BAB II
MAS}LAH}AH MURSALAH, danWAKALAH
A. Mas}lah}ah Mursalah 1. Pengertian Mas}lah}ah Mursalah Kata mas}lah}ah yang secara etimologi berarti: manfaat, faedah, patut.1 Adapun pengertian mas}lah}ah secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama’, antara lain: a. Imam Ghazali dikutip oleh Asafri, mengemukakan bahwa: mas}lah}ah pada dasarnya adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan mudarat (mafsadah). Yang dimaksud Imam Ghazali manfaat dalam pengertian syara’ ialah memelihara agama, jiwa akal, keturunan dan harta benda. Dengan demikian yang dimaksud
mafsadah adalah sesuatu yang merusak dari salah satu di antara lima hal yang disebut dengan istilah al-Maqa>s}id al-Syari’ah menurut alSyatibi.2 b. Menurut Muhammad Said Ramadan al-Buthi, sebagaimana dikutip dari kitab D}awa>bit al- mas}lah}ah fi shari’ah al-Isla>miyah : mas}lah}ah adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksud oleh syar’i untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal,
1
Asmawi, Perbandingan Usul Fiqh, (Jakarta:Amzah, 2011), 128. Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Shari’ah Menurut al-Syatibi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 61. 2
18
19
keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.3 Sedangkan mas}lah}ah mursalah menurut bahasa yaitu suatu kebenaran yang dapat digunakan. Menurut buku ilmu us}ul fiqh, mas}lah}ah
mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan
yang
oleh
syari’
tidak
dibuatkan
hukum
untuk
mewujudkannya, tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.4 Jika dihubungkan dengan mas}lah}ah adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak boleh dilakukan. Jadi, mas}lah}ah mursalah dalam kamus ilmu ushul fiqh adalah:
ِ ﺼ ْﻮ ِد اﻟ ﱠ اﻟﺨﻠ ِْﻖ َ اﻟﻤ َﻔﺎ ِﺳ ِﺪ َﻋ ِﻦ ُ ﻠﻰ َﻣ ْﻘ َ ُاﻟ َ ﺸﺎر ِِع ﺑ َﺪ ﻓْ ِﻊ َ ﻤﺤﺎ ﻓَﻈَﺔُ َﻋ Artinya : “memelihara maksud syara’ dengan jalan menolak segala merusakkan makhluk”.5 Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali dikutip oleh Amir Syarifudin.6
ِ ِ ٌ َﻣﺎﻟَﻢ ﻳ ْﺸ َﻬ ْﺪ ﻟَﻪُ اِﺑْﻄ ﺎر ُﻣ َﻌﻴﱠ ٌﻦ ٌ َﺎل َوَﻻا ْﻋﺘﺒ َْ َ Artinya : “mas}lah}ah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya”.
3
Ibid. 116. Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet 1, 2003), 110. 5 Totok Jumantoro dan Samsul Munir, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2005), 203. 6 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2,( Jakarta: Kencana, 2008), 333. 4
20
Mas}lah}ah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar’i dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, mas}lah}ah mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.7 Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Sedangkan kemaslahatan yang dijadikan acuan syari’ dalam menetapkan hukum dan menjadi illat dalam penetapannya, menurut istilah ushul disebut kemaslahatan yang dianggap oleh syari. Misalnya demi menjaga kehidupan manusia, maka syari’ menetapkan kewajiban qishash sebab pembunuhan yang disengaja. Demi menjaga harta manusia, maka syari menetapkan
hukuman
bagi
pencuri
laki-laki
dan
perempuan.
Kemaslahatan yang dituntut oleh lingkungan dan hal-hal baru setelah tidak ada wahyu, sedangkan syari’ tidak menerapkan dalam suatu hukum dan tidak ada dalil syara’ tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu, maka itulah yang disebut sifat sesuai yang universal atau dalam istilah lain disebut mas}lah}ah mursalah.8 Al-Syatibi sebagaimana yang dikutip oleh Rachmat Syafe’i, salah seorang ulama madhab Maliki mengatakan bahwa mas}lah}ah mursalah
7
Miftahul Arifin dan Faishal Haq, Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam, (Surabaya: Citra Media, 1997), 142. 8 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih,…, 111.
