: I. Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Menlmbang : a. Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

WALIKOTABONTANG PROVINSI KALIIT{ANTAN TIMT'R PERATT'RAN DAERAII KOTA BONTAIIG NOMOR 4 TAHI]N 2OI5 TENTANG ORGANISASI DAII TATA KER.IA BADAN PENAIIGGT]I,A}IGAN BENCANADAERAH DENGAN RAIIMAT TTIIIAIT YAIYG MAIIA ESA

UIALIKOTA BONTANG,

Menlmbang :

a. bahwa

wilayah Kota Bontang menriliki kondisi geografis,

hidrolis. dan demc,grafis yang memungkinkan terjadinya bencanil, sehingga perlu dikelola dengan baik untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dad ancaman, resiko clan dampak bencana; b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25

Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2OO7 tentang

Penanggulangan Ilencana, me
membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bagian clari perangkat daer:rh;

bahwa berdasarkarr pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada hurr-rf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan llt:ncana Daerah Kota Bontang.

Mengingat

: I. Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun f999 tentang Pembent.ukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai flarat, Kerbupaten Kutai Timur dan Kota Bontang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor I75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagairnana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tatrun 2O00 (Lembaran Negara

Republik Indonesiil Tahun 2OOO Nomor 74, Tallrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); .).

Undang-Undang

Nomor 24 Tahun

2OO7

tentang

Penanggulangan Elencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); A

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Da.erah (Lembaran Negara Republik Indonesizr Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Perat.uram Pemerintah Nomor 41 Tahun 20O7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O06 Nomor 89, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERIT/AKILATT RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan WALIKOTABONTANG MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTAnIG ORGAIIISASI DAII TATA KERJA BADAN PENANGGT'I,ANGAN BENCANA DAERAH

BAB

.

I

KETENTUAN T]MUM Pasal

I

Dalam Peratur:ur Daerah ini yang dimaksud dengan

l.

:

Daerah adalah Kota Bontang.

2. Pemerintahan Daeralh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menumt asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesat.uan Republik Indonesia sebagaimana 2

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daeralt yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Walikota adalah Walikota Bontarlg. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan

DPRD dal;rm penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Penanggulangrm Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang. .7

Kepala Pelaksana Baclan Penanggulangan Bencana Daerah

yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalatr Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang. 8.

Jabatan Fungsiona-l adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggllng jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan

tugasnya didasarkan pada keahhan dan atau keterampilan tertentu yang bersifat. rnandiri. 9. Eselon adalah tinskat Jabatan Struktural.

BAB

II

PEMBEI\TTJKAII

Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah

ini dibentuk Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah.

BAB

III

ITEDTTDUKAN. TUGAS DAI{ FT'NGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupzrkan unsur

pendukung tugas Walikota di bidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas

:

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;

c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penatganan bencana: e.

Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayz*rnya;

f.

Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

C'

Mengendalikan pengumpulan

dan penyaluran dana

dan

barang;

h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

a. Perutnusan

dan penetapan kebijakan

penanggulangan

bencana dan penanganlan pengungsi dengan bertindak cepat'

tepat, efektif dan efisien;

b.Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terenc:rna, terpadu dan menyeluruh.

BAB

Iv

ORGAIIISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi Badan PenanggulanEan Bencana Daerah Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari : a, Kepala;

b. Unsur Pengarah; darr c. Unsur Pelaksana.

Baglian Kedua

Kepala Pasal 7

(l) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a secara ex o{icio diiabat oleh Sekretaris Daerah. (2) Kepala

Badan Penanggula-ngan Bencana Daerah bertanggung

jawab Iangsung kepada Walikota. Bagian Ketiga Unsur Pengarah Pasal 8 (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 huruf

b terdiri dari ketua dan anggota. (2)

Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dijabat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(3)

Anggota Unsur Pengarah berjumlah terdiri dari

:

5

lI

(sebelas) anggota'

(lima) dari instansi/lembaga pemerintah, di daerah dan/aftru kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 5

terkait penanggula:rgan bencana;

b.

4 {empat) dari masyarakat professional;

c.

2 [dua) dari unsur perusahaan.

(4) Mekanisme pemilihan, penetapan, pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota Unsur Pengarah diatur dalam Peraturan Walikota. Pasal 9

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal B mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada

Kepala Badal Penanggulangan Bencana Daerah

da-lam

penanggulangan bencana. Pasal lO Dalam melaksalakan t.Llgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi

a.

