LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERI: D NO.230 NOMOR:232 TAIIUN zlgg4 GUBERNUR KEPAI,A DAERAII TINGKAT I BALI KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 521 TAHUN T994 I TENTANG PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PEMASUKAN MINUMAN KERA.S DI PROPINSI DAERATI TINGKAT I BALI GUBERNUR KEPAI,A DARATI TINGKAT I BALI, Menimbang
:
a. bahwapenggunaanminumankerasyangberkelebihan disamping dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan keamanan masyarakatjuga dap at menimbulkan gangguan kesehatan, di mana kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan dan dilindungi;
b. bahwa salah satu langkah untuk mewujudkan perlindungan masyarakat terhadap bahaya penggunaan minuman keras tersebut maka usaha pengendalian dan penertiban peredarannya perlu ditingkatkan, sehingga akan tercipta suatu kon-
disi yang dapat membangkitkan kesadaran masyarakat dari ketergantungan dan kebiasaan 265
mengkonsumsi minuman keras dapat dikurangi dan akhirnya bisa dihilangkan;
c. bahwa pengaturan dan pembatasan
peredaran minuman keras yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keaslian kualitasnya, perlu diambil langkah-langkah pengendalian dan penertiban yang lebih bijaksana, terarah dan terus menerus;
d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c dan sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor 535/ 563/PU OD dipandangperlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I BaIi mendahului Peraturan Daerah. Mengingat
1. Undang-undang Nomor 12Darurat Tahun 1957
tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
2. Undang-undang Nomor
64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NuSa TenggaraBarat dan NusaTenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indo4r.esia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor L649);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-pokokPemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 2 tahun
1981 tentang Meterologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9193);
5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 266
1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor B20g) yo Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1988 tentangpelaksanaan Undang-undang Hukum Acara pidana;
6.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 100; TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor B19B);
7. Peraturan Menteri
Kesehatan Republik IndonelIIl/Ig7 6 tentang Produk-
sia Nomor 329/Menkes
si dan Peredaran Makanan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Menkes/Per/IY/Ig77 tentang Minuman Keras;
9. Peraturan Menteri si
a
Kesehatan Republik Indone-
Nom or 7 9/l\{ enke s/P er IIII/ Ig 7 8 tent an g L ab eI
dan Periklanan Makanan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59/NIenkes/Per-II/Ig82 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Pengimport Minuman Keras dan tidak terdaftar pada Departemen Kesehatal;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382/Menkes/Per/IV/1989 tentang pendaftaran Makanan;
MEMUTUSKAN: Menetapkanl
:
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGI(AT I BAII TENTANG PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PEMASUKAN MINUMAN KERAS DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.
BAB
I
KETENTUAN UMUM
Pasal
I
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan
:
267
a.
Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
b.
Minuman keras adalah semuajenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat yang terbagai dalam 3 (tiga) golongan yaitu :
1. Golongan A yaitu minuman keras yang
me-
ngandung kadar ethanol lVo sampai dengan 1Vo;
2.
3
.
Golongan B yaitu minumankeras yangmengandung kadar ethanol lebih besar dari \Vo sampai dengan20Vo;
yaitu minuman keras yang mengandung kadar ethanol lebih dari 20Vo sampai Golongan
C
dengala 55Vo;
Ijin Pemasukan adalah ijin tentang pemasukan dan pengendaran minuman keras ke Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I BaIi; d.
Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Daerhh Tingkat I Bali; minuman keras adalah Peflagang Besar minuman keras yang telah diberikan Ijin memasukan minuman keras kedalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I BaIi;
e. Pemasok
f.
Pedagang besar minuman keras adalah Perusa-
haan yang menjual minuman keras kepada penyalur minuman keras dan satu penjual minuman keras; o Penyalur minuman keras adalah Pemsahaan yang
b
menjual minuman keras kepada pengecer atau penjual minuman keras; h. Pengecer minuman keras adalah Perusahaan yang menjual minuman keras golongan B dan C dalam kemasan secara eceran;
268
Penjual minuman keras adalah penjual secara eceran minuman keras yang langsung dapat diminum pada tempat sipenjual; J
Tanda pengendali adalah label tanda pengenal yang ditempel pada setiap botol atau wadah minuman keras yang akan dijual kepada konsumen.
BAB
II
PEREDARAN MINUMAN KERAS
Pasal
2
(1) Semua minuman keras yang dijuai harus dima-
sukkan kedalam kemasan sedemikian rupa dengan menggunakan etiket, dan menempelkan
tanda pengendali yang dikeluarkan dan atau yang diketahui oleh Gubernur Kepala Daerah; (2) Tanda pengendali yang ditempelkan pada setiap
botol atau wadah minuman keras harus ditempelkan sedemikian rupa sehingga melekat dengan aman serta terlihat dengan baik dan tidak dapat
dipergunakan lagi.
Pasal
3
Minuman keras yang diberikan ijin pemasukan ke WilayahPropinsi DaerahTingkat I Bali adaiahsebagai
berikut:
1.