21
adalah setiap prinsip syara’ yang tidak disertai bukti nash yang khusus, namun sesuai dengan tindakan syara’ serta maknanya diambil dari dalildalil syara’.9 Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimasudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya di dalam rangka mencari yang menguntungkan dan menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Mas}lah}ah itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada disetiap lingkungn.10 Hakikat mas}lah}ah mursalah dari definisi di atas adalah sebagai berikut: a. Mas}lah}ah mursalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi umat manusia. b. Apa yang menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara’ tersebut tidak ada petunjuk syara’ yang mengakuinya. Menurut ahli ushul fiqh, mas}lah}ah mursalah yaitu suatu kebaikan yang tidak disinggung-singgung syara’, untuk mengerjakan atau
9
Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: CV Pustaka Setia, cet 1, 1999), 120. Miftahul Arifin dan Faishal Haq, Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam,…, 143.
10
22
meninggalkannya. Tetapi jika dikerjakan akan membawa manfaat dan menghindarkan keburukan.11 2. Landasan Syariah Mas}lah}ah Landasan syariah berupa al-Qur’an, hadis serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan mas}lah}ah akan diuraikan secara terperinci sebagai berikut: Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat al-Anbiya’ ayat 107:
Artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.12 Redaksi ayat di atas sangat singkat, namun ayat tersebut mengandung makna yang sangat luas. Di antara empat hal pokok yangterkandung dalam ayat ini adalah : Rasul/utusan Allah dalam hal ini Nabi Muhammad, yang mengutus beliau dalam hal ini Allah, yang diutus kepada mereka (al-‘a>lamin), yang kesemuanya mengisyaratkan sifatsifatnya, yakni rahmat yang sifatnya sangat besar.13 Juga disebutkan dalam firman Allah surat Baqarah ayat 185: … …
11
Malkur Anhari, Ushul Fiqh, (Surabaya: Diantama, 2008), 102. Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahanya, (Semarang: CV. Al-Syifa’, 1998) 331. 13 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an vol. 8, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 133. 12
23
Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.14
Dalam ayat tersebut, terdapat kaidah yang paling besar di dalam tugas-tugas yang dibebankan akidah Islam secara keseluruhan, yaitu
“memberikan kemudahan dan tidak mempersulit”. Hal ini memberikan kesan kepada hati yang merasakan kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan mencetak jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan dan tidak mempersukar.15 3. Tingkatan Kebutuhan Mas}lah}ah Mursalah
Al-Mas}lah}ah al-Mursalah yaitu mas}lah}ah yang diakui secara imsplisit (tersirat) oleh syara’ dan tidak pula ditolak serta dianggap batil oleh syara’, tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Gabungan dari dua kata tersebut, yaitu mas}lah}ah
mursalah menurut istilah berarti kebaikan yang tidak disinggung dalam syara’, untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan membawa manfaat.16 Oleh sebab itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh dalam buku Fiqih dan Ushul Fiqh:
ُ ُﺣ ْﻛم اﻟ ﱠﺷﻲْ ِء أَھ َُو َﺣ َرا ٌم أَ ْو ُﻣ َﺑﺎ ٌح َﻓ ْﻠ َﯾ ْﻧ ظرْ إِﻟَﻰ َﻣ ْﻔ َﺳدَ ِﺗ ِﮫ َو َﻣﺻْ ﻠَ َﺣ ِﺗ ِﮫ ِ Artinya: “Hukum sesuatu adakah dia haram atau mubah, maka dilihat dari segi mafsadatan dan kebaikannya”.17
14
Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahanya, (Semarang: CV. Al-Syifa’, 1998), 28. Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilali Qur’an di Bawah Naungan al-Qur’an Jilid I, terjemah As’ad yasin, et al, (Jakarta: Gema Insani press, 2000), 205. 16 A. Hanafi, Ushul Fiqih, (Jakarta: Wijaya 1989), 144. 17 Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 61. 15
24
Mas}lah}ah mursalah berdasarkan tingkatan sebagaimana merujuk kepada pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syariat
(Maqa>s}id Shari’ah), maka Al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkatan kekuatan kebutuhan akan mas}lah}ah, yaitu: 18 1. Al-Mas}lah}ah al-D{aru>riyyah (kemaslahatan primer) ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat kemaslahatan ini, terdiri atas lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-
mas}a>lih al-khamsah. Untuk melindungi agama Allah mensyari’atkan bermacam-macam
ibadah,
mengharamkan
perbuatan
murtad,
melarang memaki sembahan selain Allah dan lain-lain. Selain itu juga untuk melindungi jiwa Allah melarang pembunuhan, melarang segala tindakan yang membahayakan jiwa, mewajibkan mencari rizki, mensyari’atkan pernikahan dan lain-lain. Untuk melindungi akal Allah mengharamkan minum-minuman keras, mewajibkan menuntut ilmu dan lain-lain. Untuk melindungi keturunan Allah mensyari’atkan pernikahan, melarang perzinahan dan lain-lain. Untuk melindungi harta Allah melarang pencurian, riba dan judi. 2. Al-Mas}lah}ah al-H}a>jiyah (kemaslahatan sekunder) yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsure di 18
Wahbah al-Zuhaili, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 35-36.
