07

P U T U S A N No. 83 K/TUN/2007 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : PT. TSUZUKI & ASAMA Mfg., diwakili oleh TOSHIE KOYAMA, Pimpinan Perusahaan PT. Tsuzuki & Asama Mfg., berkedudukan di Kawasan Industri Surya Cipta, Jalan Surya Lestari Kav. 1-2 B Ciampel Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : J. NAIBOHO, SH., dk., Karyawan PT. Tsuzuki & Asama Mfg., Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ; melawan: PANITIA

PENYELESAIAN

PERSELISIHAN

PERBURUHAN

PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, Termohon Kasasi dahulu Tergugat ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi Termohon Kasasi

dahulu

sebagai

dahulu sebagai

Penggugat telah menggugat sekarang Tergugat

di

muka

persidangan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil : bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah Putusan Tergugat No. 542/486/73-8/X/PHK/5-2005 tertanggal 3 Mei 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat (Pengusaha) dengan Sdr. Wesnoto dkk. (29 orang) (Pekerja) yang amar selengkapnya berbunyi sebagaimana disebutkan dalam gugatan poin I ; bahwa Penggugat baru menerima Putusan Tergugat No. 542/486/738/X/PHK/5-2005 tertanggal 3 Mei 2005 pada tanggal 24 Oktober 2005 dari Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 No. Tar. 1793/M/KP4P/X/2005 tertanggal 20 Oktober 2005 dan Penggugat mengajukan gugatan ini sebelum habisnya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penerimaan pemberitahuan isi putusan Tergugat dan gugatan Penggugat ini sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.83 K/TUN/07

bahwa putusan Tergugat tersebut di atas merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan perundangundangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ; bahwa putusan Tergugat merupakan putusan banding administratif sehingga berdasarkan ketentuan

pasal 48 ayat (2)

jo. pasal 51 ayat (3)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan menyelesaiakan sengketa Tata Usaha Negara ini sebagai pengadilan tingkat pertama ; bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sangat merugikan Penggugat, karena secara jelas Tergugat dalam putusannya mengabaikan dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau Teruggat pada waktu mengeluarkan putusan tersebut, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan putusan tersebut seharusnya tidak sampai pada pengambilan putusan tersebut (vide pasal 53 ayat (2) huruf a dan c dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; bahwa amar putusan Tergugat sangat merugikan Penggugat, karena secara jelas Tergugat dalam memberikan putusannya tidak jeli dan seksama menerapkan pasal 15 Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, dimana dalam pengambilan

putusannya,

Tergugat

tidak

menimbang

sesuatu

dengan

mengingat Hukum Perjanjian yang ada, kebiasaan, keadilan dan kepentingan Negara ; bahwa amar putusan Tergugat sangat merugikan Penggugat, karena secara jelas Tergugat dalam memberikan putusannya terlalu lama dan tidak professional di dalam menjalankan tugasnya dimana perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sudah terdaftar tanggal 9 Maret 2005 di Kepaniteraan Tergugat dan baru salinan amar putusannya diterima Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2005 (lebih dari 7 bulan kemudian) dan bertentangan dengan pasal 6 UndangUndang No. 12 Tahun 1964 yang berbunyi “Tergugat dalam menyelesaikan


permohonan ijin Pemutusan Hubungan Kerja diputuskan dalam waktu sesingkat-singkatnya” ; bahwa Penggugat menolak putusan Tergugat yang tidak secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, khususnya tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku, dimana putusan tersebut merugikan Penggugat ; bahwa fakta-fakta yang sebenarnya tentang sengketa dalam gugatan ini secara kronologis adalah sebagai berikut : bahwa sebagai Pekerja dari Penggugat, Penggugat pada tanggal 6 Desember 2004 telah memanggil 5 orang Pekerja dan diberitahukan bahwa mulai tanggal 7 Desember 2004 masa kontrak kerjanya akan berakhir sesuai dengan Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah disepakati, adapun ke 5 orang Pekerja yang dipanggil nama-namanya adalah sebagaimana disebutkan dalam gugatan ; bahwa sementara itu ke 24 orang Pekerja tersebut belum pernah dipanggil untuk diberitahukan Penggugat akan berakhirnya masa kontrak kerjanya sesuai yang telah disepakati, namun Pekerja sudah melakukan mogok kerja secara illegal (tanpa ijin) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan solidaritas untuk mendukung ke 5 orang Pekerja tersebut di atas yang akan habis masa kontrak kerjanya pada tanggal 7 Desember 2004 ; bahwa Sdr. Wesnoto dkk. (29 orang) dalam status hubungan kerjanya dengan Penggugat adalah Pekerja Kontrak berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hal ini sesuai dengan pasal 1 jo. pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dimana hubungan kerja terjadi karena ada Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan penerapannya telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo. pasal 8 ayat (1) Kepmenkertrans No. 100/MEN/VI/2004, karena Penggugat baru berproduksi tanggal 20 Juni 2003 yang diketahui oleh Pengelola Kawasan Industri Surya Cipta, Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat dan Izin Usaha Industri Penggugat No. 246/T/Industri/2003 tertanggal 4 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Badan

