LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.7, 2017
KEUANGAN OJK. Lembaga Penjamin. Penyelenggaraan. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014) PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 2 /POJK.05/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 26 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (6), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (3), dan Pasal 52 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2016
tentang
Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-2-
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
OTORITAS
JASA
KEUANGAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMIN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1.
Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2016
tentang
Penjaminan. 2.
Penjaminan Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
3.
Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan
penjaminan
berdasarkan
fatwa
yang
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. 4.
Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian jaminan atas
pemenuhan
Penjaminan
kewajiban
sebagaimana
finansial
dimaksud
perusahaan
dalam
Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. 5.
Penjaminan Ulang Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial perusahaan Penjaminan Syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
6.
Lembaga
Penjamin
perusahaan
adalah
Penjaminan
perusahaan
Penjaminan,
Syariah,
perusahaan
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-3-
Penjaminan Ulang, dan perusahaan Penjaminan Ulang Syariah
yang
menjalankan
kegiatan
Penjaminan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. 7.
Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
8.
Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha
utama
melakukan
Penjaminan
Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. 9.
Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha
melakukan
Penjaminan
Ulang
sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. 10. Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. 11. Penjamin adalah pihak yang melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. 12. Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga
keuangan
yang
telah
memberikan
kredit,
pembiayaan, pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau
kontrak
jasa
kepada
Terjamin
sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. 13. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit, pembiayaan, pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga
keuangan
yang
dijamin
oleh
Perusahaan
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-4-
Penjaminan
atau
Perusahaan
Penjaminan
Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. 14. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam, yang dibuat oleh bank atau koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. 15. Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas finansial atau tagihan
yang
dapat
dipersamakan
dengan
itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, yang dibuat oleh lembaga Pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak
yang
dibiayai
untuk
melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. 16. Pembiayaan Pembiayaan
Berdasarkan sebagaimana
Prinsip
Syariah
dimaksud
dalam
adalah Undang-
Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. 17. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari Perusahaan Penjaminan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor
atau unit yang
melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. 18. Usaha Produktif adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Terjamin. 19. Gearing Ratio adalah perbandingan antara total nilai penjaminan yang ditanggung sendiri dengan ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu. 20. Lembaga Keuangan adalah bank dan Lembaga Keuangan bukan bank.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-5-
21. Kantor Cabang adalah kantor Lembaga Penjamin yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat dan/atau kantor lain yang ditunjuk oleh kantor pusat. 22. Sertifikat
Penjaminan
Penjaminan
dari
adalah
bukti
Perusahaan
persetujuan
Penjaminan
kepada
Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. 23. Sertifikat Kafalah adalah bukti persetujuan Penjaminan Syariah dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS kepada Penerima Jaminan atas kewajiban finansial Terjamin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. 24. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disingkat IJP adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan
dari
Terjamin
Penjaminan
sebagaimana
dalam
rangka
kegiatan
dalam
Undang-
dimaksud
Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. 25. Imbal Jasa Kafalah yang selanjutnya disingkat IJK adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS dari Terjamin dalam rangka
kegiatan
Penjaminan
Syariah
sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. 26. Imbal Jasa Penjaminan Ulang yang selanjutnya disingkat IJPU
adalah
Perusahaan
sejumlah Penjaminan
uang
yang
Ulang
diterima
dari
oleh
Perusahaan
Penjaminan dalam rangka kegiatan Penjaminan Ulang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. 27. Imbal Jasa Kafalah Ulang yang selanjutnya disingkat IJKU
adalah
sejumlah
uang
yang
diterima
oleh
Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dari Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS dalam rangka kegiatan Penjaminan Ulang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2016
tentang
Penjaminan.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-6-
28. Klaim
adalah
Jaminan
tuntutan
kepada
pembayaran
Perusahaan
oleh
Penerima
Penjaminan
atau
Perusahaan Penjaminan Syariah diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian
atau
Penjaminan
tuntutan
atau
pembayaran
Perusahaan
Perusahaan
Penjaminan
Syariah
kepada Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan
Ulang
Syariah,
yang
telah
membayar
kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan. 29. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. 30. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan
Nomor
Terbatas
40
bagi
Tahun
Lembaga
2007
tentang
Penjamin
yang
berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk
badan
hukum
perusahaan
umum
atau
koperasi. 31. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi. BAB II KEGIATAN USAHA Bagian Kesatu Ruang Lingkup Usaha Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah Pasal 2 (1)
Usaha Penjaminan meliputi: a. penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-7-
Lembaga Keuangan; b. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan c. penjaminan
Kredit
dan/atau
pinjaman
program
kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan. (2)
Selain usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Penjaminan dapat melakukan: a. penjaminan atas surat utang; b. penjaminan pembelian barang secara angsuran; c. penjaminan transaksi dagang; d. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond); e. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi); f.
penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
g. penjaminan letter of credit; h. penjaminan kepabeanan (customs bond); i.
penjaminan cukai;
j.
pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan
k. kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (3)
Usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah harus berdasarkan Prinsip Syariah.
(4)
Dalam
melakukan
dimaksud
pada
usaha
ayat
(1)
Penjaminan sampai
sebagaimana
dengan
ayat
(3),
Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah
harus
memprioritaskan
penjaminan
untuk
mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi. (5)
Untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta
koperasi,
dan/atau
program
pemerintah,
pemerintah dapat menunjuk atau menugaskan Lembaga Penjamin milik pemerintah.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-8-
Pasal 3 (1)
Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah
yang
akan
melakukan
kegiatan
usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai
dengan
huruf
j,
wajib
melaporkan
kepada
Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
ini
dengan
melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai produk, manfaat, mekanisme Klaim, serta hak dan kewajiban para pihak. (2)
Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat pencatatan pelaporan kegiatan usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.