25
atas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya rukhsah (keringanan) dalam ibadah. Misalnya, seperti jualbeli, sewa-menyewa dan memberikan beberapa keringanan hukum seperti kebolehan menjamak dan mengqoshor shalat bagi musafir, kebolehan menunda pelaksanaan puasa Ramadhan bagi orang yang sedang hamil, menyusui dan sakit, serta tidak wajib shalat lima waktu bagi orang yang sedang haid dan nifas. 3. Al-Mas}lah}ah al-Tah}s>iniyah (kemaslahatan tersier), yaitu tindakan yang prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat.19 Misalnya, menggunakan pakaian yang bagus-bagus ketika shalat, memakai wewangian bagi laki-laki ketika berkumpul dengan orang banyak, pengharaman makanan-makanan yang buruk atau menjijikkan. 4. Hujjah Mas}lah}ah Mursalah Jumhur ulama berpendapat bahwa mas}lah}ah mursalah adalah hujjah syara’ yang dipakai landasan penetapan hukum. Kejadian yang tidak ada hukum hukumnya dalam nash, ijma’, qiyas atau ihtisan, maka ditetapkan hukum yang dituntut oleh kemaslahatan umum dan penetapan
19
Ibid., 115.
26
hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak tergantung pada adanya saksi syara’ dengan anggapannya. Alasan mereka dalam hal ini ada dua:20 a. Kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru, sesuai dengan perkembangan mereka dan penetapan hukum itu hanya berdasarkan anggapan syari’ saja, maka banyak kemaslahatan manusia di berbagai zaman dan tempat menjadi tidak ada. Jadi pembentukan hukum seperti itu tidak memperhatikan perkembangan dan kemaslahatan manusia. Hal ini tidak sesuai, karena tujuan penetapan hukum antara lain menerapkan kemaslahatan umat manusia. b. Orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat Nabi, tabi’in dan imam-imam mujtahid akan jelas bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemaslahatan umum. Abu Bakar mengumpulkan berkas-berkas menjadi satu tulisan alQur’an dan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Lalu mengangkat Umar bin Khattab sebagai gantinya. Umar menetapkan jatuhnya talak tiga dengan sekali ucapan, tidak memberikan sedekah kepada al-Mullafati quluubuhum (orang-orang yang dijinakkan hatinya, menetapkan kewajiban pajak, menyusun administrasi, membuat penjara dan menghentikan hukuman pencuri di masa krisis pangan). Usman 20
Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih,…, 111-112.
