PROSIDING KS: RISET & PKM
VOLUME: 2
NOMOR: 1
HAL: 1 - 146
ISSN: 2442-4480
19 PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM ISU PEKERJA ANAK Oleh: Hedi Ramdani. Hetty Krisnani, Gigin Ginanjar Kamil Basar
ABSTRAK Issue Pekerja anak di Indonesia pada saat ini sungguh memprihatinkan, jumlah pekerja anak di berbagai daerah di Indonesia terus meningkat. Kondisi ini menimbulkan suatu permasalahan yang serius bagi pemerintah Indonesia. Dalam artikel ini, penulis membahas mengenai kondisi secara umum mengenai pekerja anak di Indonesia serta faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi pekerja anak. Selain itu, mengetahui definisi pekerja anak serta dampak dari pekerja anak dilihat dari aspek psikososialnya. Masalah pekerja anak ini sangat berkaitan dengan salah satu profesi yang akan membantu dalam proses kasus-kasus pada pekerja anak terutama mengenai aspek psikososialnya. Salah satu profesi tersebut adalah pekerja sosial, dimana peran dari pekerja sosial sangat dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan pekerja anak. Peran pekerja sosial tersebut diantaranya adalah sebagai advokator, konselor, pendamping, dan mediator. Selain pekerja sosial, peran dan upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi dan menghapus pekerja anak terus dilakukan, upaya-upaya pemerintah Indonesia dibuktikan dengan menjalin kerjasama dengan ILO. Hal tersebut bertujuan agar anak-anak di dunia khususnya di Indonesia dapat hidup dengan sejahtera dan sesuai dengan proses tumbuh dan kembangnya. Kata Kunci: Pekerja Anak, Pekerja Sosial, Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Issue Pekerja Anak
Pendahuluan Pada 2011 ILO mencatat ada sekitar 215 juta pekerja anak di seluruh dunia dimana sekitar 115 juta diantaranya bekerja pada pekerjaan yang berbahaya. Hak-hak mereka sebagai anak juga terlanggar karena sebagian dari mereka bekerja penuh, mereka tidak sekolah, tidak memiliki kesempatan untuk bermain bahkan mendapat perawatan dan nutrisi yang tidak memadai. Keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan merupakan salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian pengambil kebijakan. Hasil Sakernas Agustus 2011 menunjukkan sekitar 3,4 juta anak usia 10-17 tahun masuk dalam kelompok pekerja. Jumlah ini mencapai sekitar 8,99 persen dari total penduduk usia 10-17 tahun (37,7 juta jiwa). Dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase pekerja anak berjenis kelamin lakilaki, lebih besar dibandingkan dengan pekerja anak yang berjenis kelamin perempuan. Persentase pekerja anak laki-laki adalah 10,70 persen, sedangkan persentase pekerja anak perempuan adalah 7,15 persen. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase pekerja anak di perdesaan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan persentase pekerja anak di perkotaan. Di perdesaan, dari 19,4 juta penduduk usia 10-17 tahun terdapat 11,83 persen yang bekerja sedangkan di perkotaan dari 18,3 juta penduduk usia 10-17 tahun hanya 5,96 persen yang bekerja. Apabila dilihat dari setiap provinsinya maka dapat diperoleh data sebagai berikut:
103
PROSIDING KS: RISET & PKM
VOLUME: 2
NOMOR: 1
HAL: 1 - 146
ISSN: 2442-4480
Sumber: Diolah dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2011 “Berdasarkan data dari SAKERNAS, dari total 3,4 juta penduduk usia 10-17 tahun yang bekerja, 3 provinsi utama penyumbang terbesar adalah Jawa Barat (13,03 persen), Jawa Tengah (11,41 persen) dan Jawa Timur (11,38 persen). Tetapi, dibandingkan dengan total penduduk usia 10-17 tahun, Provinsi Papua merupakan provinsi dengan proporsi tenaga kerja yang paling besar (30,72 persen), diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tenggara (20,46 persen) dan Provinsi Sulawesi Barat (19,82 persen). Jawa Barat sendiri menyumbang sekitar 6,16 persen dari total populasi