(3)
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan tidak menerbitkan surat pencatatan pelaporan kegiatan usaha, Lembaga Penjamin dapat melaksanakan kegiatan usaha tersebut. Bagian Kedua Kegiatan Usaha Lainnya bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah Pasal 4
(1)
Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang akan melakukan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, wajib
memperoleh
persetujuan
dari
Otoritas
Jasa
Keuangan. (2)
Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang akan melakukan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan; dan b. tidak sedang dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-9-
(3)
Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 2 dalam
Lampiran
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai: a. kegiatan usaha yang akan dilaksanakan; b. analisis prospek usaha; dan c. contoh
perjanjian
kegiatan
usaha
yang
akan
digunakan untuk operasional. (4)
Otoritas
Jasa
Keuangan
memberikan
persetujuan,
permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (5)
Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan b. kelayakan
analisis
prospek
usaha
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b. (6)
Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh)
hari
kerja
sejak
tanggal
surat
permintaan
kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. (7)
Dalam hal Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(8)
Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal
surat
permintaan
kelengkapan
dokumen
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-10-
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan Penjaminan
dokumen atau
dimaksud,
Perusahaan
Perusahaan
Penjaminan
Syariah
dianggap membatalkan permohonan. (9)
Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.
(10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan. (11) Dalam hal kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah berupa pemasaran produk jasa keuangan, proses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan
bersamaan
dengan
permohonan
perizinan/persetujuan/pendaftaran pemasaran produk jasa keuangan dimaksud. BAB III PENYELENGGARAAN PENJAMINAN Bagian Kesatu Mekanisme Penjaminan dan Penjaminan Syariah Pasal 5 (1)
Kegiatan
Penjaminan
dan
Penjaminan
Syariah
melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu Penerima Jaminan, Terjamin, dan Penjamin. (2)
Penjamin memiliki hak tagih atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin apabila Penjamin telah menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak finansial Penerima Jaminan jika Terjamin gagal memenuhi kewajibannya.
(3)
Kegiatan
Penjaminan
dan
Penjaminan
Syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-11-
Bagian Kedua Sertifikat Penjaminan dan Sertifikat Kafalah Pasal 6 (1)
Sertifikat
Penjaminan
atau
Sertifikat
Kafalah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus memuat paling sedikit ketentuan mengenai: a. nama dan alamat Lembaga Penjamin, Penerima Jaminan, dan Terjamin; b. uraian manfaat Penjaminan; c. jenis Penjaminan; d. nilai Penjaminan; e. nilai IJP atau IJK; dan f. (2)
jangka waktu penjaminan.
Selain
harus
memenuhi
ketentuan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Sertifikat Kafalah harus memuat hal-hal sebagai berikut: a. objek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari: 1.
kewajiban
bayar
(dayn)
yang
timbul
dari
transaksi syariah; dan 2.
hal lain yang dapat dijamin berdasarkan Prinsip Syariah; dan
b. pernyataan ijab dan qabul yang harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). (3)
Sertifikat
Penjaminan
atau
Sertifikat
Kafalah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan lampiran yang berisi dokumen pendukung dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah. (4)
Setiap Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia.
(5)
Dalam
hal
diperlukan,
Sertifikat
Penjaminan
atau
Sertifikat Kafalah dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau
bahasa
daerah
berdampingan
dengan
bahasa
Indonesia.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-12-
Pasal 7 (1)
Sertifikat Penjaminan diterbitkan
atau Sertifikat Kafalah dapat
dalam
bentuk
hardcopy
atau
digital/elektronik. (2)
Dalam
hal
kegiatan
Lembaga usaha
Penjamin
dengan
akan
melaksanakan
menerbitkan
Sertifikat
Penjaminan atau Sertifikat Kafalah dalam bentuk digital atau elektronik, Lembaga Penjamin wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. contoh format Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah; b. prosedur operasional standar (standard operating procedure) penerbitan Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah; dan c. verifikasi dan pembuktian keaslian (authentification) tanda tangan digital. Bagian Ketiga Penjaminan Langsung dan Penjaminan Tidak Langsung Pasal 8 (1)
Penjaminan dan Penjaminan Syariah dilakukan dengan cara: a. penjaminan langsung; atau b. penjaminan tidak langsung.
(2)
Penjaminan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut: a. terdapat permohonan Penjaminan atau Penjaminan Syariah dari calon Terjamin kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah; b. terdapat konfirmasi kepada Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dari calon Penerima Jaminan atas permintaan Penjaminan atau Penjaminan Syariah;
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-13-
c. telah dilakukan analisis kelayakan calon Terjamin yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah; d. telah dilakukan pembayaran IJP atau IJK kepada Perusahaan
Penjaminan
atau
Perusahaan
Penjaminan Syariah; dan e. telah diterbitkan Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah. (3)
Penjaminan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut: a. terdapat permohonan Penjaminan atau Penjaminan
Syariah dari calon Terjamin melalui calon Penerima Jaminan; b. telah dilakukan analisis kelayakan calon Terjamin
yang dilakukan oleh calon Penerima Jaminan; c. terdapat perjanjian kerja sama antara calon Penerima
Jaminan
dan
Perusahaan
Penjaminan
atau
Perusahaan Penjaminan Syariah; d. telah dilakukan pembayaran IJP atau IJK kepada
Perusahaan
Penjaminan
atau
Perusahaan
Penjaminan Syariah; dan e. telah diterbitkan Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat
Kafalah. (4)
Dalam
pelaksanaan
pemberian
penjaminan
tidak
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Lembaga
Penjamin
tetap
dapat
melakukan
analisis
kelayakan calon Terjamin. (5)
Ketentuan mengenai konfirmasi permintaan Penjaminan atau Penjaminan Syariah dari calon Penerima Jaminan kepada
Perusahaan
Penjaminan
atau
Perusahaan
Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan bagi kegiatan usaha: a. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d;
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-14-
b. penjaminan kepabeanan (customs bond) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h; dan c. penjaminan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i. Pasal 9 (1)
Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c harus memuat paling sedikit: a. nama dan alamat Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
Penjaminan
Syariah,
dan
Penerima
Jaminan; b. uraian
manfaat
Penjaminan
atau
Penjaminan
Syariah; c. hak dan kewajiban Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, Penerima Jaminan, dan Terjamin; d. cara pembayaran IJP atau IJK; e. waktu
yang
diakui
sebagai
saat
diterimanya
pembayaran IJP atau IJK; f.
pembatalan kontrak perjanjian kerja sama, baik dari pihak
Perusahaan
Penjaminan
atau
Perusahaan
Penjaminan Syariah maupun Penerima Jaminan, termasuk syarat dan penyebabnya; g. syarat, dasar perhitungan Klaim, dan tata cara pengajuan Klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam pengajuan Klaim; h. tata cara pelaksanaan peralihan hak tagih setelah Klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah; i.
pemilihan tempat penyelesaian perselisihan; dan
j.
bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa
atau
beda
pendapat
untuk
Sertifikat
Penjaminan atau Sertifikat Kafalah yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih. (2)
Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilarang memuat suatu ketentuan yang dapat ditafsirkan:
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-15-
a. bahwa Penerima Jaminan atau Terjamin tidak dapat melakukan
upaya
hukum
sehingga
Penerima
Jaminan atau Terjamin harus menerima penolakan pembayaran Klaim; dan/atau b. sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan perjanjian kerja sama. Pasal 10 (1)
Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang, dan Penjaminan Ulang Syariah bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.
