PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 45/PRT/1990 TENTANG PENGENDALIAN MUTU AIR PADA SUMBER-SUMBER AIR MENTERI PEKERJAAN UMUM Menimbang : a. bahwa guna tercapainya pemanfaatan air dan sumber-sumber air secara optimal baik jumlah maupun mutu untuk memenuhi berbagai keperluan masyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan, perlu dilakukan usaha-usaha perlindungan atas air dan suber-sumber air, antara lain dengan usaha pengendalian jumlah dan mutu air pada sumber-sumber air. b. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi berbagai pihak dalam melaksanakan usaha dimaksud , maka dipandang perlu mengadakan pengaturan mengenai pengendalian mutu air pada sumber-sumber air. c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undasng Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, kepada Menteri yang disertai tugas urusan pengairan diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan segala pengaturan di bidang pengairan termasuk diantaranya yang menyangkut masalah perlindungan air dan atau sumbersumber air. d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, perlu menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang menetapkan mengenai Pengendalian mutu air pada sumbersumber air. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun1982 tentang Tata Pengaturan Air; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Kabinet Pembangunan V;
10. Keputusan Menteri Negara KLH Nomor KEP.02/MENKLH/I/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAAN UMUM TENTANG PENGENDALAIN MUTU AIR PADA SUMBER-SUMBER AIR. BAB I PENGERTIAN Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Pengendalian mutu air adah setiap usaha pencegahan dan penanggulangan proses penurunan mutu air yang disebabkan oleh masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam sumber-sumber air dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, dan atau usaha pemulihannya; 2. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air , dan terdapat di atas permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air laut yang dimanfaatkan di darat; 3. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah; 4. Limbah adalah semua buangan ke sumber-sumber air yang bersifat cair, padat maupun gas; 5. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum; 6. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Daerah Istimewa; 7. Pihak yng berwenang adalah Menteri atau Gubernur atau pimpinan Badan Hukum Tertentu; 8. Daerah adalah Daerah Tingkat/Daerah Khusus/Daerah Istimewa; 9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Daerah Istimewa 10. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I/Dinas P.U. Pengairan Daerah Tingkat I; 11. Badan Hukum Tertentu adalah badan hukum sebagaimana dimaksud pada Padal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara dibawah pembinaan Menteri Pekerjaan Umum, dan mempunyai tugas pokok mengembangkan dan mengusahakan air dan atau sember air untuk digunakan bagi kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup.
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Pertama Maksud Pasal 2 Pengendalian mutu air pada sumber-sumber air dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan peruntukan air dan baku mutu air pada sumber-sumber air. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Pengendalian mutu air pada sumber-sumber air bertujuan untuk menjaga agar air yang ada di sumber-sumber air dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, untuk melindungi kelestarian hidup fauna, flora dan mikroorganisme yang bermanfaat yang terdapat pada sumber-sumber air dimaksud. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4 (1) Ruang Lingkup pengendalian mutu air pada sumber-sumber air mencakup upaya pelaksanaan dan pengawasan. (2) Upaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) Dilakukan melalui kegiatan : a. Pengumpulan data; b. Penelitian dan pemantauan; c. Pengaturan pembuangan limbah ke sumber-sumber air; d. Pekerjaan penanggulangan penurunan mutu air; e. Kegiatan lainnya yang mendukung upaya pelaksanaan. (4) Pengawasan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan : a. Melakukan pemeriksaan mutu air pada sumber-sumber air; b. Mengumpulkan keterangan yang berhubungan dengan masalah penurunan mutu pada sumber-sumber air, termasuk mencari sumber penyebab pencemarannya; c. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur yang menyangkut masalah penurunan mutu air pada sumber-sumber air. Bagian Keempat Wewenang dan Tanggung Jawab
Pasal 5 (1) Wewenang dan tanggung jawab pengendalian mutu air pada sumber-sumber air dalam rangka penetapan peruntukan air dan baku mutu air yang berada pada Menteri, pelaksanaanya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengairan dibantu oleh Badan hukum atau unit kerja yang ditunjuk oleh Direktur Jengeral pengairan. (2) Direktur Jenderal Pengairan melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayast (1) Pasal ini bekerjasama dengan : a. Direktur Jenderal Cipta Karya, dalam hal pengendalian mutu air yang telah disadap yang digunakan untuk air bersih pada bangunan pengambilan, dan melakukan pembinaan mutu air pada anak-anak sungai yang hulunya berada di dalam wilayah pemukiman perkotaan. b. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum dalam hal kegiatan penelitian dan pemantauan mutu air. Pasal 6 (1) Wewenang dan tanggung jawab pengendalian mutu air pada sumber-sumber air yang berada di wilayah sungai di dalam satu daerah, dilimpahkan dalam rangka tugas pembatuan kepada Gubernur, kecuali apabila ditentukan lain oleh Menteri. (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal in dilakukan oleh Dinas. (3) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada Menteri. BAB III UPAYA PELAKSANAAN Bagian Pertama Pengumpulan Data Pasal 7 (1) Guna menyelenggarakan pengendalian mutu air pada sumber-sumber air perlu dilakukan pengumpulan dan pengelolaan data mutu air dan jumlah air pada sumber-sumber air yang bersangkutan. (2) Pengumpulan dan pengelolaan data mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini didasarkan pada baku mutu air yang telah ditetapkan oleh Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup. (3) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh masing-masing unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 ayat (2) Pasal 8 Data mutu air dan jumlah air sebagimana hasil pengumpulan dan pengelolaan data sebagimana dimaksud pada Pasal 7 dipakai sebagai :