:

Pen-rmusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;

b. Pemantauan: dan c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Bagian l(eempat Unsur Pelaksana Pasal I

I

(l) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (2)

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pacla ayat (l) dipimpin seorang Kepala yang membantr,r Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.

o

Pasal 12

Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok

melaksanakan

penanggulanga.rr bencana secara terintegrasi, melipui.i

:

a. Prabencana; b. Saat bencana/tanggap darurat; dan Pasca bencana.

Pasal 13

Dalam

melaksanakan

menyelenggarakan fungsi

tugas,

Unsur

Pelaksana

:

a. Pengoordinasian; b. Pengkomandoan: dan

c.

Pelaksanaan.

Pasa 14 (1)

Fungsi pengoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan koordinasi dengan seluruh satuan

kerja perangkat daerah Kota Bontang, instansi vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada setiap tahapan penanggulangan bencana. (2)

Fungsi pengkomandoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan komando yang dilaksanakan melalui

pengerahan sumber daya manusia, berbagai peralatan, logistik dan organisasi perangkat daerah Kota Bontang lainnya, instansi vefl-ikal dan sebagainya serta langkahIangkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. (3)

Fungsi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan pelzrJ<sanaan tugzrs secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah

Kota Bonl.ang, instansi vertikal dengan

mernperhatikan

kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7

Bagian Kelima Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Pasal 15 Susunan Organisasi Unsurr Pelaksana terdiri dari a. Kepala Pelaksana;

b. Sekretariat Unsur Pelaksana; c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

d. Seksi Kedaruratan dan

Irqistik;

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16 (1) Pada (2)

Unsur Pelaksana dapat dibentuk Satuan Ttrgas.

Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( f ), ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul

Kepala Pelaksana melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

gqglan Keenam Bagan Susunan Orgalisasi Pasal 17

Bagan Susunan Organisasi Badan Penanglulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini' BAB V ESELON DAIII KEPPCAIVAIAIT

Pasal 18

(l) Kepala Pelaksana adalatr jabatan struktural eselon III'a. (2) Kepala Sekretariat adalah (3) Kepala Seksi adalah

jabatan struktural eselon IV.a.

jabatan stmktural eselon IV.a.

8

Pasal 19

{l) Pengisian jabatan di lingkungan Unsur Pelaksana berasal dari

Aparatur Sipil Negara yang memiliki

kemampuan,

pengetahuar, keahlizrn, pengalamal, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana. (2)

Pembinaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. BAB VI

KELOMPOK JABATAI\I FTJNGSIONAL Pasal 2O

(l) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pernerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Fungsional sebagaimana dimahsud pada ayat (1) terdiri dari stjumlah tenaga dalam jenjang jabatan

(2) Kelompok ,Jabatan

fungsional yang terb:rgi dalam berbagai kelompok sesual dengan bidang keahlia:nnya. (3)

Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Badan.

(4)

Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Kepa,la Daerah berdasarkeur kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangal'

BAE

VII

TATAKERJA Pasal

2l

Penanglulangal Bencana Daerah bertanpgung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas

{1) Kepala Badan

Unsur

dan Unsur Pelaksana

Pengarah

Penanggulangan Benczrna Daerah.

I

Badan

(2)

Unsur Pengarah melaksanakan rapat koordinasi

secara

berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana

Daerah selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana. (3)

Ketua Unsur Pengarah dapat mengundang

lembaga

pemerintah baik pusat maupun daerah, Iembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana, (4)

Pimpinan Unsur Pelaksana mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(5)

Pimpinan Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masingmasing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

BAB

VIII

TUGAS POKOK. FI.'NGSI DAN URAIAII TUGAS JABATAII STRTIKTURAL Pasal 22

Tugas pokok, lungsi diur uraian tugas Jabatan Struktural di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bontang. BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 23

Pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang dengan berpedomal pada Peraturan Perundangundangan.

lo

BAB X

KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang pada tanggal 5 Februari 2Ol5 IITALTKOTA BONTANG,

ADI DARMA Diundangkan di Bontang pada tanggal 5 Februari 2Ol5 SEKREIARIS DAERAH KOTA BONTANG

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2OT5 NOMOR 4 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (8/2014)

ll

:

-o d3F 5YF

oqa! XE-I-Y oggE >xlt Zt i t k5.p! 6!9:P

Y-

,-r 'F PF F('(t

na tB

D

@F

D

z

az 7't 22

({

zD z

fE ;ij etc !F

>P az P

z

Pq EZ TX 2C 1a 'F xc

::> ,=

afi E}

Ez ot E>)

>>

gH EE

5>

d

0

F F I

D

n D =

iI

tdo

5>

AE

D

zFt D z

Yi>

z

b

z D z l!

z z>

tIt 7 D

E F