BADAN PENGAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) Jl. M.H.THAMRIN NO. 8. JAKARTA 10340. INDONESIA TEL. 3162222 TELEX: 61331 BPPT IA FAX: 390 4537
Jakarta, 5 September 2014 Nomor Lampiran Perihal
: S. 62/BPPT/TPSA/UND/09/2014 : 1 (Satu) Berkas : Undangan Sarasehan “Membangun Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang Maju dan Mandiri” 12 September 2014
Yth. Praktisi dan Profesional Bidang Kelautan dan Maritim Dalam Undangan Terlampir Bersama ini disampaikan bahwa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta didukung oleh sejumlah Organisasi Profesi Kelautan Indonesia, akan mengadakan acara Sarasehan dengan tema: ”Membangun Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang Maju dan Mandiri”. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara tersebut yang akan dilaksanakan pada: Hari/Tanggal Waktu Tempat
: Jum’at, 12 September 2014 : 08:00 – 12:00 WIB : Auditorium, Gedung II BPPT Lt. 3 Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat
Besar harapan kami Bapak/Ibu/Saudara dapat menghadiri Sarasehan ini dan dapat memberi masukan serta sumbangan pemikiran untuk Indonesia yang lebih baik dengan mendorong pembangunan ekonomi kelautan secara berkelanjutan. Sebagai konfirmasi kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, mohon kesediaannya melakukan registrasi ke panitia melalui email:
[email protected] atau telepon 02191306538 u.p. Sdri Tara Pradipta/Indah Lutfiyanti. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih. Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam
Ridwan Djamaluddin
Jadual Acara
Sarasehan
“Membangun Indonesia sebagai Negara Maritim yang Maju dan Mandiri” 12 September 2014 12 September 2014 07.30 –08:00
Registrasi dan Ramah Tamah
08.00–09:30
Pembukaan Sambutan Kepala BPPT Sambutan Menteri Riset dan Teknologi Pidato Kunci: “Pembangunan Benua Maritim Indonesia”, oleh Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, Presiden ke-3 Republik Indonesia Pidato Kunci: “Indonesia: Poros Maritim Dunia”, oleh Ir. Joko Widodo, Presiden Terpilih Republik Indonesia 2014-2019
09.30–11:30
Pembicara Panel:
Moderator : Ir. Sarwono Kusumaatmadja, Menteri Kelautan dan Perikanan RI pertama 1. “Pengelolaan Kelautan Indonesia untuk menunjang eksistensi Negara Kepulauan”, oleh Dr. Sjarief Widjaja, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. “Kelautan Dunia dan Posisi Indonesia”, oleh: Prof. Dr. Ir. Indroyono Soesilo, Direktur Sumberdaya Perikanan dan Akuakultur FAO-Roma. 3. “Kedaulatan Maritim Indonesia”, oleh: Laks. Purn Agus Suhartono, Mantan Panglima TNI Pembahas:
1. Rini Widyantini, SH., MPM, Deputi Bidang Kelembagaan, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi 2. Dr. Ridwan Djamaluddin, Deputi Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam, BPPT Diskusi
12.30 – 13.00
Konferensi Pers | Makan Siang
13.30 – 15.30
Perumusan Hasil Sarasehan oleh Tim Perumus: Dr. Safri Burhanuddin
Kerangka Acuan Sarasehan “Membangun Indonesia sebagai Negara Maritim yang Maju dan Mandiri” Jumat, 12 September 2014 Auditorium BPPT, Gedung II BPPT Lantai 3 Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta
Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25A, setelah amandemen ke-4, Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Ini sejalan dengan Deklarasi Djoeanda yang dideklarasikan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Ir. H. Djoeanda. Pada prinsipnya deklarasi ini berisikan klaim bahwa Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state). Secara alamiah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari lebih 70% perairan. Karena luasnya wilayah NKRI dengan sifat kontinental maupun maritim yang khas, maka sebagian orang menyebut Indonesia sebagai Benua Maritim Indonesia (BMI). Oleh karena itu sudah seharusnya Indonesia lebih memperkuat implementasi pembangunan kelautan nasional dengan memanfaatkan segala potensi sumberdaya alam dan wilayah secara terpadu dan berkelanjutan. Deklarasi Djuanda itu merupakan momentum bersejarah dan memperlihatkan kepemimpinan Indonesia untuk dunia di bidang kemaritiman. Dalam deklarasi ini pemerintah Indonesia mengklaim bahwa seluruh perairan antar pulau di Indonesia sebagai wilayah nasional. Dengan adanya klaim ini maka seluruh pulau-pulau dan perairan diantaranya adalah satu kesatuan. Inilah yang kemudian dikenal dengan konsep negara kepulauan dan cara pandang ini dikenal dengan Wawasan Nusantara. Selain itu pemerintah juga melakukan klaim bahwa laut teritorial kita adalah 12 mil, bukan 3 mil seperti sebelumnya. Konsep negara kepulauan terus diperjuangkan di forum-forum internasional oleh diplomat-diplomat kita. Akhirnya, perjuangan itu membuahkan hasil dengan disyahkannya United Nations Convention On Law of The Seas 1982 (UNCLOS 82) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seperti diketahui bahwa UNCLOS 82 mengakomodasikan konsep negara kepulauan yang selama ini diperjuangkan oleh Bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang besar dan memiliki posisi strategis di dunia, dengan berbagai potensi sumberdaya serta fenomena alam yang dimilikinya, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk membangun visi maritim berbasiskan kepentingan Nasional. Pola pikir ‘Tanah Air Indonesia’ pada Kongres Pemuda tahun 1928 sudah mulai terbangun, sebagaimana diperdengarkan dalam syair lagu Indonesia Raya karya WR Soepratman. Upaya memperjuangkan pembangunan bahari terus berlanjut dan menghasilkan capaian dalam kurun waktu tiga dekade terakhir, antara lain: • • • • • • • •
