat administrasi untuk pencairan BKPG dan ADG; e. memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Gampong dalam melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran serta penyusunan dokumen-dokumen pendukungnya;
f. memberikan .../14 MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB
- 14 f. memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Gampong, pengurus BUMG/Pokja Posyandu Plus dan masyarakat Gampong dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBN, APBA, APBK dan sumber-sumber keuangan lainnya dari Kabupaten/Kota; g. memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Gampong dan pengurus BUMG/Pokja Posyandu Plus dalam menyelesaikan laporan dan pertanggung jawaban yang dibutuhkan; h. menyampaikan berbagai permasalahan pelaksanaan program yang masih perlu penanganan lebih lanjut kepada Fasilitator Kecamatan dan PJOK atau Camat; i. membantu Pemerintah Gampong memfasilitasi pembentukan BUMG beserta pengurusnya dan Pokja Posyandu Plus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Gampong. (4) Tugas dan Tanggung jawab Fasilitator Kecamatan : a. menyebarluaskan dan mensosialisasikan BKPG dan ADG serta PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat, aparatur Gampong dan Kecamatan; b. membantu dan memfasilitasi pembentukan BUMG/Pokja Posyandu Plus masing-masing Gampong; c. memberikan bantuan teknis kepada BUMG/Pokja Posyandu Plus kepada masing-masing Gampong dalam wilayah tugasnya; d. menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat dimulai dari proses sosialisasi hingga pelestarian kegiatan; e. memastikan dan menfasilitasi terlaksananya tahapan-tahapan BKPG, ADG dan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelestarian dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip BKPG, ADG dan PNPM Mandiri Perdesaan; f. memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dan pengelola BKPG, ADG dan PNPM Mandiri Perdesaan di Gampong dan Kecamatan; g. memberikan pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas Pemerintahan Gampong; h. menfasilitasi dan pembentukan dan pengembangan lembaga kerja sama antar Gampong; i. membantu PJOK dalam memverifikasi terhadap proses pencairan dana penggunaan BKPG dan ADG; j. melakukan verifikasi terhadap pencairan dana untuk kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan untuk memastikan penggunaannya secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan; k. menfasilitasi dan membantu servey lapangan terhadap usulan kegiatan simpan pinjam dan kegiatan yang menunjang kualitas hidup seperti bidang pendidikan dan kesehatan (diluar bangunan dan/atau prasarana); l. identifikasi kebutuhan bantuan teknis terhadap usulan kegiatan simpan pinjam, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan; m. mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. n. mengadakan pelatihan kelompok masyarakat berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pengetahuan keterampilan. o. membantu pendamping unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam membimbing pengembangan hasil kegiatan ekonomi dari pelaksanaan BKPG, ADG dan PNPM Mandiri Perdesaan sebelumnya dan kegiatan simpan pinjam; p. mendorong terciptanya mekanisme kontrol atau pengawas oleh masyarakat sendiri; q. melakukan evaluasi bersama masyarakat terhadap pelaksanaan program dan kinerja pelau BKPG, ADG dan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan dan Gampong;
MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB
r. melaporkan .../15
- 15 -
r. melaporkan realisasi RKTL, kemajuan kegiatan, masalah dan upaya penanganannya kepada fasilitator Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Camat u.p. PJOK; s. mengadakan rapat evaluasi bulanan di Kecamatan; t. menghadiri rapat koordinasi bulanan di Kabupaten/Kota dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan; u. menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut; v. memastikan pengelolaan dana UPK sesuai prosedur dan ketentuan, dan secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas dan rekening; w. mengumpulkan SPM dan SP2D serta melaporkan realisasi penggunaan dana dalam rangka pelaporan SAI Fasilitator Kabupaten/Kota. (5) Tugas dan tanggung jawab PJOK : a. melaksanakan koordinasi dengan Fasilitator Kecamatan dan Tim Koordinasi BKPG, ADG dan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan BKPG, ADG dan PNPM Mandiri Perdesaan di daerahnya; b. melaksanakan kegiatan manajemen BKPG, ADG dan PNPM Mandiri Perdesaan, yang meliputi aspek-aspek kegiatan sosial, perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan pengendaliaan; c. memproses administrasi pengajuaan dana dari UPK ke DKA dan KPPN serta memantau proses pencairannya; d. menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersama fasilitator kecamatan dan pelaku BKPG, ADG dan PNPM Mandiri Perdesaan lainnya yang bertujuan untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah penyelesaiaannya; e. membuat laporan bulanan kegiatan BKPG, ADG dan PNPM Mandiri Perdesaan kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota; f. melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi; g. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja UPK, Asisten FK, dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK); h. bersama FK memfasilitasi pelaksanaan musyawarah antar Gampong; i. memantau dan/atau memfasilitasi kegiatan musyawarah Gampong di wilayahnya. (6) Tugas dan tanggungjawab Camat : a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program BKPG, ADG dan PNPM Mandiri Perdesaan serta Bantuan Keuangan lainnya diwilayah Kecamatan; b. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di Kecamatan baik yang bersumber dari APBN, APBA, APBK dan sumber pembiayaan lainnya; c. menyelenggarakan musyawarah antar Gampong; d. bersama Fasilitator Kecamatan dan PJOK mensosialisasikan BKPG, ADG dan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah Kecamatan; e. Memonitoring dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BKPG, ADG dan PNPM Mandiri Perdesaan di semua Gampong; f. menyelesaikan masalah BKPG, ADG dan PNPM Mandiri Perdesaan yang timbul di wilayahnya; g. melayani urusan administratif, antara lain : menanda tangani surat penetapan tim verifikasi, pengurus UPK, usulan kegiatan, Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Surat Penetapan Camat (SPC), dan Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh ketua TPK dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), dll; h. memantau pelaksanaan dan rencana pengembangan kegiatan serta pengembalian pinjaman dana bergulir; i. menilai .../16 MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB
- 16 -
i. menilai kinerja program di Gampong dan Kecamatan; j. bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh dokumen kegiatan BKPG, ADG dan PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuanggan dan non keuangan; k. mendorong dan menfasilitasi terbentuk dan berkembangnya badan kerja sama antar gampong (BKAG). Pasal 21 (1) Kriteria Asisten Fasilitator Kecamatan, atau Pendamping wilayah Kota : a. memiliki pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Muda atau Diploma III/PL PNPM Mandiri Perdesaan, diutamakan dengan latar belakang teknis; b. memiliki kemauan dan waktu untuk mendampingi Gampong selama pelaksanaan program BKPG, ADG dan PNPM Mandiri Perdesaan; c. Jujur dan bertanggungjawab; d. berusia paling tinggi 40 tahun; e. diutamakan anggota masyarakat dalam Kecamatan yang bersangkutan atau Kecamatan terdekat; f. diwajibkan menetap dalam salah satu Gampong atau dalam wilayah Kecamatan tempat tugas. (2) Asisten FK akan mendampingi 5 (lima) Gampong untuk wilayah ektrem dan 10 (sepuluh) Gampong untuk kategori normal dan sulit. (3) Pendamping BKPG wilayah Kota mendampingi masing-masing 5 (lima) Gampong atau sesuai dengan kebutuhan dilapangan. (4) Honor Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan dan Asisten FK dibiayai oleh APBN melalui Dana Dekonsentrasi program PNPM Mandiri Perdesaan. (5) Honor Pendamping wilayah Kota dibiayai oleh APBA melalui dana penunjang program BKPG. (6) Honor PJOK dibiayai melalui dana penunjang program masingmasing Kabupaten wilayah PNPM Mandiri Perdesaan yang bersumber dari APBN. Pasal 22 (1) Pedoman Umum dan petunjuk teknis operasional bagi pelaksanaan tugas Fasilitator Kabupaten, FK, Asisten FK, UPK dan TPK dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan dan Program PNPM Mandiri Perkotaan mengikuti petunjuk sebagaimana tercantum dalam PEDUM dan PTO PNPM Mandiri Perdesaan. (2) Petunjuk teknis operasional bagi Tim Koordinasi BKPG Provinsi, Tim Koordinasi BKPG dan ADG Kabupaten/Kota, PJOK, FK, Asisten FK, Pendamping BKPG wilayah Kota, Pemerintah Gampong dan BUMG/Pokja Posyandu Plus yang berkaitan dengan pelaksanaan program BKPG berpedoman kepada Petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh. (3) Petunjuk Teknis operasional bagi pelaksanaan program ADG diatur oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Peraturan Perundangundangan. BAB VIII PERENCANAAN GAMPONG Pasal 23 (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong disusun perencanaan pembangungan Gampong sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
(2) Perencanaan .../17 MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB
- 17 -
(2) Perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Gampong yang dibantu oleh Asisten FK/pendamping wilayah Kota dengan melibatkan masyarakat termasuk masyarakat miskin dan perempuan. (3) Perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikutsertakan unsur-unsur kelompok masyarakat, rumah tangga miskin, unsur perempuan, ulama, pemuda, tokoh masyarakat dan perwakilan dusun. (1)
(2) (3)
(1) (2)
(1)