27
menyatukan kaum muslimin dengan satu mushaf al-Qur’an, menyebarkan lalu membakar selain yang ditetapkan itu, menetapkan hak waris bagi istri yang ditalak bahwa si istri itu tidak mendapat warisan. Ali membakar kaum Syi’ah Rafidhah. Kelompok Hanafi melarang seorang Mufti yang tidak serius untuk menjadi Mufti, dokter yang bodoh menjadi dokter dan orang kaya pailit mengurus harta benda. Kelompok Maliki memperbolehkan menahan orang yang dituduh bersalah dan menderanya untuk mendapatkan pengakuannya. Kelompok Syafi’I mewajibkan
qishash atas pembunuhan oleh orang banyak kepada satu orang. 5. Syarat-Syarat Mas}lah}ah Mursalah Dalam menggunakan mas}lah}ah mursalah sebagai hujjah, para ulama
bersikap
sangat
hati-hati,
sehingga
tidak
menimbulkan
pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Maka dari itu, para ulama menyusun syarat-syarat mas}lah}ah mursalah yang diapakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syarat tersebut antara lain: 21 a. Harus benar-benar merupakan mas}lah}ah atau hukum mas}lah}ah yang bersifat fikiran. Maksudnya, agar bisa diwujudkan pembentukan hukum suatu masalah yang melahirkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. b. Mas}lah}ah tersebut dapat melahirkan kemaslahatan bagi kebanyakan umat manusia, yang dapat terwujud, bukan untuk kepentingan perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisir 21
Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam,…, 145.
28
pembentukan hukum suatu kejadian dan dapat mendapatkan keuntungan atau menolak mudharat. Adapun dugaan semata, bahwa pembentukan
hukum
hukum
itu
mendatangkan
keuntungan-
keuntungan yang tanpa pertimbangan di antara mas}lah}ah yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka berarti didasarkan atas mas}lah}ah yang bersifat dugaan. c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar ketetapan al-Qur’an, Hadis dan ijma’. 6. Maqa>s}id Shari’ah Al-Syatibi mengatakan bahwa maqa>s}id shari’ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila tidak ada permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui maqa>s}id
shari’ah yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agam Islam. Al-Qur’an sebagai sumber agama Islam memberikan pondasi yang penting yakni prinsip membentuk kemaslahatan manusia.22 Sebagaimana diketahui, terdapat lima maqa>s}id shari’ah yang telah dikemukakan oleh para ulama, yaitu : 1. H>>}ifz} al-Din (memelihara agama) Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :
22
Asfari Jaya Bakri, Konsep Maqa>s}id Shari’ah Menurut Al-Syatibi,…, 68.
29
a. Memelihara agama dalam peringkat d}haru>riyya>t, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancamlah eksistensi agama. b. Memelihara agama dalam peringkat h}a>jiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama’ dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. c. Memelihara agama dalam peringkat tah}sin>iyyat yaitu mengikuti petunjuk agama guan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.23 2. H}ifz} al-Nafs (memelihara jiwa) Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :
23
Ibid., 72
30
a. Memelihara jiwa dalam peringkat d}haru>riyya>t seperti memenuhi kebutuhan poko berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. b. Memelihara jiwa dalam h}a>jiyyat seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya mempersulit hidupnya. c. Memelihara jiwa dalam tingkat tah}sin>iyyat seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi
jiwa
manusia
ataupun
mempersulit
kehidupan
seseorang. 3. H}ifz} al-’Aql (memelihara akal) Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :24 a. Memelihara akal dalam peringkat d}haru>riyya>t seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. b. Memelihara akal dalam peringkat h}a>jiyyat seperti dianjurkan menurut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan maka 24
Ibid., 73.
31
tidak akan merusak akal, tetapi apabila hal itu tidak dilakukan maka akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. c. Memeliahara
akal
dalam
peringkat
tah}sin>iyyat
seperti
menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung. 4. H}ifz} al-Nasl (memelihara keturunan) Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : a. Memelihara keturunan dalam peringkat d}haru>riyya>t seperti disyari’atkan nikah dan dilarang berzina, kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensinya keturunan akan terancam. b. Memelihara
keturunan
dalam
peringkat
h}a>jiyyat
seperti
ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar sedangkan dalam kasus talak suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis. c. Memelihara keturunan dalam peringkat tah}sin>iyyat seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan, hal ini
32
dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan. 5. H}ifz} al-Mal (memelihara harta) Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : a. Memelihara harta dalam peringkat d}haru>riyyat seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila peraturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta. b. Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai,maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. c. Memelihara harta dalam peringkat tah}siniyyat seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari penipuan, hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama. Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah syariat hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan
33
harta. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum Islam. Dengan demikian akan menuai kemudharatan atau kesengsaraan hidup. 7. Kaidah-Kaidah Fiqh Mas}lah}ah Mursalah Kaidah-kaidah tentang mas}lah}ah mursalah:25 1. “Menolak
kerusakan
lebih
diutamakan
daripada
menarik
kemaslahatan”
ِِ ِ ﱠم َﻋﻠَﻰ َﺟﻠ ﺼﺎﻟِ ِﺢ ٌ َد ْرءُ اﻟْ َﻤ َﻔﺎﺳﺪ ُﻣ َﻘﺪ َ ْﺐ اﻟْ َﻤ 2.
