- 7 BAB III STANDARDISASI Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 10 (1)
Perencanaan perumusan SNI disusun dalam suatu PNPS.
(2)
PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program perumusan SNI dengan judul SNI yang akan dirumuskan beserta pertimbangannya.
(3)
PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan: a. kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; b. perlindungan konsumen; c. kebutuhan pasar; d. perkembangan Standardisasi internasional; e. kesepakatan regional dan internasional; f. kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi; g. kondisi flora, fauna, dan lingkungan hidup; h. kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri; i. keyakinan beragama; dan j. budaya dan kearifan lokal.
(4)
Penyusunan PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun oleh BSN bersama-sama dengan Pemangku Kepentingan.
(5)
Dalam rangka meningkatkan mutu Barang dan/atau Jasa unggulan daerah, Pemerintah Daerah dapat mengajukan rencana perumusan SNI kepada BSN.
(6)
PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BSN. Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Bagian ...
- 8 Bagian Kedua Perumusan Pasal 12 (1)
Perumusan SNI didasarkan pada PNPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2)
Perumusan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan waktu penyelesaian yang efektif dan efisien.
(3)
Dalam hal keadaan luar biasa atau terjadinya bencana alam, atau untuk kepentingan nasional, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengusulkan perumusan SNI yang tidak termasuk dalam PNPS pada tahun berjalan.
(4)
Usulan perumusan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BSN dengan disertai penjelasan yang mendukung. Pasal 13
(1)
SNI dirumuskan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, kepentingan nasional, hasil penelitian, inovasi, dan/atau pengalaman.
(2)
Dalam hal dirumuskan melalui:
terdapat standar internasional, SNI selaras dengan standar internasional
a. adopsi standar internasional mempertimbangkan kepentingan nasional menghadapi perdagangan global; atau
dengan untuk
b. modifikasi standar internasional disesuaikan dengan perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, kemampuan teknologi, dan kondisi spesifik lain. (3)
Untuk kepentingan nasional, SNI dapat dirumuskan tidak selaras dengan standar internasional. Pasal 14
(1)
Perumusan SNI dilaksanakan oleh BSN.
(2)
Hasil perumusan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rancangan SNI. (3) Dalam ...
- 9 (3)
Dalam melaksanakan perumusan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BSN membentuk komite teknis.
(4)
Komite teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur: a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; b. Pelaku Usaha dan/atau asosiasi terkait; c. konsumen dan/atau asosiasi terkait; dan d. pakar dan/atau akademisi. Pembentukan dan ruang lingkup serta susunan keanggotaan komite teknis ditetapkan dengan Keputusan Kepala BSN.
(5)
Pasal 15 (1)
BSN melakukan jajak pendapat atas rancangan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang dirumuskan oleh komite teknis.
(2)
Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap rancangan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi bahan pertimbangan bagi komite teknis. Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai perumusan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Bagian Ketiga Penetapan Pasal 17 Rancangan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditetapkan menjadi SNI dengan Keputusan Kepala BSN. Pasal 18 SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipublikasikan melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pasal ...
- 10 Pasal 19 (1)
Setiap orang dilarang memalsukan SNI atau membuat SNI palsu.
(2)
Setiap orang memperjualbelikan, persetujuan BSN.
dilarang memperbanyak, atau menyebarkan SNI tanpa
Bagian Keempat Penerapan dan Pemberlakuan Paragraf 1 Umum Pasal 20 (1)
Penerapan SNI dilakukan dengan cara menerapkan persyaratan SNI terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal.
(2)
Penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sukarela atau diberlakukan secara wajib.
(3)
Penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan melalui pemilikan sertifikat dan/atau pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian. Paragraf 2 Penerapan SNI secara Sukarela Pasal 21
(1)
SNI dapat diterapkan secara sukarela oleh Pelaku Usaha, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.
(2)
Pelaku Usaha, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah yang telah mampu menerapkan SNI dapat mengajukan Sertifikasi kepada LPK yang telah diakreditasi oleh KAN. (3) LPK ...
- 11 (3)
LPK yang telah diakreditasi oleh KAN memberikan sertifikat kepada pemohon sertifikat.
Pasal 22 (1)
Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sertifikat berkewajiban membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau kemasan atau label.
(2)
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang: a. membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau kemasan atau label di luar ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat; atau b. membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikatnya.
(3)
Pelaku Usaha yang menerapkan SNI secara sukarela yang memiliki sertifikat dan telah berakhir masa berlaku, dicabut, atau dibekukan sertifikatnya dilarang membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau kemasan atau label.
(4)
Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dikenai sanksi administratif.
(5)
Ketentuan mengenai tata cara pengenaan dan jenis sanksi administratif diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SNI secara sukarela diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Paragraf ...
- 12 Paragraf 3 Pemberlakuan SNI secara Wajib Pasal 24 (1)
Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
(2)
Pelaku Usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian tentang pemberlakuan SNI secara wajib. Pasal 25
(1)
Pelaku Usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib memiliki sertifikat SNI yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
(2)
Pelaku Usaha yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut dilarang: a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang; b. memberikan Jasa; dan/atau c. menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.
(3)
Pelaku Usaha yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang: a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang; b. memberikan Jasa; dan/atau c. menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.
(4)
Pelaku Usaha yang mengimpor Barang dilarang memperdagangkan atau mengedarkan Barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI. Pasal ...
- 13 Pasal 26 (1)
Setiap orang yang tanpa hak dilarang menggunakan dan/atau membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian.
(2)
Setiap orang dilarang memalsukan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian atau membuat Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian palsu. Bagian Kelima Pemeliharaan Pasal 27
Pemeliharaan SNI dilakukan untuk: a. menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar; b. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi; c. menilai kelayakan dan kekiniannya; dan d. menjamin ketersediaan SNI. Pasal 28 (1)
Pemeliharaan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan melalui kaji ulang SNI.
(2)
Kaji ulang SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kaji ulang SNI diatur dengan Peraturan Kepala BSN. Bagian Keenam Penelitian dan Pengembangan Pasal 29
Dalam rangka perencanaan, perumusan, penerapan dan pemberlakuan, serta pemeliharaan SNI, BSN dan/atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian lainnya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan Standardisasi. BAB ...