Pasal 24 Perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disusun secara berjangka meliputi : a. RPJMG untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; b. RKPG merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMG ditetapkan dengan Qanun Gampong dan RKPG ditetapkan dalam Keputusan Keuchik atau nama lain dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan; Gampong-gampong yang telah menetapkan RPJMG dan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai bahan kelengkapan administrasi penyaluran BKPG. Pasal 25 Perencanaan pembangunan Gampong didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. penyelenggaraan Pemerintahan Gampong; b. organisasi dan tata laksana Pemerintahan Gampong; c. keuangan Gampong; d. profil Gampong; dan e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pemberdayaan masyarakat. BAB IX PENGELOLAAN DANA BERGULIR Pasal 26 Tujuan pemberian dana bergulir sebagai berikut : a. memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha; b. pelestarian dan pengembangan dana bergulir; c. peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat Gampong; d. menyiapkan kelembagaan BUMG sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan; e. peningkatan pelayanan pada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat Pasal 27 .../18
MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB
- 18 Pasal 27 (2) Sasaran penerima dana bergulir SPP sebagai berikut : a. kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM; b. kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM; c. kelompok yang anggotanya rumah tangga miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota. Pasal 28 (1) Kelembagaan pengelola dana bergulir sebagai berikut : a. BUMG merupakan lembaga yang ditunjuk sebagai pengelola kegiatan dana bergulir, dengan membentuk unit-unit usaha; b. Tim Verifikasi bertugas untuk melakukan verifikasi proposal usulan kelompok yang akan didanai, dibentuk oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah gampong minimal 3 orang terdiri dari unsur masyarakat dan tenaga ahli; c. Tuha Peut merupakan lembaga yang bertugas melakukan monitoring, supervisi dan pengawasan kepada BUMG. Pasal 29 (1) Ketentuan pendanaan dana bergulir sebagai berikut : a. alokasi dana bergulir tidak dapat dialihkan untuk kegiatan lain; b. dana bergulir diberikan kepada kelompok dan tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu. (2) Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. Simpan Pinjam Perempuan (SPP); b. Kelompok Usaha Bersama (KUB); c. Kelompok Aneka Usaha (KAU); d. Rumah Tangga Miskin (RTM). Pasal 30 (3) Tahapan pengelolaan dana bergulir BUMG : a. kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada BUMG pada unit pengelolaan dana Bergulir sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Desa; b. unit Pengelola dana bergulir melakukan evaluasi singkat tentang kelengkapan proposal, latar belakang kelompok, kondisi kelompok saat ini, riwayat pinjaman kelompok sebelumnya, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman dan hasilnya disampaikan ke pada Tim verifikasi; c. Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Desa dan memberikan rekomendani kepada BUMG Unit Pengelolaan dana bergulir apakah kelompok yang telah di verifikasi layak atau tidak untuk di berikan pinjaman; setelah mendapat rekomendasi dari Tim Verifikasi maka BUMG pada unit pengelola dana bergulir menyalurkan pinjaman kepada kelompok yang layak. BAB X .../19 MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB
- 19 BAB X PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN Pasal 31 (1) Pertanggungjawaban Pengelolaan BKPG dan ADG maupun bantuan keuangan lainnya yang bersumber dari APBK dipertanggungjawabkan oleh Pengurus BUMG/Pokja Posyandu Plus dalam musyawarah Gampong. (2) Khusus bagi Gampong yang memperoleh dana PNPM Mandiri Perdesaan pertanggungjawaban BKPG, ADG maupun bantuan keuangan lainnya yang bersumber dari APBK dipertanggungjawabkan oleh Pengurus BUMG/Pokja Posyandu Plus kepada masyarakat terintegrasi dengan program PNPM Mandiri Perdesaan dalam musyawarah Gampong. (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diterima oleh masyarakat dalam musyawarah Gampong diajukan kepada Keuchik. (4) Keuchik setelah menerima pertanggungjawaban dari pengurus BUMG/Pokja Posyandu Plus menyampaikan kepada Camat melalui PJOK dengan tembusan kepada Imum Mukim serta sebagai bagian dalam laporan keterangan pertanggungjawaban Keuchik kepada Tuha Peuet Gampong serta laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang disampaikan kepada Bupati/Walikota. (5) Bentuk pertanggungjawaban dan/atau pelaporan atas kegiatankegiatan dalam APBG yang dibiayai dari BKPG dan ADG serta sumber –sumber lain adalah sebagai berikut : a. Laporan Bulanan, yaitu laporan perkembangan kegiatan dan pekerjaan dari pelaksanaan kegiatan BKPG dan ADG dalam bentuk format kendali kegiatan; b. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana BKPG dan ADG yang dibuat dalam setiap penyelesaian tahapan anggaran; c. Laporan akhir dari penggunaan BKPG dan ADG mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan BKPG dan ADG. (6) Laporan bulanan dalam bentuk format kendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disampaikan pada setiap akhir bulan kepada Satker PNPM Mandiri PerdesaanBKPG Aceh. (7) Penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengurus BUMG/Pokja Posyandu Plus kepada Keuchik atau nama lain difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan atau pendamping wilayah Kota selanjutnya Keuchik menyampaikan laporan kepada Camat melalui PJOK; (8) PJOK membuat laporan/rekapitulasi dari seluruh laporan dari Pemerintah Gampong untuk disampaikan kepada BPM Kabupaten/Kota atau nama lain dan BPM Aceh; (9) Pada akhir pelaksanaan kegiatan selesai seluruhnya pengurus BUMG/Pokja Posyandu Plus melaporkan kepada Keuchik atau nama lain untuk dilaksanakan musyawarah Gampong dalam rangka serah terima kegiatan dengan didampingi oleh Asisten FK/Pendamping BKPG wilayah Kota; (10) Pengurus BUMG/Pokja Posyandu Plus menyusun laporan pertanggungjawaban seluruh penggunaan dana berikut dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan selanjutnya laporan tersebut harus diserahkan kepada camat melalui PJOK; MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB
(11) Untuk .../20
- 20 -
(11) Untuk jalur fungsional koordinasi, pengurus BUMG/Pokja Posyandu Plus juga menyampaikan copy laporan pelaksanaan kegiatan kepada Asisten FK/Pendamping wilayah Kota yang selanjutnya direkap untuk disampaikan kepada Fasilitator Kabupaten/Pejabat yang menangani BKPG untuk Kota untuk disatukan dan/atau direkap menjadi laporan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disampaikan kepada Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan-BKPG Aceh dan Konsultan Manajemen Provinsi sebagai bahan evaluasi selanjutnya.
(1) (2)
(1)
(2) (3) (4) (5)
(1)
(2) (3) (4)
BAB X EVALUASI KEBERHASILAN PROGRAM Pasal 32 Evaluasi terhadap indikator keberhasilan program secara keseluruhan dilakukan oleh tim yang dibentuk Gubernur Aceh dan/atau Bupati/Walikota. Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari BPM Aceh, unsur instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi non pemerintah untuk tingkat provinsi. Sedangkan tim tingkat Kabupaten/Kota ditentukan oleh Bupati/Walikota masing-masing. BAB XI PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 33 Dalam rangka pembinaan program BKPG dilakukan supervisi dan pemantauan oleh Camat, Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Kabupaten, Konsultan Provinsi, Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dan Tim Koordinasi Provinsi. Bagi gampong-gampong yang berprestasi dalam melaksanakan program BKPG akan diberikan penghargaan. Bagi gampong yang penggunaan BKPG tidak sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bagi para pelaku program BKPG di tingkat Gampong dan Kecamatan yang berprestasi diberikan penghargaan. Para pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Keuchik, Pengurus BUMG/Pokja Posyandu Plus, Fasiliator Kecamatan dan Asisten Fasilitator Kecamatan/Pendamping wilayah Kota, dan PJOK. Pasal 34 Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat berupa penambahan alokasi dana BKPG pada tahun berikutnya dari Pemerintah Aceh dan/atau ADG atau bantuan keuangan lainnya dari Kabupaten/Kota. Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dapat berupa surat penghargaan atau hadiah dari Gubernur Aceh atau Bupati/Walikota. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) berupa penundaan, pengurangan atau penghentian penyaluran BKPG dan ADG tahap berikutnya atau tahun berikutnya. Penyalahgunaan program BKPG dan ADG yang berindikasi tindak pidana korupsi diproses sesuai Peraturan Perundanganundangan. BAB XII .../21
MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB
- 21 BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 35 Dokumen-dokumen dan format-format yang diperlukan dalam pengelolaan BKPG meliputi perencanaan, laporan pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dicantumkan dalam pedoman pengelolaan BKPG yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 36 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini yang berkaitan dengan pengelolaan BKPG diatur oleh Gubernur dan pengelolaan ADG diatur oleh Bupati/Walikota, sedangkan pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan mengacu kepada Petunjuk Teknis Operasional atau Juklak PNPM Mandiri Perdesaan. Pasal 37 Fasilitator Kabupaten atau Koordinator/pejabat yang menangani BKPG untuk wilayah Kota, Konsultan Managemen Provinsi atau konsultan manageman wilayah, Fasilitator Kecamatan, Asisten FK/Pendamping wilayah serta unsur-unsur pelaku program lainnya wajib mematuhi kode etik PNPM Mandiri Perdesaan. Pasal 38 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan BKPG dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 39 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubenur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal, 12 Februari 12 Rabiul Akhir GUBERNUR ACEH, Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal, 12 Februari 2014 12 Rabiul Akhir 1435 SEKRETARIS DAERAH ACEH, Ttd,
DERMAWAN
BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2014 NOMOR 5 MW\DATAWAHED\2013\PER.GUB
Ttd,
ZAINI ABDULLAH
2014 1435