Koordinasi

Penanaman

Modal

(BKPM)

dan

Penggugat

dalam

menjalankan usahanya masih dalam tahap penjajakan dan percobaan, dan sebagai Pekerja Penggugat Sdr. Wesnoto dkk. (29 orang) ditempatkan di Departemen Produksi sebagai Operator ; bahwa akibat tindakan Pekerja Penggugat dengan melakukan mogok kerja tanpa ijin (illegal) dari tanggal 7 Desember 2004 sampai dengan tanggal


15 Desember 2004 (9 hari), padahal Penggugat bersedia melakukan perundingan dengan perwakilan Pekerja namun Pekerja tetap menolak, dalam hal ini tindakan (perbuatan) Sdr. Wesnoto dkk. (29 orang) telah melanggar hukum sesuai dengan pasal 140 jo. pasal 142 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo. pasal 3 Kepmenakertrans No. Kep. 22/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah (illegal) maka Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar, sehingga untuk menjaga Pekerja agar jangan melakukan mogok kerja terus menerus, Penggugat telah memanggil untuk bekerja kembali, namun Sdr. Wesnoto dkk. (29 orang) tetap menolak tidak mau bekerja, sementara yang sebahagian lagi sudah kembali bekerja (20 orang) dari total 49 orang yang melakukan mogok kerja, melihat tindakan/perbuatan Sdr. Wesnoto dkk. (29 orang)

sehingga

Penggugat

mengajukan

permohonan

ijin

Pemutusan

Hubungan Kerja pada tanggal 15 Desember 2004 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang pada tanggal 20 Desember 2004 ; bahwa Penggugat berpendapat tindakan (perbuatan) Pekerja Sdr. Wesnoto dkk. (29 orang) dengan melakukan mogok kerja tanpa ada ijin tersebut adalah perbuatan mangkir dan dapat dikwalifikasikan telah mengundurkan diri sebagai Pekerja Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo. pasal 6 Kepmenakertrans No. 232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah ; bawha berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelas Tergugat telah membuat putusannya, yaitu putusan yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau Tergugat pada waktu mengeluarkan putusan tersebut, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan putusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan putusan tersebut (vide ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dimana putusan Tergugat tersebut merugikan Penggugat, karena Tergugat dalam putusannya tidak mempertimbangkan perbuatan-perbuatan Sdr. Wesnoto dkk. (29 orang) yang telah merugikan Penggugat dengan melakukan aksi mogok kerja secara tidak sah tanpa ijin yang melanggar pasal 140

dan

pasal

142

Undang-Undang

No.

13

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan jo. pasal 3 Kepmenakertrans No. 232/MEN/203 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah (tanpa ijin) sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat dalam putusannya seharusnya mempertimbangkan perbuatanperbuatan Sdr. Wesnoto dkk. (29 orang) tersebut ;


bahwa oleh karena terbukti adanya perbuatan-perbuatan Sdr. Wesnoto dkk. (29 orang) tersebut di atas, maka putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Sdr. Wesnoto dkk. (29 orang) tidak menimbulkan akibat hukum adanya kewajiban bagi Penggugat untuk membayar upah apapun kepada Wesnoto dkk. (29 orang) tidak menimbulkan akibat hukum adanya kewajiban bagi Penggugat untuk membayar uang apapun kepada Wesnoto dkk. (29 orang) karena perbuatan-perbuatan tersebut dikwalifikasikan mengundurkan diri sesuai dengan pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo. pasal 6 Kepmenakertrans No. 232/MEN/2003 jo. Surat Menakertrans No. B. 600/MEN/ SJ-HK/VIII/2005 ayat 4 yang berbunyi “Pekerja yang mengundurkan diri (dikwalifikasikan mengundurkan diri) tidak akan mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan pekerjaan yang bersangkutan juga tidak mendapatkan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ; bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas, maka putusan Tergugat sepatutnya dibatalkan dan Tergugat sepatutnya diperintahkan untuk mengeluarkan putusan baru yang amarnya : 1. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Tsuzuki & Asama Mfg., Jalan Surya Cipta Lestari Kav. 1-2 B Ciampel, Karawang, Jawa Barat dengan Pekerja Sdr. Wesnoto dkk. (29 orang) dengan alamat kuasanya Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta putus terhitung tanggal Surat Permohonan Izin Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Presiden Direktur PT. Tsuzuki & Asama Mfg. tanggal 15 Desember 2004 ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, 2. Menyatakan Pengusaha PT. Tsuzuki & Asama tidak berkewajiban untuk membayar