(2)
Penjaminan dan Penjaminan Syariah dapat dibatalkan dan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila: a. Penerima
Jaminan
dan/atau
Terjamin
terbukti
memberikan informasi, data, atau dokumen palsu; b. Penerima
Jaminan
dan/atau
Terjamin
terbukti
menyembunyikan informasi, data atau dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan Penjaminan atau Penjaminan Syariah; dan/atau c. terbukti adanya itikad buruk dari Penerima Jaminan dan/atau Terjamin. (3)
Penjaminan Ulang dan Penjaminan Ulang Syariah dapat dibatalkan dalam hal terjadi pembatalan Penjaminan atau Penjaminan Syariah yang disebabkan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bagian Keempat Penjaminan Bersama Pasal 11
(1)
Penjaminan dan Penjaminan Syariah dapat dilakukan dalam bentuk penjaminan bersama.
(2)
Penjaminan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan
bentuk
kegiatan
Penjaminan
atau
Penjaminan Syariah yang dilakukan oleh 2 (dua) atau
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-16-
lebih
Perusahaan
Penjaminan
Penjaminan
atau
untuk
melakukan
Syariah
Perusahaan kegiatan
Penjaminan atau Penjaminan Syariah atas kewajiban finansial Terjamin. (3)
Dalam hal kegiatan penjaminan bersama dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah, ketua (leader) dan anggota (member) merupakan Perusahaan Penjaminan Syariah atau UUS.
(4)
Penjaminan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Sertifikat
Penjaminan
atau
Sertifikat
Kafalah
mencantumkan nama Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
Penjaminan
pertanggungan
dari
Syariah
setiap
dan
anggota
porsi
penjaminan
bersama dan status keanggotaannya; b. penerbitan
Sertifikat
Penjaminan
atau
Sertifikat
Kafalah dilakukan oleh ketua (leader); dan c. ketua (leader) bertanggung jawab sepenuhnya kepada Penerima Jaminan dan Terjamin atas penjaminan bersama. (5)
Mekanisme penjaminan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam perjanjian antara para
pihak
sebagai
Penjamin,
yang
paling
sedikit
memuat: a. identitas para pihak sebagai Penjamin, dimana ada yang bertindak sebagai ketua (leader) dan anggota (member); b. ketua
(leader)
menanggung
porsi
penjaminan
terbesar; c. ketua (leader) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penjaminan bersama; d. proporsi pendapatan IJP atau IJK antara pihak selaku Penjamin; e. cara pembayaran IJP atau IJK oleh Terjamin; f.
prosedur penerimaan dan penerusan IJP atau IJK antara pihak selaku Penjamin;
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-17-
g. proses pembayaran Klaim dilakukan oleh ketua (leader) atau atas persetujuan ketua (leader) dapat dilakukan oleh anggota (member) lain; h. proporsi
Klaim
yang
harus
dibayarkan
kepada
Penerima Jaminan antara pihak selaku Penjamin dalam hal terjadi Klaim; i.
tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak dalam
proses
persetujuan
Penjaminan
atau
Penjaminan Syariah; dan j.
tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses verifikasi atas pengajuan Klaim dari Penerima Jaminan.
(6)
Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah yang akan melakukan kegiatan penjaminan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 3 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan dokumen: a. uraian mengenai kegiatan penjaminan bersama yang akan dilaksanakan; b. uraian mengenai calon Penerima Jaminan, ketua (leader),
dan
pertanggungan
anggota dari
(member)
setiap
anggota
serta
porsi
penjaminan
bersama; c. analisis prospek usaha; dan d. rancangan perjanjian kerja sama. (7)
Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat pencatatan pelaporan kegiatan penjaminan bersama paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima secara lengkap.
(8)
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Otoritas Jasa Keuangan tidak menerbitkan surat
pencatatan
bersama,
pelaporan
Perusahaan
Penjaminan
Syariah
kegiatan
Penjaminan dapat
atau
penjaminan Perusahaan
melaksanakan
kegiatan
penjaminan bersama tersebut.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-18-
Pasal 12 (1)
Lembaga
Penjamin
dapat
melakukan
kerja
sama
pemasaran dengan Lembaga Keuangan. (2)
Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan
usaha
Lembaga
Penjamin
dan
Lembaga
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3)
Lembaga Penjamin yang akan melakukan kegiatan kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 4 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan dokumen: a. uraian mengenai mekanisme kerja sama pemasaran yang akan dilaksanakan; b. uraian mengenai calon Penerima Jaminan, Lembaga Penjamin,
dan
dimaksud
pada
Lembaga ayat
Keuangan
(1),
serta
sebagaimana
ruang
lingkup
tanggung jawab masing-masing pihak; c. analisis prospek usaha; dan d. rancangan perjanjian kerja sama pemasaran. (4)
Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat pencatatan pelaporan kegiatan kerja sama pemasaran paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap.
(5)
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan tidak menerbitkan surat
pencatatan
pelaporan
kegiatan
kerja
sama
pemasaran, Lembaga Penjamin dapat melaksanakan kegiatan kerja sama pemasaran tersebut. Bagian Kelima Akad Penjaminan Syariah Pasal 13 Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS wajib menerapkan prinsip dasar
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-19-
sebagai berikut: a.
dipenuhinya prinsip keadilan ('adl), dapat dipercaya (amanah),
keseimbangan
(tawazun),
kemaslahatan
(maslahah), dan keuniversalan (syumul); dan b.
tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti riba, maisir, gharar, zalim, risywah, maksiat, dan objek haram. Pasal 14
Perjanjian Penjaminan Syariah dan perjanjian Penjaminan Ulang Syariah wajib menggunakan akad kafalah bil ujrah. Pasal 15 Perusahaan Penjaminan dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan membentuk UUS. Bagian Keenam Penjaminan Ulang dan Penjaminan Ulang Syariah Pasal 16 (1)
Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah
wajib
melakukan
mitigasi
risiko
dengan
menjaminulangkan penjaminannya. (2)
Penjaminan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk
memenuhi
kewajiban
finansial
Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dalam hal: a. Perusahaan
Penjaminan
atau
Perusahaan
Penjaminan Syariah telah memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan; atau b. Perusahaan Penjaminan
Penjaminan Syariah
tidak
atau dapat
Perusahaan memenuhi
kewajibannya. (3)
Penjaminan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-20-
(4)
Dalam hal dukungan penjaminan ulang dari Perusahaan Penjaminan ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh, mitigasi risiko Perusahaan Penjamin dan Perusahaan Penjamin Syariah diperoleh dari perusahaan reasuransi. BAB IV IMBAL JASA Pasal 17
(1)
Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan menerima IJP.
