بسم االله الرحمن الرحیم

KATA PENGANTAR

‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ‬ Segala puji bagi Allah SWT tuhan pencipta alam, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarganya serta pengikut-pengikutnya. Alhamdulillah dengan rahmat dan inayah-NYA penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “NEGOSIASI ADAT DAN SYARI’AT (Studi Kasus Tentang Pembagian Warisan Pada Masyarakat Desa Teluk Kepayang Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang” ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu ( S.1 ) pada Fakultas Syari’ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada: 1.

DR. H.Zulkarnaini, M.A, selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

2.

Dr. Zulfikar, M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

3.

Ibu Anizar, MA selaku Ketua Jurusan / Prodi Muamalah sekaligus Pembimbing I.

4.

Ibu Sitti Suryani, Lc., MA. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5.

Segenap Dosen Pengajar dan Staff di lingkungan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6.

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa berdoa serta memberikan restu-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7.

Teman-temanku yang senasib dan seperjuangan serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

Semoga semua amal dan jasa mereka mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaannya skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat pada kita semua. Amin.

Langsa, 30 Januari 2015 Penulis

JAMALUDDIN NIM. 2012011090

ABSTRAK

Dalam pembagian harta warisan di Desa Teluk Kepayang, sebagian masyarakatnya ada yang menggunakan pembagian harta warisan dengan cara bagi rata antara anak laki-laki dan perempuan berdasarkan musyawarah agar tidak muncul rasa kecemburuan diantara ahli waris, sehingga rengganglah rasa kekeluargaan yang mereka miliki. Fenomena lain yang juga terjadi pada lingkungan masyarakat Teluk Kepayang yaitu pembagian warisan yang dibagikan ketika kedua orang tua (pewaris) meinggal dunia. Padahal dalam syari’at Islam pembagian harta warisan dapat dilakukan ketika salah satu pewaris telah meninggal dunia, sesuai dengan nasab atau garis keturunan serta ahli waris yang ada. Menurut orang tua di Desa Teluk Kepayang pembagian warisan dengan cara tersebut dilakukan karena melihat dari sisi kepemilikan harta yang masih dapat dimanfaatkan oleh suami atau istri yang masih hidup sebelum harta tersebut dibagikan kepada anak atau ahli waris. Sehingga harta warisan baru dapat dibagi setelah kedua orangtua meninggal. Yang menjadi rumusan masalah pada penulisan ini ialah : 1. Bagaimanakah praktik pembagian warisan di Desa Teluk Kepayang Aceh Tamiang?. 2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap negosiasi syari’at dan adat pada praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Teluk Kepayang?. Penelitian ini bertujuan : 1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Teluk Kepayang. 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan yang terjadi pada masyarakat desa Teluk kepayang. 3. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini ialah secara umum sistemsistem pembagian warisan yang terjadi di Desa Teluk Kepayang tidak sesuai dengan hukum Islam. Sistem-sistem tersebut diantaranya ialah pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan, penundaan pembagianharta warisan sampai ibu (istri pewaris) meninggal dan hanya memberikan kepada anak meskipun ada kerabat lain yang tidak terhalangi untuk mendapatkan warisan. Dan adat yang diberlakukan di Desa Teluk Kepayang tidak dapat dijadikan pegangan hukum karena masalah kewarisan telah Allah jelaskan secara terperinci dalam Al-Qur’an, sedangkan adat hanya dijadikan pegangan hukum jika tidak ada hukumnya dalam Al-Qur’an dan hadist.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Agama Islam sebagai sebuah ajaran memiliki aturan-aturan tersendiri yang mengatur hubungan antara sesama manusia maupun hubungan manusia dengan Tuhan. Islam sebagai ajaran yang bersifat universal karena itu ajaran Islam harus dapat menjawab segala persoalan yang datang agar tidak menyusahkan umatnya dalam menjalankan ajaran tersebut. Salah satu syari’at yang diatur dalam ajaran Islam itu sendiri ialah tentang hukum waris, yakni pemindahan harta warisan kepada ahli waris yang hendak menerimanya. Waris adalah berbagai aturan tentang memindahkan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.1 Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, serta menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.2 Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. Al-Qur’an telah menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Pembagian masing-masing ahli waris baik itu lakilaki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam Al-Qur’an. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 7 : 1

Beni Ahmad Saebani, Fiqh mawaris, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

2

Ibid, hlm. 92.