penduduk 10-17 tahun, sementara Jawa Timur menyumbang sebesar 7,37 persen, sedangkan Jawa Tengah menyumbang sebesar 7,90 persen”. (Yusuf, Huda dkk. 2012. Profil Anak Indonesia 2012. Jakarta: CV. Miftahur Rizky. Hal: 78) Masalah pekerja anak di Indonesia mulai dibicarakan sejak awal tahun 1990-an ketika media mulai mengungkap kasus-kasus perlakuan buruk terhadap pekerja anak. Pekerja anak adalah anakanak yang harus terjun ke dunia kerja sebelum mencapai usia legal untuk bekerja sehingga hak-hak dasar mereka terampas. Beberapa bentuk hak dasar tersebut antara lain adalah hak kebebasan untuk memilih dan jaminan untuk tumbuh kembang secara utuh baik fisik maupun mental, termasuk hak untuk bersekolah. Indonesia sendiri mematok batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di semua sektor adalah 15 tahun. Batas usia yang tidak boleh kurang dari usia usai wajib belajar ini, ditetapkan oleh oleh Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1999 yang mengacu pada Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja. Selain mengembalikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan pekerja anak ini tentunya membawa dampak kepada aspek psikososialnya dimana si anak ini bekerja bukan pada waktu yang tepat yang tentunya akan menghabat proses tumbuh kembangnya dan tidak sesuai dengan tugas perkembangan di usianya. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan dimana seharusnya anak-anak tersebut sedang mengenyam bangku pendidikan dan dalam kondisi keceriaan namun pada kenyataannya sebagain anak di Indonesia malah bekerja untuk kehidupannya. Selain itu, lingkungan tempat anak bekerja juga dapat mempengaruhi kehidupan anak tersebut serta dari faktor keluarga yang ikut mempengaruhi anak. Untuk itu, diperlukan suatu perlindungan terhadap anak-anak yang bekerja atau kebijakan yang tegas agar tidak ada lagi pekerja anak. Kondisi Umum Pekerja Anak
104
PROSIDING KS: RISET & PKM
VOLUME: 2
NOMOR: 1
HAL: 1 - 146
ISSN: 2442-4480
Pekerja anak di Indonesia masih terbilang cukup tinggi, namun apakah kita mengetahui apa itu pekerja anak? beberapa definisi mengenai pekerja anak tadi sudah disampaikan pada pendahuluan, namun untuk memperkuat definisi dari pekerja anak itu sendiri adalah sebagai berikut: Anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain : 1. Anak bekerja setiap hari. 2. Anak tereksploitasi. 3. Anak bekerja pada waktu yang panjang. 4. Waktu sekolah terganggu atau tidak sekolah Sementara itu menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, anak yang bekerja adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Berdasarkan dua definisi diatas maka pekerja anak merupakan orangyang berusia dibawah dari batas minimal usia kerja yang melakukan pekerjaan setiap hari, tereksploitasi, serta memiliki waktu bekerja yang lama sehingga mengganggu aktivitas yang seharusnya orang tersebut lakukan di usianya. (Sumber: Modul Penanganan Pekerja Anak, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, November 2005) Pada dasarnya anak mempunyai kebutuhan khusus yang harus dipenuhi semasa masih anakanak. Kebutuhan tersebut merupakan hak anak yang harus diberikan dan tidak bisa ditunda yaitu kebutuhan untuk pendidikan, bermain dan istirahat. Tidak terpenuhinya hak-hak anak secara optimal akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Namun kenyataannya pada masyarakat terdapat tradisi yang menghendaki anak belajar bekerja sejak usia dini dengan harapan kelak dewasa anak mampu dan terampil melakukan pekerjaan. Sedang pada masyarakat dengan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, orang tua sering melibatkan anak-anaknya untuk turut serta memikul beban keluarga. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang tersebut didukung dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Hak-Hak Dasar Perlindungan Anak yang didalamnya menyangkut hal: 1. Hak untuk hidup layak 2. Hak untuk berkembang 3. Hak untuk mendapat perlindungan 4. Hak untuk berperan serta 5. Hak untuk memperoleh pendidikan Pernyataan undang-undang tersebut didukung pula dalam asas perlindungan anak menurut UndangUndang No. 23 tahun 2002 sebagai berikut: 1. Non Diskriminasi 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan 4. Penghargaan terhadap pendapat anak Dengan berlandasakan undang-undang tersebut maka, anak haruslah kita lindungi dan dapat memenuhi segala kebutuhan dan haknya selama hidup. Jangan pernah memperlakukan anak dengan cara yang tidak benar seperti mempekerjakan anak secara berlebihan tanpa melihat kesejahteraan anak itu sendiri yang nantinya akan berdampak buruk bagi perkembangan anak. Salah satu contoh kasus pekerja anak yang terjadi di Indonesia adalah yang terjadi di Kota Kembang, Bandung, Jawa Barat. Pada kasus tersebut diceritakan seorang anak dibawah umur yang bernaman Dewi yang merupakan seorang pekerja di CV Langgeng Computer Embriodery, pabrik konveksi milik Budi Halim dan istrinya, Herawati. Inti dari kasus tersebut adalah berawal dari
105
PROSIDING KS: RISET & PKM
VOLUME: 2
NOMOR: 1
HAL: 1 - 146
ISSN: 2442-4480
pelaporan Dewi kepada pihak kepolisian atas perlakuan yang tidak manusiawi oleh pihak konveksi tersebut sehingga muncul rasa ingin keluar dari tempat tersebut. Para pekerja anak tersebut harus bekerja selama 12 jam dari pukul 07:00 hingga pukul 19:00 dengan gaji sebesar Rp. 20.000. Sungguh, perlakuan yang tidak manusiawi terhadap para anak anak yang bekerja ditempat tersebut. (Sumber: http://news.liputan6.com/ read/38644/derita-pekerja-anak-dari-kota-kembang, diakses pada hari Sabtu, 13 Desember 2014, pukul 14:50) Faktor Penyebab terjadinya Pekerja Anak Seorang anak tentu tidak ingin menjadi seorang pekerja yang harus bekerja pada usia yang tidak seharusnya. Issue pekerja anak dipicu oleh beberapa faktor penyebab anak-anak di Indonesia menjadi seorang pekerja anak. Dalam buku Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja Anak Halaman 9-10, secara umum, faktor penyebab terjadinya pekerja anak adalah sebagai berikut: 1. Kemiskinan Keluarga miskin mengirim anak-anak mereka bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Banyak anak yang bekerja di lahan pertanian atau toko keluarga yang kelangsungannya tergantung pada anggota keluarga yang bersedia bekerja tanpa dibayar. 2.
Gagalnya Sistem Pendidikan Beberapa daerah, terutama daerah pedesaan, tidak mempunyai sekolah. Kadang-kadang, sekolah yang ada meminta pembayaran uang sekolah dan orang tua tidak sanggup membayarnya. Kalau pun sekolah gratis tersedia, biasanya sekolah seperti itu mempunyai mutu yang buruk dan kurikulum yang tidak tepat. Karena itu, orang tua berpendapat bahwa anak mereka akan mempunyai masa depan yang lebih baik bila bekerja dan mempelajari keterampilan praktis yang banyak dibutuhkan orang.
3.
Perekonomian Informal Pekerja anak lebih umum dijumpai di perusahaan-perusahaan kecil yang tidak terdaftar di sektor informal daripada di tempat kerja yang lebih besar. Pengawas ketenagakerjaan jarang mengunjungi tempat-tempat kerja sekecil itu dan di sana tidak ada serikat pekerja/serikat buruh. Di mana ada perekonomian informal dalam skala yang besar, di situ terjadi pemanfaatan tenaga anak sebagai buruh dalam skala yang besar pula.
4.
Rendahnya Biaya yang Dikeluarkan untuk Mempekerjakan Anak Di perusahaan-perusahaan informal berskala kecil, di mana undang-undang ketenagakerjaan tidak dilaksanakan, mempekerjakan anak merupakan pilihan yang menarik karena anak dapat dibayar dengan upah yang lebih rendah daripada upah orang dewasa. Tidak seperti pekerja dewasa, anak-anak pada umumnya juga tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dan dianggap lebih mudah dikendalikan dan diatur.
5.