(2)
Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS menerima IJK.
(3)
Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan Ulang menerima IJPU.
(4)
Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah menerima IJKU. Pasal 18
(1)
Besarnya tarif IJP, IJK, IJPU, dan IJKU ditetapkan dengan pertimbangan paling sedikit: a. risiko yang dijamin, yang paling sedikit dihitung berdasarkan: 1.
rasio Klaim;
2.
jenis Kredit atau Pembiayaan;
3.
cakupan penjaminan; dan
4.
jangka waktu penjaminan;
b. biaya
administrasi
umum,
operasional,
dan
pemasaran; dan c. keuntungan. (2)
Ketentuan mengenai IJP atau IJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penjaminan dan Penjaminan Syariah yang merupakan program pemerintah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-21-
Pasal 19 Total pendapatan yang diperoleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dari seluruh kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k dilarang melebihi total pendapatan yang diperoleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dari
seluruh
kegiatan
usaha
penjaminan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j. Pasal 20 (1)
Lembaga
Penjamin
hanya
dapat
memberikan
biaya
akuisisi yang berhubungan dengan perolehan bisnis. (2)
Lembaga Penjamin dilarang memberikan biaya akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari nilai IJP, IJK, IJPU, atau IJKU yang diterima. BAB V
CADANGAN, KLAIM, PEMBAYARAN KLAIM, DAN PERALIHAN HAK TAGIH Bagian Kesatu Cadangan Pasal 21 Lembaga Penjamin wajib memiliki cadangan Klaim dan cadangan umum. Pasal 22 (1)
Lembaga Penjamin wajib membentuk cadangan Klaim paling sedikit: a. 0,01% (nol koma nol satu per seratus) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri; atau b. penjumlahan dari 100% (seratus per seratus) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat Klaim dilaporkan, dengan Klaim yang sudah terjadi
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-22-
tetapi belum dilaporkan (incurred but not reported), mana yang lebih banyak. (2)
Klaim
yang
sudah
terjadi
tetapi
belum
dilaporkan
(incurred but not reported) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan rata-rata Klaim ditanggung sendiri yang telah dibayarkan pada 3 (tiga) bulan terakhir. Pasal 23 (1)
Lembaga Penjamin wajib menyisihkan cadangan umum paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari laba bersih atau selisih hasil usaha pada tiap akhir periode laporan tahunan.
(2)
Dalam hal akumulasi cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai 50% (lima puluh per
seratus)
dari
modal
disetor,
kebijakan
untuk
menyisihkan cadangan umum dapat mengikuti kebijakan rapat umum pemegang saham atau yang setara. (3)
Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian. Bagian Kedua Klaim Pasal 24
(1)
Pengajuan
Klaim
oleh
Penerima
Jaminan
kepada
Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah
dapat
dilakukan
apabila
Terjamin
gagal
memenuhi kewajiban finansial. (2)
Pengajuan Klaim oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah kepada Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah dilakukan setelah Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-23-
Bagian Ketiga Pembayaran Klaim Pasal 25 (1)
Lembaga Penjamin dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran Klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan
yang
dapat
mengakibatkan
kelambatan
penyelesaian atau kelambatan pembayaran Klaim. (2)
Lembaga Penjamin wajib memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembayaran Klaim paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap permohonan pembayaran Klaim atau sesuai jangka
waktu
yang
tercantum
dalam
Sertifikat
Penjaminan, Sertifikat Kafalah, atau perjanjian kerja sama, mana yang lebih singkat. (3)
Lembaga Penjamin wajib membayar Klaim dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak adanya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau sesuai jangka waktu yang tercantum dalam Sertifikat Penjaminan, Sertifikat Kafalah, atau perjanjian kerja sama, mana yang lebih singkat.
(4)
Dalam hal permohonan pembayaran Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan kesepakatan dari Terjamin,
permohonan
dimaksud
harus
dilengkapi
dengan bukti kesepakatan dari Terjamin. (5)
Ketentuan mengenai jangka waktu persetujuan atau penolakan
atas
permohonan
pembayaran
Klaim
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jangka waktu pembayaran Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi
Lembaga
Penjamin
yang
merupakan
program
pemerintah pusat atau pemerintah daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-24-
Bagian Keempat Peralihan Hak Tagih Pasal 26 (1)
Sejak Klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.
(2)
Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat melepaskan hak tagih atas Penjaminan Kredit,
Pembiayaan,
atau
Pembiayaan
Berdasarkan
Prinsip Syariah untuk tujuan selain Usaha Produktif. (3)
Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat membuat perjanjian dengan Penerima Jaminan agar Penerima Jaminan melakukan upaya penagihan atas hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
untuk
dan
atas
nama
Perusahaan
Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah. (4)
Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah memperoleh hasil penagihan secara proporsional berdasarkan
lingkup
(coverage)
Penjaminan,
dengan
mempertimbangkan biaya penagihan. BAB VI RETENSI SENDIRI Pasal 27 (1)
Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah wajib memiliki retensi sendiri untuk setiap penjaminan.
(2)
Retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada profil risiko dan kerugian (risk and loss profile) yang dibuat oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah secara tertib, teratur, relevan, dan akurat.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-25-
(3)
Ketentuan retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. ketentuan retensi sendiri minimum; dan b. ketentuan retensi sendiri maksimum.