1

                     Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa : 7)3 Dalam syari’at Islam juga telah ditetapkan bahwa pembagian warisan kepada ahli waris laki-laki lebih banyak dari pada bagian perempuan, yakni ahli waris laki-laki mendapatkan dua kali bagian dari ahli waris perempuan. Firman Allah SWT :                                                                                   Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan dua bagahian orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh seetengah harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) 3

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Bandung : CV Diponegoro, 2010), hlm. 40.

2

sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 4 Allah SWT telah menegaskan mengenai warisan dan tawaran dua pilihan bagi manusia, dengan menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman dan ancaman neraka bagi mereka yang mengingkarinya.5 Firman Allah SWT :                                    Artinya : “Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungaisungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”. 6 Syari’at Allah tentu memiliki rahasia yang tidak semuanya diketahui oleh manusia, terutama dalam hal warisan. Dengan terperincinya penjelasan Allah mengenai warisan, tentu tingkat sensitifitasnya juga sangat tinggi sehingga penetapan hukumnya juga dilakukan dengan sangat detail dan mencakup hampir semua permasalahan yang akan terjadi.7

4

Ibid, hlm. 41.

5

Muhammad Suhaili Sufyan, Fiqh mawaris Praktis, (Bandung : Cita Pustaka media Perintis, 2012), hlm. 19. 6

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, … hlm.41.

7

Muhammad Suhaili Sufyan, Fiqh mawaris Praktis,… hlm. 19.

3

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dan RasulNya. Harta peninggalan seseorang tidak mungkin akan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum diketahui dengan pasti bahwa si pewaris itu benar-benar telah meninggal. Hal ini dikarenakan selama masih hidup, ia mampu mengelola hartanya dan harta miliknya tidak berpindak kepada orang lain, maka orang lain ini tidak boleh menggantikannya dalam kepemilikan hartanya. Akan tetapi, apabila sudah meninggal ia sama sekali tidak dapat mengelola hartanya sehingga harta yang dimilikinya itu berpindah tangan kepada ahli warisnya. 8 Pada masyarakat Desa Teluk Kepayang yang berada di Kecamatan Bendahara

Aceh

Tamiang,

dalam

pembagian

harta

warisan

sebagian

masyarakatnya ada yang menggunakan pembagian harta warisan dengan cara bagi rata antara anak laki-laki dan perempuan berdasarkan musyawarah agar tidak muncul rasa kecemburuan diantara ahli waris, sehingga rengganglah rasa kekeluargaan yang mereka miliki.9 Fenomena lain yang juga terjadi pada lingkungan masyarakat Teluk Kepayang yaitu pembagian warisan yang dibagikan ketika kedua orang tua (pewaris) meinggal dunia. Padahal dalam syari’at Islam pembagian harta warisan dapat dilakukan ketika salah satu pewaris telah meninggal dunia, sesuai dengan nasab atau garis keturunan serta ahli waris yang ada. Menurut orang tua di Desa Teluk Kepayang pembagian warisan dengan cara

8

Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 45.

9

Hasil Wawancara dengan Pak M.Isa, (MDSK Desa Teluk Kepayang) Pada tanggal 15

Mei 2015.