Golongan A yaitu minuman keras yang mengandung kadar Ethanol LVo sampai dengan 1Vo;
2.
Golongan B yaitu minuman keras yang mengandung kadar Ethanol lebih besar dari 1Vo sampai dengan 20Vo;
3.
Golongan C yaitu minuman keras yang mengandung kadar Ethanol leb ih dari2oVo sampai dengan 51Vo;
269
Pasal
4
T ata c ar a p enj ual an atau pere daran minum an keras
di
Wilayah Propinsi daerah Tingkat
sebagai berikut
(1)
(2)
I Baii adalah
:
Pemasok minuman keras hanya boleh menjual minuman keras kepada pedagang besar minuman keras; Pedagang besar minuman keras hanya boleh
menjual minuman keras kepada penyalur minuman keras.
(3) Penyalur minuman keras hanya boleh menjual minuman keras kepada pengecer atau penjual minuman keras.
Pasal
5
Lokasi penjualan minuman keras seperti Restaurant, Bar atau tempat lain untuk diminum ditempat penjualan tidak boleh berdekatan dengan tempat Ibadah, Sekolah dan Rumah Sakit.
BAB III,. PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
Pasal
6
(1) Pemasok minuman keras dalam aktivitas penge-
darannya di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali terlebih dahulu harus mendapat Ijin Pemasukan secara tertulis dari Gubernur Kepala Daerah;
(r\ Ijin Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku selama diperpanjang;
1
(satu) tahun dan dapat
(3) Perpanj angan Ijin Pemasukan sebagaimana ayat
(2), disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya; @)
Ijin Pemasukan tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain;
270
(5) Syarat-syarat untuk mendapatkan Ijin
Pemasukan ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah;
Pasal 7 Pemasok minuman keras yang mendapatkan Ijin Pemasukan sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1), diwajibkan untuk mencantumkan tanda pengendili pada setiap botol atau wadah minuman keras yang akan diedarkan;
Pasal
8
Pemasok minuman keras yang mendapat
ijin
pema-
sukan wajib menyampaikan tanda pengendalian kepada Gubernur Kepala Daerah untuk disahkan.
Pasal
9
Ijin Pemasukan sebagaimana dimaksuC pasal 6 ayat (1), sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Gubernur Kepala Daerah ratas
;
permintaan sendiri si pemegang ijin;
a.
b. melanggar ketentuan
pasal 6 ayat (4);
c. jumlah minuman keras yang dimasukkan melebihi dari jumlah yang ditetapkan dalam ijin pemasukan.
BAB fV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal
10
Pembinaan dan pengawasan terhadap pemasukan minuman keras dilaksanakan oleh fim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
Pasal 1l (1) Minuman keras yang dimasukan dan tidak mempunyai tanda pengendali minuman keras digolongkan minuman keras yang dilarangberedar; 277
(2) Terhadap minuman keras dimaksud ayat
(1), pasal ini dapat dikenakan penyitaan dan pemus-
nahan.
Pasal
12
Untuk memudahkan pengawasan pemasok minuman keras diwajibkan menyampaikan laporan bulanan kepada Gubernur Kepala Daerah tentangjumlah dan jenis minuman keras yang telah dimasukan serta nama dan alamat penerima.
BAB V PUNGUTAN Pasal 13
Kepada pemegang pungutan:
ijin
pemasukan dikenakan
a. Biaya ijin pemasukan minuman keras sebesar . Rp. 1.000.000,00 per ijin pemasukan; b. Retribusi atas pemasukan minuman keras;
.
Pasal 14 Besarnya Retribusi pemasukan minuman keras adalah sebagai berikut :
a. Golongan A Rp. 50,00 per-botol, dengan isi botol maksimum 620 meli liter;
b.
Golongan B Rp. 75,00 per-botol, dengan isi botol maksimum 620 meli liter;
c.
Golongan C Rp. 100,00 per-botol, dengan isi botol
maksimum 620 meli liter.
BAB VI CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal lS
(1) Ijin
pemasukan diterimakan kepada pemegang ijin setelah ada bukti pembayaran atas biaya ijin pemasukan;
272
(2) Retribusi disetorke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali oleh Pernegang ijin pemasukan atau kuasanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; BAB
VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal
16
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
di : Pada tanggal : Ditetapkan
Denpasar 13 Oktober L994
GUBERNUR KEPALA DAERA}I TINGKAT I BALI,
ttd.
IDA BAGUS OKA. Keputusan ini disamp4ikan kepada
:
,
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. 2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta. 3. Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta. 5. Menteri Perindustrian Republik Indonesia di Jakarta. 6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali
3 (tiga)
exemplar.
7. MUSPIDA Tingkat I BaIi di Denpasar. 8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Bali di Denpasar.
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Propinsi Bali di Denpasar. 10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
273
11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Bali di Denpasar.
12. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I BaIi Nomor : 232 Tanggal : 29 Oktober 1994
Seri:DNomori230
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
ttd.
DEWA BERATHA. PEMBINAUTAMA NIP. 010049857
274