uang

pesangon,

uang

penghargaan

masa

kerja,

uang

penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah proses bulan Desember 2004 sebesar 100 % (sudah dibayarkan, slip gaji terlampir), karena Sdr. Wesnoto dkk. (29 orang) telah diberhentikan dari statusnya sebagai Pekerja PT. Tsuzuki & Asmana Mfg. berdasarkan ketentuan pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo. pasal 6 Kepmenakertrans No. 232/MEN/2003 jo. Surat Menakertrans No. B. 600/MEN/SJ-HK/VIII/2005 ayat (4) ; bahwa

oleh

karena jelasnya

fakta-fakta

hukum

di atas, maka

pelaksanaan putusan Tergugat sepatutnya ditunda sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;


bahwa oleh karena putusan Tergugat sepatutnya dibatalkan, maka Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan dan Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No. 542/486/73-8/X/PHK/5-2005 tertanggal 3 Mei 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara PT. Tsuzuki & Asama Mfg. Karawang ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang tanggal 15 Desember 2004 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang tanggal 20 Desember 2004 ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan putusan baru yang amar putusannya sebagai berikut : 3.1. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Tsuzuki & Asama Mfg., Jalan Surya Cipta Lestari Kav. 1-2 B Ciampel, Karawang, Jawa Barat dengan Pekerja Sdr. Wesnoto dkk. (29 orang) dengan alamat kuasanya Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta putus terhitung tanggal Surat Permohonan Izin Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Presiden Direktur PT. Tsuzuki & Asama Mfg. tanggal 15 Desember 2004 ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, 3.2. Menyatakan Pengusaha PT. Tsuzuki & Asama tidak berkewajiban untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, upah proses bulan Desember 2004 sebesar 100 % (sudah dibayarkan, slip gaji terlampir), karena Sdr. Wesnoto dkk. (29 orang) telah diberhentikan dari statusnya sebagai Pekerja PT. Tsuzuki & Asmana Mfg. berdasarkan ketentuan pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo. pasal 6 Kepmenakertrans No. 232/MEN/2003 jo. pasal 4 Surat Menakertrans No. B. 600/MEN/SJ-HK/VIII/2005 ; 4. Menetapkan

penundaan

Putusan

Panitia

Penyelesaian

Perselisihan

Perburuhan Pusat (P4P) No. 542/486/73-8/X/PHK/5-2005 tertanggal 3 Mei 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara PT. Tsuzuki & Asama Mfg. Jalan Surya Cipta Lestari Kav. 1-2 B Karawang yang selajutnya disebut Pengusaha dengan Sdr. Wesnoto dkk. (29 orang) dengan alamat kuasanya Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta, yang selanjutnya disebut


Pekerja, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil

putusan, yaitu putusan No. 13/G/

2006/PT.TUN.JKT. tanggal 5 Juli 2006 yang amarnya sebagai berikut : - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 202.250,- (dua ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; Menimbang,

bahwa

sesudah

putusan

terakhir

ini

diterima

oleh

Penggugat pada tanggal 5 Juli 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Juli 2006

sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 91/K/2006/

PT.TUN. JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan kasasi mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 28 Juli 2006 ; bahwa Tergugat yang

pada tanggal 28 Juli 2006

tentang memori kasasi dari Penggugat

telah diberitahu

telah tidak mengajukan jawaban

memori kasasi ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut masing-masing pada pokoknya ialah : a. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 13/G/2006/PT.TUN.JKT. tertanggal 5 Juli 2006 tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo. bukti-bukti yang ada ; b. Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut di atas jelas didasarkan atas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 13/G/2006/PT.TUN.JKT. tertanggal 5 Juli 2006 yang mana dalam pertimbangan hukum yang dikutip oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada halaman 18 dan 19 ;


c. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dan pendapatnya didalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat bukti bahwa para Pekerja Sdr. Wesnoto dkk. (29 orang) telah melakukan mogok kerja dari tanggal 1 Desember 2004 s/d tanggal 15 Desember 2004 oleh karena para Pekerja tersebut masuk kerja, tanggal 11, 12 Desember 2004 hari libur dan tanggal 15 Desember 2004 tertulis lagi mogok kerja tanpa izin adalah pertimbangan hukum