Tidak Adanya Organisasi Pekerja Jumlah pekerja anak menjadi besar terjadi bila serikat pekerja/serikat buruh lemah atau bahkan tidak ada. Serikat pekerja/serikat buruh pada umumnya tidak dijumpai di sektor informal di mana mengorganisasikan para pekerja secara kolektif sulit dilakukan.
6.
Adat dan Sikap Sosial Di banyak negara, elit yang berkuasa atau kelompok etnis mayoritas berpendapat bahwa bekerja merupakan hal yang wajar dan alamiah untuk anak-anak miskin. Para elit atau kelompok etnis tersebut tidak mempunyai komitmen untuk mengakhiri masalah pekerja anak, dan sesungguhnya ingin terus mengeksploitasi anak-anak ini karena mereka merupakan tenaga murah. Pada kasus-
106
PROSIDING KS: RISET & PKM
VOLUME: 2
NOMOR: 1
HAL: 1 - 146
ISSN: 2442-4480
kasus lain, bila orang tua mempunyai sedikit uang untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, pada umumnya mereka memilih menyekolahkan anak laki-laki, sehingga anak perempuan rawan dipekerjakan sebagai pekerja anak. Dampak Psikososial Pada Pekerja Anak a. Dampak Pekerjaan terhadap Perkembangan Fisik Anak Secara fisik pekerja anak lebih rentan dibanding orang dewasa karena fisik mereka masih dalam masa pertumbuhan. Bekerja sebagai pekerja anak dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan fisik mereka karena pekerjaan yang mereka lakukan dapat menimbulkan kecelakaan maupun penyakit. Dampak kecelakaan terhadap pekerja anak dapat berupa luka-luka atau cacat akibat tergores, terpotong, terpukul, terbentur dan lain-lain, sedang kondisi yang menimbulkan penyakit antara lain kondisi tempat kerja yang sangat panas atau terlalu dingin, tempat kerja terlalu bising, terhirup debu, terhirup bahan kimia berupa uap lem, uap cat sablon, tempat kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi seksual dan lain-lain. Dampak penyakit yang ditimbulkan berupa pusing, demam, menggigil, kerusakan pada sistem syaraf (rendahnya kapasitas intelektual, daya ingat lemah dan lemahnya alat perasa), kulit, ginjal, paru-paru, sesak nafas, batuk, tuli, tertular penyakit seksual (IMS/HIV/AIDS). b.
Dampak Pekerjaan terhadap Perkembangan Emosi Anak Pekerja anak sering bekerja dalam lingkungan kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi, berbahaya, merendahkan martabat, derajat dan terisolasi. Mereka sering menerima perlakuan yang sewenang-wenang, kasar dan diabaikan oleh majikan mereka dan pekerja dewasa lainnya. Dampak yang ditimbulkan berupa pekerja anak menjadi pemarah, pendendam, kasar terhadap teman sebaya atau yang lebih muda, kurang mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain dan adanya perasaan empati terhadap orang lain.
c.
Dampak Pekerjaan terhadap Perkembangan Sosial Anak Pekerja anak yang tidak mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan seperti bermain, pergi kesekolah dan bersosialisasi dengan teman sebanyanya, tidak mendapat pendidikan dasar yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan, tidak mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan ikut berpartisipasi aktif di tengah masyarakat serta menikmati hidup secara wajar biasanya akan tumbuh menjadi anak yang pasif dan egois sehingga sering berdampak anak mengalami masalah didalam interaksi atau menjalin kerjasama dengan orang lain dan mereka kurang percaya diri atau merasa direndahkan. Sebagaimana dijelaskan disub bab terdahulu bahwa anak sebagai potensi dan generasi muda berkewajiban untuk meneruskan cita –cita perjuangan bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dimasa depan. Untuk mewujudkan cita – cita tersebut merupakan kewajiban dan tugas generasi sebelumnya untuk memberikan pengarahan, pembinaan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk maju dan berkembang dan mengupayakan pencegahan dan penghapusan pekerja anak di Indonesia secara bertahap. Hal tersebut juga didukung oleh teori Erik Erikson tentang perkembangan manusia dikenal dengan teori perkembangan psiko-sosial. Teori perkembangan psikososial ini adalah salah satu teori kepribadian terbaik dalam psikologi. Ada 8 (delapan) tingkatan perkembangan yang akan dilalui oleh manusia. Menariknya bahwa tingkatan ini bukanlah sebuah gradualitas. Manusia dapat naik ketingkat berikutnya walau ia tidak tuntas pada tingkat sebelumnya. Setiap tingkatan dalam teori Erikson berhubungan dengan kemampuan dalam bidang kehidupan. Jika tingkatannya tertangani dengan baik, orang itu akan merasa pandai. Jika tingkatan itu tidak tertangani dengan baik, orang itu akan tampil dengan perasaan tidak selaras.