“Tidak boleh memberi mudharat dan membalas mudharat”
ِ َﺿﺮر وﻻ ﺿ َﺮ َار َ َ َ َ َﻻ 3. “Kebutuhan dapat menempati posisi dharurat, baik yang bersifat
umum maupun khusus”
ﺖ أ َْو َﺧﺎ ﱠ ًﺻﺔ ْ َﱠﺮْوَرةِ َﻋﺎ ﱠﻣﺔَ َﻛﺎﻧ َ اﻟ ُ ْﺤﺎ َﺟﺔُ ﺗَـ ْﻨ ِﺰ ُل َﻣ ْﻨ ِﺰﻟَﺔَ اﻟﻀ 4. “Kemudharatan harus dihilangkan”
ال ُ ﱠﺮَر ﻳُـ َﺰ ُ اﻟﻀ 5. “Sesuatu yang dilarang, dibolehkan kalau sifatnya dharurat”.26
25 26
Nashr Farid dan Abdul Aziz, Qowa’id Fiqhiyyah, (Jakarta: Amzah, 2009), 17-21. Abdul Mujib, Al-Qawai’idul Fiqhiyyah, (Surabaya: Danaloka, Cet 1, 1992), 47.
34
ِ ات ﺗُﺒِْﻴﺢ اﻟْﻤ ْﺤﻈُﻮر اﻟ ﱠ ات َ ْ َ ُ ُ ﻀ ُﺮْوَر
6. “Hukum asal dalam bermuamalah adalah kebolehan sampai ada dalil
yang menunjukkan keharamannya” 27
ِ َاَْﻷ ْﻤ َﻌﺎ َﻣﻠَ ِﺔ اْ ِﻹ ﺑَﺎ َﺣﺔُ َﺣﺘﱠﻰ ﻳَ ُﺪ ﱠل اْﻟﺪﱠﻟِْﻴ ُﻞ َﻋﻠَﻰ ﺗﱠ ْﺤ ِﺮ ﻳْ ِﻤ َﻬﺎ ْ ُ ﺻ ُﻞ ﻓﻰ اﻟ 7. “Yang dianggap berlaku dalam transaksi (akad) adalah maksud dan
makna, bukan pernyataan dan bentuk verbal”28
ِ ﻮد ﺑِﺎﻟْ ُﻘﺼ ِﺪ واﻟْﻤﻌﺎﻧِﻰ َﻻ ﺑِ ْﺎﻷَ ﻟْ َﻔ ِ اﻟ ِْﻌﺒـﺮةُ اﻟْﻌ ُﻘ ﺎظ َواﻟْ َﻤﺒَﺎﻧِﻰ ََ َ ُ ُ َْ Dalam kaidah fiqh yang diambil dari intisari sabda Rasulullah: 1. “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah
pun digolongkan sebagai perkara yang baik dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah digolongkan sebagai perkara yang buruk”29
ِ ِ ْﻣﺎ رءاﻩ ا ِ اﻟﻤ ْﺴﻠِ ُﻤ ْﻮ َن َﺳ ْﻴﺌًﺎ ﻓَـ ُﻬ َﻮ ُ ُﺴ ٌﻦ َوَﻣﺎ َرَءاﻩ ُ ُ ََ َ َ ﺴﻨًﺎ ﻓَـ ُﻬ َﻮ ﻋ ْﻨ َﺪ اﷲ َﺣ َ ﻟﻤ ْﺴﻠ ُﻤ ْﻮ َن َﺣ ِ ِ ٌﻋ ْﻨ َﺪااﷲ َﺳ ْﻲء 27
A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan MasalahMasalah Praktis,..., 52. 28 Nashr Farid dan Abdul Aziz, Qowa’id Fiqhiyyah,..., 12. 29 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, cet 3, 1995), 417.
