BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.993, 2015
BAWASLU. Dana Kampanye. Peserta Pilkada. Pengawasan. Pencabutan.
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.
bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu diubah;
www.peraturan.go.id
2015, No.993
Mengingat
2
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
: 1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu ini yang dimaksud dengan: 1.
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
www.peraturan.go.id
3
2015, No.993
2.
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
3.
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4.
Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.
Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
6.
KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
7.
KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
8.
Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
9.
Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
10. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk
www.peraturan.go.id
2015, No.993
menyelenggarakan lain/Kelurahan.
4
Pemilihan
di
tingkat
Desa
atau
sebutan
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 12. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan. 13. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 14. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota. 15. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan. 16. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan. 17. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL. 18. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS. 19. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilu. 20. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung dana kampanye Pemilihan, yang dipisahkan dari rekening keuangan partai politik/gabungan partai politik dan rekening perseorangan, atau rekening keuangan pribadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
www.peraturan.go.id
5
2015, No.993
21. Kantor Akuntan Publik adalah Badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. 22. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu. Pasal 2 (1) Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota. (2) Pengawasan Dana Kampanye mengikuti tahapan-tahapan laporan Dana Kampanye yaitu: a.
rekening khusus Dana Kampanye;
b.
laporan awal Dana Kampanye;
c.
laporan penerimaan sumbangan Dana Kampanye;
d.
laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; dan
e.
pelaksanaan audit Dana Kampanye oleh KAP.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap terhadap kepatuhan pasangan calon dan KPU dalam melaksanakan peraturan yang meliputi: a.
sumber Dana Kampanye;
b.
besaran sumbangan Dana Kampanye;
c.
penggunaan Dana Kampanye; dan
d.
kebenaran laporan Dana Kampanye. BAB II TATA CARA PENGAWASAN Bagian Kesatu RKDK Pasal 3
Dalam melakukan pengawasan Dana Kampanye, Pengawas Pemilu dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 4 (1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
www.peraturan.go.id
2015, No.993
6
serta Pemilihan Walikota pengawasan RKDK.
dan
Wakil
Walikota
melaksanakan
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan: a.
pasangan calon hanya memiliki 1 (satu) nomor RKDK atas nama pasangan calon yang telah didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
b.
RKDK diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sejak ditetapkan sebagai calon sampai 1 (satu) hari sebelum kampanye dimulai;
c.
pasangan calon melaporkan saldo dan sumber dana awal pembukaan rekening;
d.
salinan RKDK menjadi dokumen persyaratan pencalonan pada saat pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK;
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara: a.
mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan
b.
pengawasan secara langsung. Pasal 5
Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota juga melakukan pengawasan terhadap rekening yang dikelola tim kampanye pasangan calon untuk menerima bantuan sumbangan dari masyarakat dilakukan dengan cara mengawasi: a.
rekening yang dikelola oleh pendukung pasangan calon dan dipublikasikan melalui media massa cetak atau elektronik untuk mencari sumbangan;
b.
rekening yang dikelola oleh pendukung pasangan calon dan berbeda dengan rekening khusus dana kampanye; dan
c.
untuk memastikan rekening yang dikelola oleh pendukung pasangan calon harus dimasukan ke dalam RKDK serta dilaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Bagian Kedua Laporan Awal Dana Kampanye Pasal 6
(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye.
www.peraturan.go.id
7
2015, No.993
(2) Pengawasan sebagaimana ayat (1) dengan memastikan laporan awal dana kampanye diserahkan oleh pasangan calon atau petugas yang ditunjuk dengan melampirkan surat mandat dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan cara: a.
memastikan kepatuhan waktu pelaporan;
b.
memeriksa kelengkapan laporan;
c.
memeriksa identitas pemberi sumbangan;
d.
memastikan sumbangan tidak melebihi batasan dana kampanye Pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
e.
memeriksa bukti laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye; dan
f.
mencatatkan kelebihan sumbangan dan sumbangan yang tidak sah;
(4) Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Dana Kampanye pasangan calon yang diperoleh dari: a.
harta pribadi pasangan calon;
b.
sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Calon;
c.
sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan, kelompok dan/atau badan hukum swasta; dan/atau
d.
sumbangan pihak lain juga termasuk sumbangan yang bersumber dari masyarakat kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang dikelola oleh para pendukung. Bagian Ketiga Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasal 7
(1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan pengawasan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:
www.peraturan.go.id
2015, No.993
8
a.
kepatuhan waktu pelaporan;
b.
penerimaan tidak berasal dari sumber yang dilarang;
c.
memeriksa kelengkapan laporan;
d.
memeriksa identitas pemberi sumbangan;
e.
sumbangan tidak melebihi batasan dana kampanye Pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
f.
memeriksa kampanye.
bukti
laporan
penerimaan
sumbangan
dana
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara: a.
mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan
b.
pengawasan secara langsung. Pasal 8
Sumber yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b: a.
Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan Warga Negara Asing;
b.
penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
c.
pemerintah dan pemerintah daerah; dan
d.
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa. Pasal 9
(1) Batasan sumbangan dana kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e yang berasal dari: a.
sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
b.
sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
selama masa Kampanye. (2) Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dengan memastikan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan calon dan calon perseorangan dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang dikonversi berdasar harga pasar yang nilainya tidak melebihi sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
www.peraturan.go.id
2015, No.993
9
Bagian Keempat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasal 10 (1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan pengawasan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. (2) Pengawasan terhadap:
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan
a.
laporan penerimaan LADK, LPSDK; dan
b.
laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran dimulai dari masa kampanye hingga berakhirnya masa kampanye tersebut.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara: a.
memastikan kepatuhan waktu pelaporan;
b.
memeriksa kelengkapan laporan;
c.
mencatatkan kelebihan sumbangan dan sumbangan yang tidak sah;
d.
melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal pelanggaran. Pasal 11
(1) Pengawas Pemilu melakukan pemeriksaan laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye Nasional kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meminta salinan laporan Dana Kampanye yang disampaikan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memastikan kelengkapan kebenaran, keakuratan, keabsahan data serta batasan pengeluaran dana kampanye. Pasal 12 Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang diserahkan oleh Pasangan Calon Gubernur kepada KPU Provinsi dan Pasangan Calon Bupati/Calon Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota atau petugas yang ditunjuk dengan melampirkan surat mandat dalam waktu 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.
www.peraturan.go.id
2015, No.993
10
Bagian Kelima Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pasal 13 (1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan pengawasan Pelaksanaan Audit Dana Kampanye. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan: a.
penunjukan KAP; dan
b.
pelaksanaan audit oleh KAP
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara: a.
memastikan KAP tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Partai Politik, atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon;
b.
memastikan KAP bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik, atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon;
c.
memastikan audit Dana Kampanye dilaksanakan berdasarkan pedoman audit;
d.
memastikan audit tidak melibatkan jasa pihak ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan; dan
e.
memastikan KAP melaporkan hasil audit kepada KPU, KPU/KIP Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan Dana Kampanye dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Pasal 14
Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota juga memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit KAP paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP dan diumumkan pada papan pengumuman dan/atau laman resmi KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Pasal 15 Dalam hal hasil audit Dana Kampanye terdapat dugaan penyalahgunaan penerimaan dan pengeluaran, Pengawas Pemilihan wajib menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.peraturan.go.id
11
2015, No.993
BAB III TINDAK LANJUT DAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN Bagian Kesatu Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pasal 16 (1) Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran. (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan pemilihan umum. (3) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan pemilihan umum. (4) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur sengketa pemilihan atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai tata cara penyelesaian sengketa. Bagian Kedua Laporan Hasil Pengawasan Pasal 17 (1) Pengawas Pemilu menyampaikan laporan pengawasan Kampanye Pemilihan kepada Bawaslu secara berjenjang.
Dana
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.
laporan periodik; dan
b.
laporan akhir tahapan,
hasil pengawasan Dana Kampanye Pemilihan. (3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat: a.
laporan hasil kegiatan pengawasan; dan
b.
permasalahan dan analisa hasil pengawasan.
www.peraturan.go.id
2015, No.993
12
(4) Laporan akhir tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat: a.
hasil kegiatan pengawasan Dana Kampanye Pemilihan;
b.
permasalahan atau Kampanye Pemilihan;
c.
penilaian kegiatan pengawasan Dana Kampanye Pemilihan; dan
d.
rekomendasi kegiatan pengawasan Dana Kampanye Pemilihan.
kendala
kegiatan
pengawasan
Dana
(5) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. BAB IV SUPERVISI DAN PEMBINAAN Pasal 18 (1) Bawaslu melakukan supervisi dan pembinaan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengawasan Dana Kampanye Pemilihan. (2) Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan pembinaan kepada Panwas Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengawasan Dana Kampanye Pemilihan. (3) Panwas Kabupaten/Kota melakukan supervisi dan pembinaan kepada Panwas Kecamatan terhadap pelaksanaan pengawasan Dana Kampanye Pemilihan. (4) Panwas Kecamatan melakukan supervisi dan pembinaan kepada PPL dan Pengawas TPS terhadap pelaksanaan pengawasan Dana Kampanye Pemilihan. BAB V KERJA SAMA PENGAWASAN Pasal 19 (1) Dalam rangka optimalisasi pengawasan Dana Kampanye Pemilihan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Pemilihan Umum.
www.peraturan.go.id
13
2015, No.993
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. Pasal 21 Pada saat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 NOMOR 387), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Pemilu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2015 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, MUHAMMAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