107
PROSIDING KS: RISET & PKM
VOLUME: 2
NOMOR: 1
HAL: 1 - 146
ISSN: 2442-4480
Dalam setiap tingkat, Erikson percaya setiap orang akan mengalami konflik/krisis yang merupakan titik balik dalam perkembangan. Erikson berpendapat, konflik-konflik ini berpusat pada perkembangan kualitas psikologi atau kegagalan untuk mengembangkan kualitas itu. Selama masa ini, potensi pertumbuhan pribadi meningkat. Begitu juga dengan potensi kegagalan. Peran Pekerja Sosial Definisi pekerjaan sosial yang baru dan berskala internasional yang dibuat oleh Federasi Internasional Pekerja Sosial (International Federation of Social Workers, IFSW) dan didukung oleh Ikatan Pekerja Sosial Amerika Serikat (National Association of Social Workers, NASW) pada tahun 2000 serta diterima oleh Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) pada Kongres II IPSPI 2003, menyatakan: “The social work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work (DuBois & Miley, 2005: 4).” Artinya, profesi pekerjaan sosial mempromosikan perubahan sosial, pemecahan masalah pada relasi manusia dan pemberdayaan serta pembebasan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan. Penggunaan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, intervensi pekerjaan sosial pada titik dimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak azasi manusia dan keadilan sosial adalah fundamental bagi pekerjaan sosial. Selain itu, peran pekerja sosial juga sangat dibutuhkan pada tahap rehabilitasi pada anak karena dampak pekerjaan atau keterlibatan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak dapat berupa gangguan kesehatan maupun trauma dan gangguan psikologis, karena itu perlu tindakan rehabilitasi yang meliputi: 1. Perawatan kesehatan dan bantuan psikologis atau nasehat, khususnya bagi mereka yang terekspos situasi-situasi yang traumatis; 2. Bantuan hukum dan perlindungan; 3. Pendidikan dasar atau non-formal untuk membawa anak-anak ke bangku sekolah dasar agar mereka dapat mendaftar diri atau melakukan pendaftaran ulang untuk masuk sekolah biasa, termasuk menyediakan peralatan sekolah, dan mungkin subsidi, atau beasiswa untuk menutup biaya sekolah mereka; 4. Pelatihan kerja bagi anak-anak; 5. Program pengganti penghasilan bagi mereka yang sangat miskin, dimana kehilangan penghasilan berarti kekurangan makanan atau kebutuhan pokok lain untuk mereka dan keluarga mereka. Peranan yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial dalam pendekatan manajemen kasus dalam penanganan anak yang membutuhkan perlindungan tidak tunggal tetapi jamak, karena antara peranan yang satu dan peranan yang lainnya saling menunjang dan saling melengkapi. Peranan pekerja sosial muncul karena adanya fungsi yang diembannya. Beberapa peran utama yang dapat dilakukan sebagai berikut: a. Pekerja Sosial sebagai Konselor Melaksanakan Konseling (Counseling) yaitu prosedur yang digunakan oleh pekerja sosial guna membimbing, dan membantu klien/CNSP mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Kegiatannya seperti memberikan nasihat. Konseling dilaksanakan melalui wawancara mendalam, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1). Kesadaran akan adanya masalah; 2) mencipkan relasi dengan klien; 3). Menumbuhkan motivasi klien; 4).mengkonseptualkan masalah; 5). Mengeksplorasi srategi pemecahan masalah; 6). Memilih strategi pemecahan
108
PROSIDING KS: RISET & PKM
VOLUME: 2
NOMOR: 1
HAL: 1 - 146
ISSN: 2442-4480
masalah; 7). Melaksanakan kegiatan pemecahan masalah; dan 8). Mengevaluasi. Salah satu contoh keterampilan yang mendukung peran ini yaitu Pekerja Sosial harus mampu menjadi pendengar yang empatis, pendengar yang baik ketika klien menyampaikan keluhannya / permasalahannya / unek-uneknya dan kebutuhan (katartis) agar beban yang dialami klien terasa lebih ringan. b.