a. Dasar pertimbangan pemanfaatan air pada sumber-sumber air yang bersangkutan; b. Salah satu dasar pertimbangan pemberian izin pembuangan limbah ke sumbersumber yang bersangkutan. c. Dasar penilaian tingkat pencemaran air pada sumber-sumber air yang bersangkutan. Bagian Kedua Penelitian dan Pemantauan Pasal 9 (1) Kegiatan penelitaian dan pemantauan mutu air pada sumber-sumber air dailkukan guna penetapan criteria baku mutual air pada sumber-sumber air dan baku mutu limbah yang dapat dibuang ke sumber-sumber air. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud lpada ayat (1) pasal ini dilakukan sewaktuwaktu atau secara berkala. Bagian Ketiga Pengaturan Pembuangan Limbah ke dalam Sumber-Sumber Air Pasal 10 (1) Dilarang membuang limbah pada ke dalam sumber-sumber air. (2) Pembuangan limbah selain limbah padat ke dalam sumber-sumber air harus mendapat izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang sesuai dengan peratuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Tata cara dan persyaratan pemberian izin pembuangan limbah ke dalam sumbersumber air mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, beserta peraturan pelaksanaannya. (4) Untuk keperluan pemantauan. Gubernur menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri mengenai izin-izin pembuangan limbah yang telah diberikan. Pasal 11 (1) Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) harus diolah terlebih dahulu. (2) Dalam hal limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat diolah, harus dibuang secara khusus susuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Konstruksi bangunan pembuangan limbah harus mengikuti petunjuk teknis yang diberikan oleh unit kerja teknis yang ditunjuk oleh Menteri. Bagian Keempat Pelaksanaan Pekerjaan Penanggulangan Pasal 12 (1) Penanggulangan penurunan mutu air pada sumber-sumber air dilaksanakan oleh Pihak yang berwenang.
(2) Dalam hal penurunan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini melewati ambang batas, maka pihak yang berwenang dapat mengambil tindakantindakan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin penggunaan air dan atau sumber air , serta izin pembuangan limbah yang telah dikeluarkan. Bagian Kelima Pelaksanaan Pekerjaan Pemulihan Pasal 13 Pemulihan mutu air pada sumber-sumber air dilaksanaka oleh Pihak yang berwenang. BAB IV PENGAWASAN Pasal 14 (1)Pengawasan dalam rangka pengendalian mutu air pada sumber-sumber air diatur sebagi berikut : a. Pengawasan atas sumber-sumber air sebagaimana simaksud pada Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Hukum Tertentu atau unit kerja yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pengawasan. b. Pengawasan atas sumber-sumber air sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilaksanakan oleh Dinas. (2)Dalam rangka pengawasan pemegang izin pembuangan limbah diwajibkan melaporkan mutu limbahnya kepada unit-unit kerja pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. (3)Hasil pengawasan dilaporkan kepada pihak yang berwenang sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan tindakan lebih lanjut. Pasal 15 (1) Badan Hukum, Badan Sosial dan perorangan wajib memberikan banguan untuk terlaksananya tugas-tugas sebagimana dimaksud dalam pasal 13. (2) Setiap orang dapat melaporkan adanya penurunan mutu air pada sumber-sumber air kepada petugas pengairan setempat. BAB V KOORDINASI PENGENDALIAN Pasal 17 Koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 meliputi hal-hal sebagaimana berikut : a. Penetapan rencana dan prioritas perlindungan sumber-sumber air dari penurunan mutual air; b. Penyusunan daftar baku mutu air dan daftar baku mutu limbah; c. Pengaturan tata cara pembuangan limbah; d. Pengaturan terhadap masalah-masalah lain yang mungkin timbul.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 18 (1) Pembiayaan bagi pelaksanan kegiatan pengendalaian mutual air pada sumbersumber air di tanggung oleh Menteri atau Badan Hukum Tertentu. (2) Pembiayaan penanggulangan penurunan mutu air pada sumber-sumber air yang disebabkan oleh pembuangan limbah dibebankan kepada pihak yang menyebabkan penurunan mutu air. BAB VII LAIN-LAIN Pasal 19 Pengendalaina penurunan mutu air pada sumber-sumber air yang disebabkan oleh ganguan alam akan diatur tersendiri. Pasal 20 Semua pihak dengan berlakunya Peraturan Menteri in hgarus melakukan lpengendalian mutu air sesui dengan ketentua-ketentuaan dalam Peraturan Menteri ini. BAB VIII SANKSI Pasal 21 Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Menteri ini, khususnya yang tercantum pada Pasal 10 ayat (1) dan (2(, Pasal 11, Pasal 14 ayat(2) dan Pasal 15 dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 dihubungkan dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982. BAB IX KETENTUAN PERALILHAN Pasal 22 Badan hukum, Badan sosial dan perorangan yang tanpa izin telah melakukan pembuangan limbah ke dalam sumber-sumber air sebagai akibat dari kegiatan usahanya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku, harus mengajukan permohonan izin pembuangan limbah kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 23 Peraturan Perundang-undangan di bidang pengendalian mutu air pada sumber-sumber air yang telah ada perlu disesuikan dengan Peraturan Menteri ini
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau Direktur Jenderal Pengairan sebagai petunjuk pelaksanaannya. (3) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
DITETAPKAN DI: JAKARTA PADA TANGGAL: 30 JULI 1990 MENTERI PEKERJAAN UMUM
RADINAL MOOCHTAR