35
B. WAKALAH 1. Pengertian Wakalah
Wakalah termasuk salah satu akad yang menurut kaidah fiqh muamalah dapat diterima, wakalah itu berarti perlindungan (al-hifzh), pencukupan (al-kifayah), tanggungan (al-dhammah), atau pendelegasian
(al-tafwidh), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam halhal yang diwakilkan (pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyariatkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Akan tetapi, yang dimaksud dalam pembahasan bab ini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yaitu peserta kepada pihak yang lain (lembaga) dalam hal-hal diwakilkan.30 Para imam mazhab sepakat bahwa perwakilan dalam akad (kontrak, perjanjian,
transaksi)
yang
dapat
digantikan
orang
lain
untuk
melakukannya adalah dibolehkan selama dipenuhi rukun-rukunnya. Tiaptiap hal yang boleh dilakukan penggantian, yang dapat dikerjakan orang lain, seperti jual-beli, persewaan, pembayaran utang, menyuruh menuntut hak dan menikahkan maka sah memberi wakalah. Segala hal yang tidak 30
M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 120.
36
boleh digantikan oleh orang lain, seperti sholat, puasa, dan lainnya tidak dapat diwakilkan.31 Islam mensyariatkan wakalah (perwakilan atau pemasaran) karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya apalagi pekerjaan seperti pemasaran yang
memerlukan
keterampilan
khusus
dalam
menjalankannya.
Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Kahfi ayat 19:
Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.32
31 Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimalqi. Fiqh Empat Mazhab, (Bandung: Hal Impres, 2004), 268 32 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahanya, (Semarang: CV. Al-Syifa’, 1998), 236 .
37
2. Rukun dan Syarat-Syarat Wakalah Rukun-rukun al-wakalah adalah sebagai berikut :33 1. Dua orang yang melakukan transaksi (orang yang mewakilkan dan yang menjadi wakil). 2. Shigat yaitu ijab dan qabul. Ijab dianggap sah dengan semua lafal yang menunjukkan pemberian izin. Qabul dianggap sah dengan semua lafal atau perbuatan yang menunjukkan penerimaan, seperti melaksanakan perintah orang yang mewakil. 3. Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan). Boleh mewakilkan urusan yang berhubungan dengan hak Allah, yakni dalam masalah ibadah yang boleh diwakilkan. Boleh juga mewakilkan utusan yang berhubungan dengan hak manusia, misalnya berupa transaksi, pembatalan transaksi, memerdekakan budak, mencerai istri, dan merujuk setelah bercerai. 4. Wakil (yang mewakili), syarat-syarat bagi mewakili ialah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal. Bila seseorang wakil yang idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan batal. Syarat-syarat al-wakalah adalah sebagai berikut :34 1. Bagi orang yang mewakilkan ialah dia pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. 2. Bagi yang mewakili ialah bahwa yang mewakili adalah orang yang 33
Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dkk, Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhad, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 253. 34 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 234-235
38
berakal. 3. Syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan ialah : a. Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan sholat, puasa dan membaca ayat al-Qur’an, karena hal itu tidak bisa diwakilkan. b. Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli. c. Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang samar, seperti seseorang berkata “Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku”. 3. Akad Wakalah Berakhir Akad wakalah berakhir berdasarkan beberapa hal di bawah ini:35 a. Salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia atau gila b. Pekerjaan yang dimaksudkan dari akad wakalah berakhir c. Pihak yang menyerahkan perwakilan mencopot wakil meski wakil tidak tahu. Demikian pandangan Syafi’i dan Hanabilah, setelah pencopotan itu barang yang berada di tangan wakil adalah barang amanat. Sementara itu, fuqaha Ahnaf menilai, wakil haru tahu pencopotan dirinya. Sebelum tahu, tindakannya sama seperti tindakan sebelum pencopotan dalam seluruh hukum.
35
Sulaiman al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta: Beirut Publishing, 2013), 830.
39
d. Wakil mengundurkan diri tanpa disyaratkan pihak yang menyerahkan perwakilan mengetahui hal itu atau harus hadir. Namun, fuqaha Ahnaf mensyaratkan hal tersebut agar tidak menimbulkan kerugian. e. Pekerjaan yang diwakilkan keluar dari hak kepemilikan pihak yang menyerahkan perwakilan.