Pekerja Sosial sebagai Advokator Sangat penting dalam menentukan apa yang menjadi hak klien misalnya apa yang dihadapi klien sehingga ia tidak memperoleh haknya, pekerja sosial melakukan tindakan mewakili klien (Advocacy) secara persuasive memperjuangkan hak-hak dan martabat klien. Dimana klien tidak mampu bertindak sendiri secara efektif dan terdapat birokrasi ataupun kondisi yang mempersulit klien untuk menerima pelayanan, menggunakan sumber-sumber dan memperoleh hak-haknya.
c.
Pekerja Sosial Berperan sebagai Pendamping Dengan memberikan dukungan sosial emosional kepada klien karena masalahnya belum terpecahkan.
d.
Pekerja Sosial sebagai Konsultan, Pekerja sosial harus mampu bekerja sama dengan profesi lainnya guna meningkatkan keterampilan dan pemahaman klien terhadap kondisi yang ada dengan memberikan informasi tentang layanan yang diterima dan dipilihnya atau gagasan kepada klien. (Sumber: http://bambang-rustanto.blogspot.com/2011/08/pekerja-sosial-anak.html diakses pada tanggal 13 Desember 2014, pukul 14:45) Upaya Penanggulangan Issue Pekerja Anak Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengurangi jumlah pekerja anak di Indonesa. Sejak jaman dahulu hingga sekarang pemerintah terus melakukan inovasi-inovasi program-program yang bisa menjadi tolak ukur dalam pengentasan pekerja anak dengan cara peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah Indonesia juga melanjutkan Selain itu, pemerintah Indonesia juga bekerjasama dengan International Labour Organization (ILO) untuk menekan angka pekerja anak di Indonesia, berbagai upaya pun dilakukan secara bersama-sama, seperti pada tahun 1999, pemerintah Indonesia berhasil meratifikasi Konvensi ILO No. 139 tentang Usia Minimum Anak-anak boleh bekerja, dilanjutkan pada tahun 2001 mulai membentuk Komite Aksi Nasional untuk penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak, kemudian Proggram Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai berjalan pada 2005. Skema ini memindahkan biaya sekolah melalui pemberian bantuan ke sekolah-sekolah berdasarkan jumlah siswa. Target tersebut tercermin pada kebijakan pekerja anak dan pengembangan program selama periode lima tahun, dengan penekanan pada perluasan akses ke pendidikan sebagai instrumen yang efektif untuk menghapus pekerja anak. Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan tunai bersyarat yang diluncurkan pada tahun 2007 adalah inisiatif pengentasan kemiskinan yang mengharuskan penerima dana bantuan tunai tetap menyekolahkan anak mereka sampai menyelesaikan pendidikan dasar. Jika ada penerima dana bantuan yang tidak memenuhi persyaratan ini, maka ia akan dikeluarkan dari program. Program PKH secara eksplisit mengakui keterkaitan antara kemiskinan dan pekerja anak. Seringkali anak-anak dari keluarga miskin ini dipaksa bekerja sejak usia dini, sehingga menyebabkan tingginya tingkat ketidakhadiran di sekolah dan putus sekolah. Anak-anak yang tidak menyelesaikan sekolah dasar memiliki kesempatan sangat terbatas untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal saat mereka beranjak dewasa. Akibatnya, mereka tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Penyertaan pekerja anak sebagai salah satu indikator pencapaian program adalah tanda yang jelas bahwa masalah pekerja anak telah berhasil diarusutamakan ke dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini juga menandai
109
PROSIDING KS: RISET & PKM
VOLUME: 2
NOMOR: 1
HAL: 1 - 146
ISSN: 2442-4480