(4)
Ketentuan
retensi
sendiri
minimum
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut: a. untuk nilai Penjaminan atau Penjaminan Syariah sampai dengan kurang dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), wajib ditahan sendiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari nilai Penjaminan atau Penjaminan Syariah dimaksud; b. untuk nilai Penjaminan atau Penjaminan Syariah dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), wajib ditahan sendiri paling sedikit sebesar jumlah paling banyak antara: 1.
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); atau
2.
15%
(lima
belas
per
seratus)
dari
nilai
Penjaminan atau Penjaminan Syariah dimaksud; c. untuk nilai Penjaminan atau Penjaminan Syariah dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), wajib ditahan sendiri paling sedikit sebesar jumlah paling banyak antara: 1.
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
2.
10% (sepuluh per seratus) dari nilai Penjaminan atau Penjaminan Syariah dimaksud;
d. untuk nilai Penjaminan atau Penjaminan Syariah sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), wajib ditahan sendiri paling sedikit sebesar jumlah paling banyak antara: 1.
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
2.
5% (lima per seratus) dari nilai Penjaminan atau Penjaminan Syariah dimaksud.
(5)
Retensi sendiri maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk masing-masing Terjamin dilarang
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-26-
melebihi
10%
(sepuluh
per
seratus)
dari
Ekuitas
Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah. (6)
Dalam hal nilai retensi sendiri minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi nilai retensi sendiri maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan
retensi
sendiri
maksimum
sebagaimana
dimaksud pada ayat (5). BAB VII KAPASITAS PENJAMINAN DAN NILAI PENJAMINAN BAGI USAHA PRODUKTIF Pasal 28 (1)
Lembaga
Penjamin
wajib
mengoptimalkan
kapasitas
penjaminan. (2)
Kapasitas penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan Gearing Ratio.
(3)
Lembaga Penjamin wajib menjaga Gearing Ratio untuk penjaminan bagi Usaha Produktif paling tinggi 20 (dua puluh) kali.
(4)
Lembaga Penjamin wajib menjaga total Gearing Ratio paling tinggi 40 (empat puluh) kali. Pasal 29
(1)
Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Syariah wajib memiliki nilai penjaminan bagi Usaha Produktif paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari total nilai penjaminan.
(2)
Nilai penjaminan bagi Usaha Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak mendapatkan izin usaha.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-27-
BAB VIII LARANGAN Pasal 30 (1)
(2)
Lembaga Penjamin dilarang: a.
memberikan pinjaman; atau
b.
menerima pinjaman.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan Perusahaan
bagi
Perusahaan
Penjaminan
Syariah
Penjaminan dalam
dan rangka
melakukan restrukturisasi penjaminan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi. (3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan Perusahaan
bagi
Perusahaan
Penjaminan
Syariah
Penjaminan yang
dan
menerima
pinjaman dengan menerbitkan obligasi wajib konversi (mandatory convertible bonds). BAB IX EKUITAS Pasal 31 (1)
Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah lingkup kabupaten/kota wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah memperoleh izin usaha.
(2)
Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah lingkup provinsi wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah memperoleh izin usaha.
(3)
Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah lingkup nasional wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah memperoleh izin usaha.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-28-
(4)
Perusahaan
Penjaminan
Ulang
atau
Perusahaan
Penjaminan Ulang Syariah wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah memperoleh izin usaha. Pasal 32 (1)
UUS
Perusahaan
Penjaminan
dengan
lingkup
kabupaten/kota wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp10.000.000.000,00 jangka
waktu
(sepuluh
paling
lama
5
miliar
rupiah)
(lima) tahun
dalam setelah
memperoleh izin usaha. (2)
UUS Perusahaan Penjaminan dengan lingkup provinsi wajib
memiliki
Ekuitas
paling
sedikit
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dalam jangka
waktu
paling
lama
5
(lima) tahun
setelah
memperoleh izin usaha. (3)
UUS Perusahaan Penjaminan dengan lingkup nasional wajib
memiliki
Ekuitas
paling
sedikit
Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dalam jangka
waktu
paling
lama
5
(lima) tahun
setelah
memperoleh izin usaha. BAB X INVESTASI LEMBAGA PENJAMIN Bagian Kesatu Jenis Investasi Pasal 33 (1)
Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang wajib menempatkan investasi pada jenis investasi sebagai berikut: a. deposito pada bank; b. surat berharga negara; c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; d. obligasi korporasi;
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-29-
e. saham yang tercatat di bursa efek Indonesia; f.
efek beragun aset;
g. reksa dana; h. medium term notes; i.
repurchase agreement;
j.
dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
k. tanah dan bangunan; dan/atau l.
penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia.
(2)
Jenis investasi yang dapat ditempatkan Perusahaan Penjaminan
dan
Perusahaan
Penjaminan
Ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan Prinsip Syariah. Pasal 34 Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan UUS wajib menempatkan investasi pada jenis investasi sebagai berikut: a.
deposito pada bank umum syariah, unit usaha syariah pada bank umum, dan bank pembiayaan rakyat syariah;
b.
surat berharga syariah negara;
c.
surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
d.
sukuk korporasi;
e.
saham yang tercatat di bursa efek Indonesia dan masuk dalam daftar efek syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
f.
efek beragun aset syariah;
g.
reksa dana syariah;
h.
medium term notes syariah;
i.
repurchase agreement syariah;
j.
dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif; dan/atau
k.
penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan syariah di Indonesia.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-30-
Pasal 35 (1)
Investasi dalam bentuk obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dan sukuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. tercatat di bursa efek di Indonesia; dan b. memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)
Investasi dalam bentuk efek beragun aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f dan efek beragun aset syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. tercatat di bursa efek Indonesia; b. memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan c. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur
dalam
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan di bidang pasar modal. (3)
Investasi dalam bentuk medium term notes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h dan medium term notes syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia; b. memiliki agen monitoring yang terdaftar sebagai wali amanat di Otoritas Jasa Keuangan; dan c. memiliki peringkat investment grade yang dikeluarkan oleh
perusahaan
pemeringkat
efek
yang
telah
mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. (4)
Investasi
dalam
bentuk
repurchase
agreement
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf i dan repurchase agreement syariah dalam Pasal 34 huruf i wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. setiap transaksi repurchase agreement dan repurchase agreement syariah mengakibatkan perubahan pada kepemilikan efek;
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-31-
b. menggunakan
kontrak
perjanjian
tertulis
yang
menerapkan Global Master Repurchase Agreement Indonesia
yang
diterbitkan
oleh
Otoritas
Jasa
Keuangan atau pihak lain yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; c. jenis jaminan terbatas pada surat berharga negara, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan/atau obligasi korporasi yang memiliki peringkat investment grade yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; d. transaksi
repurchase
dan
agreement
repurchase
agreement syariah terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System (BI-S4); e. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari; dan f.