4

tersebut dilakukan karena melihat dari sisi kepemilikan harta yang masih dapat dimanfaatkan oleh suami atau istri yang masih hidup sebelum harta tersebut dibagikan kepada anak atau ahli waris. Sehingga harta warisan baru dapat dibagi setelah kedua orangtua meninggal.10 Melihat adanya praktek yang demikian pada sebagian masyarakat Desa Teluk Kepayang kecamatan Bendahara kabupaten Aceh Tamiang dalam pembagian harta warisan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : “NEGOSIASI ADAT DAN SYARI’AT (Studi Kasus Praktik Pembagian Warisan pada masyarakat desa Teluk Kepayang Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang)”.

B. Rumusan Masalah Dari uraian latar belakang diatas, penulis mengemukakan beberapa permasalahan

yang

memerlukan pembahasan

yang

mendalam.

Adapun

permasalahan-permasalahan yang penulis angkat ialah : 1. Bagaimanakah praktek pembagian warisan di Desa Teluk Kepayang Aceh Tamiang? 2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap negosiasi adat dan syari’at pada praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Teluk Kepayang?

10

Hasil wawancara dengan bapak Arianto,(Warga Desa Teluk Kepayang), pada tanggal 28-09 2015.

5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan penilitian ini diharapkan penulis mampu mengkaji dan memberi jawaban secara jelas dari kedua permasalahan diatas, yaitu ; 1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Teluk Kepayang. 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap negosiasi adat dan syari’at pada pembagian harta warisan yang terjadi pada masyarakat Desa Teluk kepayang. Adapun yang menjadi manfaat / kegunaan dari penelitian ini ialah : 1. Untuk memberi pemahaman kepada mesyarakat mengenai pembagian harta warisan yang sesuai dengan syari’at Islam, agar tidak terjadi kesenjangan antara hukum Islam dengan hukum adat setempat. 2. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman khususnya dibidang kewarisan. 3. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

D. Penjelasan Istilah Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan judul skripsi diatas, maka penulis perlu memberikan penjelasan-penjelasan terhadap istilahistilah tersebut. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

6

1. Negosiasi Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan perundingan untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain.11 Dan yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah negosiasi SYARI’AT DAN ADAT (Studi Kasus Praktik Pembagian Warisan pada masyarakat desa Teluk Kepayang Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang)”. 2. Syari’at Syari’at adalah kumpulan dari beberapa hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada semua manusia baik yang terdapat dalam kitab-Nya (Al-Qur’an) maupun melalui lisan Rasul-Nya (Hadist).12 Dan yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah negosiasi SYARI’AT DAN ADAT (Studi Kasus Praktik Pembagian Warisan pada masyarakat desa Teluk Kepayang Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang)”. 3. Adat Hukum adat adalah kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat suatu daerah yang berkembang di dalam mayarakat tersebut yang kemudian menjadi aturan yang harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai aturan yang tak tertulis.13 Dalam agama Islam istilah adat lebih dikenal

11

Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia (Jakarta : PT. Rieneka Cipta, 1996), hlm.

113. 12 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalah, Terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta : Amzah 2010), h.2. 13

Jaenal Aripin, Kamus Ushul Fiqh, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 405.

7

dengan ‘urf oleh karenanya dalam penelitian ini yang peneliti maksud dengan adat ialah ‘urf. 4. Pembagian warisan Pembagian berasal dari kata bagian yaitu jatah atau hak yang didapat oleh seseorang.14 Sedangkan warisan ialah pindahnya harta si fulan setelah wafatnya. 15 Jadi pembagian warisan dapat kita artikan dengan pelaksanaan atau pemberian jatah atau hak yang didapat oleh seseorang (ahli waris) dari harta seseorang (pewaris) yang telah wafat. 5. Desa Teluk Kepayang Desa merupakan salah satu unit kecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sedangkan Desa Teluk Kepayang ialah nama salah satu desa yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang dan menjadi tempat penelitian dalam penilitian ini. Dengan demikian yang penulis maksud dengan judul ini ialah negosiasi SYARI’AT DAN ADAT (Studi Kasus Praktik Pembagian Warisan pada masyarakat desa Teluk Kepayang Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang)”.