terpenuhinya tujuan awal yang ditargetkan pada saat berdirinya program penghapusan pekerja anak oleh Indonesia dan ILO. Untuk memperkuat inisiatif PKH ini, Indonesia dan ILO meluncurkan Penarikan Pekerja Anak untuk mendukung PKH (PPA-PKH) dan program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) pada tahun 2008. Dengan didukung pendanaan dari pemerintah sebesar USD 10 juta, program ini telah berhasil menarik lebih dari 10.000 anak dari pekerjaan berbahaya; dan lebih dari 11.000 pekerja anak dari keluarga PKH mendapatkan manfaat dari program pendidikan transisi untuk membantu mereka masuk ke sistem pendidikan; sementara hampir 5.000 anak jalanan mendapatkan beasiswa serta program pelatihan kecakapan hidup. Pemerintah telah memutuskan untuk mengentaskan penghapusan Pekerja Anak tahun 2022 di Indonesia. Penutup Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus kita lindungi dan menjaganya. Dewasa ini, kondisi anak-anak di Indonesia berbeda disetiap daerahnya. Banyak permasalahan yang terkait dengan anak, dan salah satunya adalah pekerja anak. Setiap tahunnya pekerja anak di Indonesia terus meningkat. Pemerintah pun tidak diam saja, berbagai upaya dilakukan untuk menghapus seluruh pekerja anak di Indonesia. Selain pemerintah, salah satu peran dari profesi pekerja sosial adalah sebagai konselor, dalam hal ini pekerja sosial bisa membimbing anak tersebut dengan metoda konseling, dengan cara demikian anak dapat menyampaikan permasalahannya kepada pekerja sosial dan pekerja sosial nantinya akan bersama-sama dengan si anak mencari penyelesaian permasalahannya. Peran selanjutnya yang bisa pekerja sosial lakukan adalah sebagai advokator, dimana pekerja sosial dapat mengetahui dan berusaha untuk menegakkan hak-hak anak, sehingga pekerja sosial bisa sebagai advokator bagi si anak untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya dia dapatkan. Selanjutnya, pekerja sosial sebagai pendamping, dalam hal ini pekerja sosial memberikan suatu dukungan sosial dan emosional kepada anak tersebut sebagai upaya pemberian dukungan atas permasalahan yang dihadapi oleh klien. Serta peran terakhir adalah sebagai mediator dimana pekerja sosial menjadi jembatan untuk menjalin hubungan dengan sumber-sumber atau menjalin kerja sama dengan profesi lainnya dalam memecahkan permasalahan si anak itu sendiri. Pekerja sosial sebagai suatu profesi pemberian bantuan yang dikhususkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan klien dari sisi sosialnya dengan menggunakan peran-perannya dalam memecahkan masalah klien. DAFTAR PUSTAKA Sumber Buku: Buku Menghapus Pekerja Anak di Indonesia: Dukungan 20 Tahun. Jakarta: International Labour Organization. Buku Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja Anak. Jakarta. Organisasi Perburuhan Internasional. Demanik, Juda. 2008. Pekerja Sosial Jilid 1. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Singgih D. Gunarsa. 1990. Dasar dan Teori Perkembangan Anak. Jakarta: Gunung Mulia. Suharto, Edi dan Edi Suhanda. 2009. Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak. Jakarta: Pustaka Society. Sulistri dkk. 2007. Pekerja Anak, Pendidikan Anak Pekerja/Buruh, Skema Bantuan, dan Komite Sekolah: Pandangan Serikat Pekerja/Buruh. Jakarta: KSBSI, KSPSI, KSPI. Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Warsini dkk. 2005. Modul Penanganan Pekerja Anak. Jakarta: Depertemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Wibhawa, Budhi dkk. 2010. Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial. Bandung: Widya Padjadjaran. Yusuf, Huda dkk. 2012. Profil Anak Indonesia 2012. Jakarta: CV. Miftahur Rizky
110
PROSIDING KS: RISET & PKM
VOLUME: 2
NOMOR: 1
HAL: 1 - 146
Sumber Internet: http://bambang-rustanto.blogspot.com/2011/08/pekerja-sosial-anak.html http://news.liputan6.com/read/38644/derita-pekerja-anak-dari-kota-kembang
111
ISSN: 2442-4480