nilai repurchase agreement dan repurchase agreement syariah paling banyak 80% (delapan puluh per seratus)
dari
nilai
pasar
surat
berharga
yang
dijaminkan. (5)
Investasi berbentuk
dalam
bentuk
kontrak
dana
investasi
investasi kolektif
real
estat
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf j dan dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan; dan b. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur
dalam
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan di bidang pasar modal. (6)
Investasi
dalam
bentuk
tanah
dan
bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf k wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. dimiliki dan dikuasai oleh Lembaga Penjamin yang dibuktikan
dengan
sertipikat
hak
atas
tanah
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-32-
dan/atau bangunan atas nama Lembaga Penjamin; b. memberikan
penghasilan
sewa
dan
penghasilan
lainnya melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku; dan c. tidak ditempatkan pada bangunan atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, dan/atau diblokir pihak lain. (7)
Investasi
dalam
perusahaan
di
bentuk sektor
penyertaan
jasa
langsung
keuangan
di
pada
Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf l dan penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan syariah di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf k wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. penyertaan langsung dilakukan pada saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas; dan b. dalam hal Lembaga Penjamin menjadi pemegang saham terbesar atau memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) saham pada perseroan terbatas,
Lembaga
Penjamin
memiliki
dan
menggunakan haknya untuk: 1.
menempatkan perwakilan dalam keanggotaan Dewan Komisaris perseroan terbatas; dan
2.
mendapatkan akses yang tidak terbatas atas seluruh
informasi
material
terkait
seluruh
perusahaan. Pasal 36 Dalam hal perusahaan penerbit jenis investasi berupa obligasi korporasi dan/atau medium term notes merupakan lembaga jasa keuangan non-bank, ketentuan untuk memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf c dapat dikecualikan sepanjang: a.
jenis investasi memiliki peringkat 1 (satu) tingkat di bawah investment grade; dan
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-33-
b.
lembaga jasa keuangan non-bank yang menerbitkan obligasi korporasi dan/atau medium term notes tersebut memenuhi
ketentuan
tingkat
kesehatan
keuangan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga jasa keuangan non-bank. Bagian Kedua Batasan Investasi Pasal 37 (1)
Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang yang akan menempatkan investasi pada jenis investasi berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf k wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memiliki lingkup wilayah operasional secara nasional; dan b. memiliki manajemen risiko yang memadai.
(2)
Lembaga Penjamin yang akan menempatkan investasi pada
jenis
investasi
berupa
medium
term
notes
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h dan medium term notes syariah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
34
huruf
h,
repurchase
agreement
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf i dan
repurchase
agreement
syariah
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 huruf i, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf j, dan dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memiliki lingkup wilayah operasional secara nasional; b. memiliki
jumlah
aset
paling
sedikit
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan c. memiliki manajemen risiko yang memadai.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-34-
Pasal 38 (1)
Investasi dalam bentuk deposito pada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan deposito pada bank umum syariah, unit usaha syariah pada bank umum,
dan
bank
pembiayaan
rakyat
syariah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. pada setiap bank umum atau bank umum syariah dilarang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah investasi; dan b. pada setiap bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi. (2)
Ketentuan batasan investasi dalam bentuk deposito pada bank dan deposito pada bank umum syariah, unit usaha syariah pada bank umum, dan bank pembiayaan rakyat syariah
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dikecualikan bagi Lembaga Penjamin yang mendapatkan penugasan dari pemerintah yang dibuktikan dengan adanya bukti penugasan. (3)
Lembaga Penjamin yang mendapatkan penugasan dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menempatkan investasi dalam bentuk deposito pada bank, wajib ditempatkan pada deposito bank umum, unit usaha syariah pada bank umum, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah yang dimiliki oleh pemerintah dengan memperhatikan tingkat kesehatan bank dimaksud.
(4)
Investasi dalam bentuk obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dan/atau sukuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 34 huruf d dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) untuk setiap penerbit dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.
(5)
Investasi dalam bentuk saham yang tercatat di bursa efek Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-35-
huruf e dan Pasal 34 huruf e dilarang melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk setiap emiten dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi. (6)
Investasi dalam bentuk efek beragun aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f dan efek beragun aset syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f dilarang melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk setiap manajer investasi atau penerbit dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.
(7)
Investasi
dalam
bentuk
reksa
dana
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g dan reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g dilarang melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk setiap manajer investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi kecuali investasi pada reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi. (8)
Investasi dalam bentuk medium term notes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h dan medium term notes syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi Lembaga Penjamin; dan b. dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah emisi medium term notes.
(9)
Investasi
dalam
bentuk
repurchase
agreement
sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf i dan repurchase agreement syariah Pasal 34 huruf i untuk setiap
counterparty
dilarang
melebihi
2%
(dua
per
seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi. (10) Investasi berbentuk
dalam
bentuk
kontrak
dana
investasi
investasi kolektif
real
estat
sebagaimana
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-36-
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf j dan dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j dilarang melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk setiap manajer investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi. (11) Investasi
dalam
bentuk
tanah
dan
bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf k dilarang melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi. (12) Investasi
dalam
perusahaan
di
bentuk sektor
penyertaan
jasa
langsung
keuangan
di
pada
Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf l dan penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan syariah di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf k dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi. (13) Ketentuan batasan investasi dalam bentuk penyertaan langsung
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(12)
dikecualikan bagi Lembaga Penjamin yang mendapatkan penugasan dari pemerintah yang dibuktikan dengan adanya bukti penugasan. (14) Lembaga Penjamin yang mendapatkan penugasan dari pemerintah dilarang
sebagaimana menempatkan
dimaksud
pada
investasi
dalam
ayat
(13)
bentuk
penyertaan langsung melebihi 15% (lima belas per seratus) dari jumlah investasi. Pasal 39 (1)
Jumlah seluruh penempatan Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf l dilarang melebihi 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah investasi.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-37-
(2)
Jumlah seluruh penempatan Perusahaan Penjaminan Syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k dilarang melebihi 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah investasi. Pasal 40
(1)
Jumlah
seluruh
investasi
Lembaga
Penjamin
yang
ditempatkan pada pihak yang terafiliasi tidak termasuk penyertaan langsung, dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi. (2)
Pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang memiliki hubungan dengan satu atau lebih pihak lain, sedemikian rupa sehingga salah satu
pihak
dapat
mempengaruhi
pengelolaan
atau
kebijakan dari pihak yang lain atau sebaliknya. (3)
Hubungan yang dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk: a. salah satu pihak memiliki satu atau lebih direktur atau
pejabat
setingkat
di
bawah
direktur
atau
komisaris, yang juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada pihak lain; b. salah satu pihak memiliki satu atau lebih direktur, komisaris, atau pemegang saham pengendali, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan
sampai
derajat
kedua,
baik
secara
horizontal maupun vertikal yang menjabat sebagai direktur,
komisaris,
atau
pemegang
saham
pengendali pada pihak lain; c. salah satu pihak memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) saham pihak lain; d. salah
satu
pihak
merupakan
pemegang
saham
terbesar dari pihak lain;
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-38-
e. para pihak dikendalikan oleh pengendali yang sama; atau f.