Pembentukan Program Studi Marine Science di 6 Perguruan Tinggi Negeri (akhir 1980-an) Pengadaan Armada Kapal Riset Moderen Kelas Baruna Jaya (awal 1990-an) Sektor Kelautan masuk dalam GBHN untuk pertama kali pada 1993 Deklarasi Benua Maritim Indonesia oleh Menristek/Kepala BPPT/Kepala BPIS selaku Ketua Dewan Riset Nasional dan Menkopolkam|Ketua Harian Dewan Kelautan Nasional (1996) Deklarasi Bunaken & Ocean Charter (1998) Dibentuknya Departemen Eksplorasi Laut (1999) Deklarasi “Seruan Sunda Kelapa” oleh Presiden Megawati Soekarnoputri (2001) World Ocean Conference dan Manado Ocean Declaration (2009)
• •
Coral Triangle Innitiative [CTI] Summit dan penetapan Sekretariat CTI di Indoneaia (2009/2013) Indonesia menerima penghargaan “UNEP Award for Leadership in Ocean and Marine Management” (2010)
Pada Konvensi Nasional Pembangunan Benua Maritim Indonesia di Kota Makassar tanggal 18 Desember 1996, Indonesia telah menandatangani Deklarasi Kesepakatan Dan Tekad Dalam Pembangunan Benua Maritim Indonesia oleh Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie dan Jenderal (Purn) Soesilo Soedarman selaku Ketua Harian Dewan Nasional Kelautan. Deklarasi ini pada prinsipnya berisikan kesepakatan untuk (1) menyebut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta Perairan Nusantara, Laut Wilayah, Zona Tambahan, ZEE dan Landas Kontinennhya sebagai Benua Maritim Indonesia, (2) bertekad untuk memandangnya, membangunnya dan mempertahankan/mengamankannya secara menyeluruh dan terpadu dengan meningkatkan peranan maritim dalam rangka mengaktualisasikan Wawasan Nusantara, Laut Wilayah, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinennya. Sebagai Negara Maritim, Indonesia dalam melaksanakan Program Pembangunan lebih mendayagunakan segala potensi maritim dan/atau kelautan bagi kesejahteraan dan keamanan bangsa Indonesia secara berkesinambungan. Komponen utama pembangunan dimaksud meliputi: ekonomi berbasis sumberdaya maritim; industri dan jasa maritim; pengelolaan lingkungan dan kebencanaan maritim; sumberdaya manusia, Iptek dan kelembagaan kelautan; serta Politik, Hukum dan Budaya Bahari. Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 27 Desember 2001 mengeluarkan Seruan Sunda Kelapa yang intinya merupakan seruan dan ajakan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk (1) membangun kembali wawasan bahari, (2) Menegakkan kedaulatan secara nyata di laut, (3) Mengembangkan industri dan jasa maritim secara optimal dan lestari bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (4) Mengelola kawasan-kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi secara serasi dan berkelanjutan, dan (5) Mengembangkan hukum nasional di bidang maritime. Nilai-nilai “Seruan Sunda Kelapa” harus dimaknai dan diimplementasikan dalam pembangunan maritim di Indonesia. Antara pembangunan maritim dan pembangunan kelautan, keduanya memiliki kesamaan karena sama-sama terkait dengan laut. Namun demikian terdapat perbedaan makna yang mendasar seperti uraian berikut. Kata “maritim” pada prinsipnya terkait dengan upaya pemanfaatan yang berhubungan dengan laut khususnya yang menyangkut pelayaran, pembuatan dan pemeliharaan kapal, pembangunan dan operasional pelabuhan serta industri dan jasa terkait. Sementara itu kata “kelautan” lebih sering digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan sumberdaya alam dan lingkungan laut. Meskipun terdapat berbedaan makna antara keduanya, namun dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan keduanya saling terkait dan berpengaruh. Pengelolaan kelautan yang baik merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan maritim. Oleh karenanya kedua kata tersebut, maritim dan kelautan, secara bersama-sama dapat pula diwakili oleh kata “bahari”. Upaya yang telah dilakukan dan capaian yang dihasilkan tersebut perlu didukung dengan penguatan kebijakan implementasi pembangunan bahari bagi kesejahteraan masyarakat dan kejayaan bangsa secara konsisten agar dapat terwujud Indonesia sebagai negara maritim yang maju dan mandiri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masa kepemimpinannya telah meletakkan dasardasar Pembangunan Ekonomi Kelautan, namun masih perlu peningkatan dalam tataran implementasinya. Momentum suksesi kepemimpinan nasional, dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Terpilih Joko Widodo, merupakan saat yang tepat untuk merumuskan kembali kebijakan implementasi Pembangunan Benua Maritim Indonesia secara menyeluruh dan terpadu.