yang

salah

dan

keliru

karena

Majelis

Hakim

tidak

mempertimbangkan bukti P.4 dan P.7 dari Pemohon Kasasi/Penggugat, yaitu para Pekerja Sdr. Wesnoto dkk. (29 orang) telah melakukan mogok kerja tanpa prosedur (illegal) yang bertentangan dengan pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim diakuinya, tetapi tidak mempertimbangkan sebagai perbuatan yang melawan hukum terhadap perbuatan para Pekerja tersebut dan Pemohon Kasasi/Penggugat telah memberikan panggilan bekerja kembali (bukti P.7), namun bukti P.7 tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo tersebut cacat hukum dan perlu dibatalkan (bukti Tambahan P.10) ; d. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah mempunyai Perjanjian/Kontrak Kerja dengan para Pekerja Sdr. Wesnoto dkk. (29 orang) yang tertuang dalam bukti P.2 yang tidak dipertimbangkan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena bukti P.2 ditulis satu bundel berkas lengkap tentang Surat Pernyataan Menunggu Kontrak Baru atas nama Sdr. Wesnoto dkk. (29 orang), (halaman 10 bukti P.2 dan P.3), padahal bukti P.2 tersebut adalah Perjanjian/Kontrak Kerja dengan para Pekerja Wesnoto dkk. (29 orang) dengan Pemohon Kasasi/Penggugat yang merupakan kunci permasalahan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempertimbangkan bukti P.2 tersebut, maka putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo tersebut cacat hukum dan perlu dibatalkan ; e. Bahwa

Pemohon

perusahaan

yang

Kasasi/Penggugat mengatur

tentang

telah

mempunyai

Perjanjian

peraturan

Kerja/Kontrak

Kerja

khusunya pada Bab II pasal 3 ayat (2) yang mengatur syarat penerimaan dan penempatan Karyawan/Pekerja kontrak dengan para Pekerja yang tertuang di dalam bukti P.8 yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat, namun tidak dipertimbangkan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim


Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, karena bukti P.8 tersebut tidak tertulis/tercantum di dalam pertimbangan hukum. Pada halaman 18 alinea ke 3 yang merupakan kunci utama permasalahan/perkara. Oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempertimbangkan sekaligus tidak tertulisnya bukti P.8 tersebut, maka putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo cacat hukum, dan harus dibatalkan (bukti Tambahan P.13) ; f. Bahwa Perjanjian/Kontrak Kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pekerja Wesnoto dkk. (29 orang) dengan Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan undang-undang, sesuai pasal 1338 KUHPerdata, oleh karena itu Perjanjian/Kontrak Kerja tersebut wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak (bukti Tambahan P.11) ; g. Bahwa di dalam Perjanjian/Kontrak Kerja yang dibuat oleh para Pekerja Sdr. Wesnoto dkk. (29 orang) dengan Pemohon Kasasi/Penggugat, Majelis pada pasal 8 angka 2 baris 8, yang berbunyi “Memaksa pimpinan perusahaan untuk memenuhi tuntutannya yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui, dengan cara tidak mau melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya” dan para Pekerja Sdr. Wesnoto dkk. (29 orang) telah memaksakan kehendaknya dengan cara tidak mau melaksanakan tugasnya dengan cara mogok kerja, padahal pada pasal 9 Perjanjian/Kontrak Kerja tersebut menyatakan “Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerja ini terdapat perselisihan, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat tanpa melibatkan pihak manapun dengan cara dan dalam bentuk apapun”, oleh karena dasar tersebut para Pekerja Sdr. Wesnoto (29 orang) telah melanggar Perjanjian/Kontrak Kerja tersebut, sehingga dapat diputuskan/diakhiri hubungan kerjanya tidak diberikan pesangon atau kewajiban dalam bentuk apapun, sesuai dengan pasal 8 angka 2 dan 4 Perjanjian/Kontrak Kerja (bukti Tambahan P.12a s/d P.12.z.1) ; 1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di dalam mengambil putusannya

salah

mempertimbangkan

dalam bukti-bukti

penerapan serta

hukum keterangan

dan

tidak

Pemohon

Kasasi/Penggugat karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 13/G/2006/ PT.TUN.JKT. tertanggal 5 Juli 2006 bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan buktibukti yang ada ;


Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan-alasan a s/d h : Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi tidak

dilaksanakan

atau

ada

kesalahan

hanya berkenaan dengan dalam

penerapan

atau

pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

dalam perkara

ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. Tsuzuki & Asama Mfg., tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. TSUZUKI & ASAMA Mgf., tersebut ; Menghukum

Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya

perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung

pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 oleh Prof.Dr. Paulus E.

Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua


Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

oleh Matheus

Samiaji, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ; Hakim – Hakim Anggota : ttd. Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. ttd. Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc.

Ketua : ttd. Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti :

1. Meterai --------------- Rp.

6.000,-

ttd.

2. Redaksi -------------- Rp.

1.000,-

Matheus Samiaji, SH.,MH.

3. Administrasi ---------Rp. 493.000,Jumlah =

Rp. 500.000,-

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara.

ASHADI, SH. NIP. 220000754


07

Recommend Documents