salah satu pihak mempunyai hak suara pada pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh per seratus) berdasarkan suatu perjanjian.
(4)
Penempatan
investasi
pada
pihak
yang
terafiliasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk hubungan karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pasal 41 (1)
Kesesuaian
dengan
batasan
investasi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 ditentukan pada saat dilakukan penempatan investasi. (2)
Direksi harus memastikan batasan investasi pada saat melakukan penempatan investasi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40. BAB XI KESEHATAN KEUANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 42
(1)
Lembaga Penjamin wajib menjaga kondisi kesehatan keuangannya.
(2)
Pengukuran kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rasio likuiditas; b. Gearing Ratio; c. rentabilitas; dan d. penilaian
sendiri
(self
assessment)
tata
kelola
perusahaan yang baik bagi Lembaga Penjamin. (3)
Kewajiban
pemenuhan
kondisi
kesehatan
keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi UUS dilakukan
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-39-
secara terpisah dengan komponen rasio likuiditas dan rentabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan komponen lain yang diatur dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan. (4)
Ketentuan mengenai tata cara pengukuran kesehatan keuangan Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan. Bagian Kedua Rasio Likuiditas dan Rentabilitas Pasal 43
(1)
Lembaga Penjamin wajib menjaga tingkat likuiditasnya.
(2)
Lembaga Penjamin wajib menjaga rasio likuiditas paling rendah 120% (seratus dua puluh per seratus).
(3)
Rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung
dengan
menggunakan
current
ratio
yaitu
perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar. (4)
Rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c merupakan kemampuan Lembaga Penjamin dalam menghasilkan laba.
(5)
Penilaian
terhadap
faktor
rentabilitas
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) meliputi penilaian terhadap kinerja aset dan efisiensi operasional. BAB XII PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Pasal 44 (1)
Lembaga Penjamin dalam melaksanakan kegiatannya memanfaatkan teknologi informasi.
(2)
Lembaga Penjamin wajib memiliki manajemen risiko yang memadai terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang paling sedikit mencakup: a. kecukupan
kebijakan
dan
prosedur
penggunaan
teknologi informasi;
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-40-
b. kecukupan
proses
identifikasi,
pengukuran,
pemantauan, dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi; dan c. sistem
pengendalian
intern
atas
penggunaan
teknologi informasi. Pasal 45 (1)
Lembaga Penjamin wajib memiliki situs web.
(2)
Situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: a. izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan; b. struktur
organisasi
dan
nama
pejabat
Lembaga
Penjamin paling sedikit Dewan Komisaris, dewan pengawas syariah (jika ada), Direksi, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi; c. alamat,
jaringan
kantor
cabang,
alamat
surat
elektronik, nomor telepon kantor, dan nama pejabat kantor cabang; d. ringkasan informasi produk dari seluruh produk yang dipasarkan; e. prosedur dan cara bertransaksi; f.
informasi tata cara pelayanan dan penyelesaian pengaduan;
g. daftar agen penjamin yang aktif; h. penerapan tata kelola perusahaan yang termuat dalam laporan tahunan; i.
laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
j.
informasi mengenai UUS dan Usaha Penjaminan Syariah
bagi
Perusahaan
Penjaminan
yang
menjalankan usaha Penjaminan Syariah dan/atau memiliki UUS; dan k. informasi lainnya baik yang telah diwajibkan oleh peraturan lainnya maupun kebutuhan dari Lembaga Penjamin. (3)
Lembaga
Penjamin
wajib
melakukan
pengkinian
informasi yang disajikan dalam situs web sebagaimana
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-41-
dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 46 (1)
Lembaga Penjamin yang memiliki pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) wajib menempatkan pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) tersebut di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan,
dan
penegakan
kedaulatan
negara
terhadap data warga negaranya. (2)
Lembaga Penjamin yang memiliki
pusat pemulihan
bencana (disaster recovery center) wajib menempatkan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) tersebut pada lokasi yang terpisah dari kantor pusat. (3)
Ketentuan mengenai pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) di wilayah Indonesia
mengacu
pada
ketentuan
peraturan
perundang-undangan mengenai penyelenggara sistem dan transaksi elektronik. BAB XIII LEMBAGA PENUNJANG PENJAMINAN Bagian Kesatu Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Pasal 47 (1)
Lembaga
Penjamin
dapat
menggunakan
jasa
dari
pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam menjalankan usahanya. (2)
Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang digunakan, wajib telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(3)
Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-42-
kegiatan pemeringkatan secara independen, objektif, dan dapat
dipertanggungjawabkan
dalam
pemberian
peringkat. Pasal 48 (1)
Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi terdiri dari: a. menghimpun data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan data lainnya; dan b. mengolah data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi
dan
data
lainnya
untuk
menghasilkan
informasi pemeringkatan (rating). (2)
Data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta data lainnya yang dihimpun dan diolah oleh pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk menghasilkan informasi pemeringkatan (rating).