Tujuan Sarasehan ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi langkah-langkah strategis dan implementatif untuk pembangunan Indonesia yang berorientasi kelautan dan berbasis Iptek dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang maju dan mandiri. Peserta Peserta yang diharapkan hadir hadir dalam sarasehan ini berjumlah 300 orang yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan maritim nasional, antara lain: • Kementerian dan Lembaga Pemerintah • Pakar dan Akademisi kelautan • Praktisi dan Pelaku industri kelautan nasional
Topik dan Pembahasan Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam dua sesi yaitu: 1. Sesi Pembukaan Sesi ini diawali dengan sambutan oleh Kepala BPPT dan Sambutan oleh Menteri Riset dan Teknologi. Kemudian, acara dilanjutkan dengan Prof. Dr. B.J. Habibie sebagai pembicara kunci untuk menyampaikan pidato bertemakan Pembangunan Benua Maritim Indonesia yang telah dicanangkan dalam Deklarasi Benua Maritim Indonesia pada tahun 1996 dan perkembangannya. Sesi ini akan ditutup oleh Presiden RI terpilih 2014–2019, Ir. Joko Widodo, yang diharapkan untuk menyampaikan pidato kunci mengenai Gagasan Pembangunan Poros Maritim Indonesia. 2. Sesi Diskusi Panel: Pada sesi ini akan dibahas Visi Maritim Indonesia dan Tantangannya, dengan moderator Ir. Sarwono Kusumaatmadja, Menteri Eksplorasi Laut RI Pertama. Pembicara pertama adalah Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Dr. Ir. Sjarief Widjaja, dengan paparan mengenai Pengelolaan Kelautan Indonesia untuk menunjang eksistensi Negara Kepulauan. Paparan ke dua bertemakan Kelautan Dunia dan Posisi Indonesia yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Indroyono Soesilo, Direktur Sumberdaya Perikanan dan Akuakultur FAO. Paparan ke tiga oleh Laksamana Agus Suhartono, mantan Panglima TNI dan mantan KASAL, yang akan membahas Kedaulatan Maritim Indonesia: Capaian dan Tantangannya. Sebagai pembahas adalah Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian PAN|RB dan Deputi Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam BPPT. 3. Sesi Perumusan Sesi perumusan akan diselenggarakan pada pukul 13:30 s/d 15:30 dan dilanjutkan pada tanggal 15 September 2014, pukul 09:00 s.d. 12.00 di BPPT. Dalam sesi ini akan dibahas rekomendasi Pembangunan Kelautan dan Maritim Indonesia. Sesi perumusan akan diikuti oleh tim perumus yang telah ditetapkan.
Target Keluaran Sarasehan ini diharapkan menghasilkan keluaran berupa: 1. Rekomendasi Pembangunan Kelautan Indonesia berbasis Iptek dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang maju dan mandiri serta memanfaatkan sumberdaya kemaritiman dan/atau kelautan yang berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; 2. Rekomendasi optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman dan/atau kelautan melalui
peningkatan kapasitas dan peran Sumberdaya Manusia, sarana dan prasarana serta kelembagaan Iptek kelautan berlandaskan kebijakan politik, hukum dan pelestarian budaya bahari dalam rangka mempercepat implementasi pembangunan Indonesia yang berorientasi kelautan serta menegakkan kedaulatan maritim NKRI. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Sarasehan Sarasehan ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2014, Jam 08.00 – 13.30, bertempat di Auditorium, Gedung II BPPT, Lantai 3, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat. Perumusan rekomendasi Sarasehan akan dilaksanakan pada pukul 13:30 – 15:30 dan jika perlu, dilanjutkan pada tanggal 15 September 2014, pukul 09:00 s.d. 12:00 di BPPT.
Penyelenggara Sarasehan ini diselenggarakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Koordintor Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra), serta didukung oleh Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia [ISKINDO] dan Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia [ISOI].