E. Kajian Terdahulu Penelitian mengenai pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat sudah ada peneliti-peneliti lain lakukan. Namun, penelitian yang membahas secara khusus mengenai “NEGOSIASI ADAT DAN SYARI’AT (Studi Kasus Praktik

14

Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, ..., hlm. 201

15

Jaenal Aripin, Kamus Ushul Fiqh,..., hlm.507.

8

Pembagian Warisan pada masyarakat desa Teluk Kepayang Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang)” belum dijumpai. Diantara penelitian mengenai warisan dan adat adalah “Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat Dengan Hukum Waris Islam Dalam Konteks FIQH Mawaris Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Adat Minangkabau)”, dalam skripsi tersebut Yanti Febrina mengemukakan bahwa tidak terdapat keseimbangan antara hukum Islam dan adat dalam sistem pembagian harta waris adat Minangkabau sangat berbeda. Hukum waris Islam dilaksanakan dimana harta waris diberikan kepada laki-laki dan perempuan dengan landasan Al-Qur’an dan hadist dimana laki-laki mendapatkan dua bagian dan perempuan mendapatkan satu bagian dan ahli warisnya berdasarkan garis keturunan dari laki-laki. Sedangkan hukum Adat Minangkabau sangat berbeda dengan hukum waris Islam dimana perempuan mendapatkan dua bagian dan laki-laki mendapatkan satu bagian serta ahli warisnya berdasarkan garis keturunan dari perempuan.16 Penelitian lain dengan fokus yang sama ialah skripsi Abdul Halim yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Kecamatan Rembah Kabupaten Pangarayan”.

Kampar Pasir

Mengemukakan bahwa pembagian harta warisan di kecamatan

Rembah Kabupaten Kampar tidak sesuai dengan hukum Islam, karena

16

Yanti Febrina, Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat Dengan Hukum Waris Islam Dalam Konteks FIQH Mawaris Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Adat Minang Kabau), Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2010).

9

pembagiannya tidak mengikuti aturan dalam Islam dimana laki-laki dan perempuan memiliki bagian hak yang sama.17 Yang membedakan penelitian-penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan ialah selain letak penelitian, sistem adat serta letak permasalahan yang peneliti angkat juga berbeda. Dan dalam hal ini peneliti meneliti mengenai negosiasi SYARI’AT DAN ADAT (Studi Kasus Praktik Pembagian Warisan pada masyarakat desa Teluk Kepayang Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang)”.

F. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan dalam memahami kajian dalam karya tulis ilmiah ini, penulis mengarahkan pembahasan ke dalam lima bab. Masing-masing bab tersebut, terdiri beberapa sub bab, tentunya bab-bab pembahasan yang satu sama lain memiliki hubungan yang erat dan secara umum sistematikanya dapat di gambarkan sebagai berikut: BAB I Pendahuluan Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu dan sistematika penulisan. BAB II Tinjauan Umum Tentang Kewarisan Memuat warisan menurut syari’at islam yang terdiri dari defenisi warisan, dasar hukum kewarisan, rukun dan syarat kewarisan, sebabsebab kewarisan, penghalang Kewarisan dan hukum adat yang terdiri 17

Abdul Halim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta warisan Menurut Adat Kecamatan Rembah Kabupaten Kampar Pasir Pangarayan, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

10

dari defenisi hukum adat, macam-macam hukum adat, kehujjahan hukum adat dan syarat hukum adat serta warisan dalam hukum adat. BAB III Metodelogi Penelitian Memuat jenis, sifat dan pendekatan penelitian lokasi dan waktu penelitian metode pengumpulan data metode analisa data. BAB IV Hasil Penelitian Memuat gambaran umum Desa Teluk Kepayang, praktek pembagian warisan di Desa Teluk Kepayang, negosiasi adat dan syari’at pada praktek pembagian warisan pada masyarakat Desa Teluk Kepayang. BAB V Penutup Memuat kesimpulan dan saran-saran jika dianggap perlu.

11