(3)
Informasi pemeringkatan (rating) yang dihasilkan oleh pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baik yang bersifat
individual
maupun
agregat,
paling
sedikit
memuat: a. kelayakan
usaha
mikro,
kecil,
menengah,
dan
koperasi untuk memperoleh penyediaan dana; b. rekam jejak reputasi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam memenuhi kewajiban penyediaan dana; c. pemeringkatan untuk menilai kemampuan usaha mikro,
kecil,
menengah,
dan
koperasi
untuk
memenuhi kewajiban penyediaan dana; d. karakter usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan e. informasi
lainnya
yang
dapat
digunakan
untuk
menilai kemampuan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-43-
Pasal 49 (1)
Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib: a. menjaga
akurasi,
keterkinian,
keamanan,
dan
kerahasiaan data; b. memiliki sistem yang andal; c. memiliki kebijakan dan prosedur operasional yang dituangkan dalam pedoman tertulis; dan d. memiliki aturan main yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang menggunakan informasi pemeringkatan (rating). (2)
Kebijakan
dan
prosedur
operasional
kegiatan
pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. langkah-langkah kegiatan pengamanan data; b. level akses; c. prosedur pengubahan data; d. pengamanan informasi; e. business continuity plan; f.
end-user computing;
g. disaster recovery plan; h. pemantauan terhadap operasional termasuk audit trail; i.
prosedur pemberian informasi pemeringkatan (rating); dan
j.
prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan. Pasal 50
(1)
Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dapat menghimpun dan mengolah data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dan data lainnya.
(2)
Dalam rangka memperluas dan memperkaya cakupan data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dan data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dapat melakukan kerja sama dengan:
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-44-
a. kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; b. lembaga jasa keuangan; dan/atau c. badan usaha lainnya. (3)
Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dapat memperoleh data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 51
(1)
Pengelolaan data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan data lainnya oleh pemeringkat usaha mikro, kecil,
menengah,
dan
koperasi
mencakup
kegiatan
penghimpunan, pengolahan, dan pendistribusian data. (2)
Dalam rangka pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada
ayat
menengah, ketentuan
(1), dan
pemeringkat koperasi
peraturan
usaha
wajib
mikro,
kecil,
berpedoman
pada
perundang-undangan
mengenai
penyelenggara sistem informasi dan transaksi elektronik. Pasal 52 (1)
Dalam rangka pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib melakukan langkahlangkah
pengamanan
untuk
menjaga
akurasi,
keterkinian, keamanan, dan kerahasiaan data. (2)
Dalam rangka menjaga akurasi, keterkinian, keamanan, dan kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib menempatkan server dan database di dalam wilayah Republik Indonesia.
(3)
Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib
memiliki
pusat
pemulihan
bencana
(disaster
recovery center) yang ditempatkan pada lokasi yang terpisah dari kantor pusat.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-45-
Pasal 53 (1)
Pihak yang dapat memperoleh informasi pemeringkatan (rating) adalah: a. lembaga jasa keuangan yang menjadi anggota dari pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; b. kementerian
dan
lembaga
negara
lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a yang menjadi sumber data pemeringkat usaha mikro,
kecil,
menengah,
dan
koperasi
yang
bersangkutan; c. pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi lain; d. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atas informasi pemeringkat (rating) yang bersangkutan; dan/atau e. pihak lain. (2)
Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib mengadministrasikan seluruh permintaan terhadap informasi pemeringkatan (rating) dari pihak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dapat mengenakan biaya terhadap pemberian informasi pemeringkatan
(rating)
kepada
pihak
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1). Pasal 54 (1)
Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan
dapat
meminta
data
yang
dikelola
oleh
pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi secara langsung. (2)
Atas permintaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib memberikan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa keterangan dan data yang diminta, kesempatan
untuk
melihat
semua
pembukuan,
dokumen, sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-46-
usahanya, dan hal-hal lain yang diperlukan. Bagian Kedua Agen Penjamin Pasal 55 (1)
Dalam
melakukan
kegiatan
usahanya,
Lembaga
Penjamin dapat menggunakan jasa agen penjamin. (2)
Agen penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan
pemasaran
kegiatan
usaha
penjaminan
untuk dan atas nama Lembaga Penjamin. (3)
Agen penjamin dilarang menggelapkan IJP, IJK, IJPU, dan/atau IJKU.
(4)
Lembaga Penjamin wajib memiliki perjanjian keagenan dengan agen penjamin yang melakukan pemasaran untuk dan atas nama Lembaga Penjamin.
(5)
Semua tindakan agen penjamin yang berkaitan dengan transaksi Penjaminan menjadi tanggung jawab Lembaga Penjamin yang diageni. Bagian Ketiga Broker Pasal 56
(1)
Broker
merupakan
pihak
yang
memberikan
jasa
konsultasi dan/atau keperantaraan dalam pemberian penjaminan serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama Terjamin. (2)
Broker jelasnya
wajib
memberikan
kepada
Lembaga
keterangan
yang
Penjamin
tentang
keterangan
yang
sejelasobjek
penjaminan yang dijaminkan. (3)
Broker
wajib
memberikan
sejelas-
jelasnya kepada Terjamin tentang ketentuan isi Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah, termasuk mengenai hak dan kewajiban Terjamin.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-47-
(4)
Broker
dilarang
Penjaminan
menerbitkan
atau
dokumen
pemberian
Syariah
sementara
Penjaminan
dan/atau Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah. Pasal 57 (1)
Broker Penjaminan atau broker Penjaminan Syariah dapat menerima pembayaran IJP atau IJK dari Terjamin.
(2)
Broker Penjaminan Ulang atau broker Penjaminan Ulang Syariah dapat menerima pembayaran IJPU atau IJKU dari
Perusahaan
Penjaminan
atau
Perusahaan
Penjaminan Syariah. (3)
Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah
menerbitkan
Sertifikat
Penjaminan
atau
Sertifikat Kafalah setelah menerima pembayaran IJP atau IJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari broker Penjaminan atau broker Penjaminan Syariah. BAB XIV PELAPORAN Pasal 58 (1)
Lembaga Penjamin wajib menyampaikan laporan bulanan secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)
Ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan penyampaian laporan bulanan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan industri keuangan non bank. Pasal 59
(1)
Lembaga
Penjamin
wajib
menyampaikan
laporan
keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. (2)
Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan tahun takwim.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-48-
(3)
Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. disusun dalam mata uang Rupiah; dan b. disampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat sebagaimana tertera pada laman resmi Otoritas Jasa Keuangan.
(4)
Apabila batas akhir penyampaian laporan jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.
(5)
Dalam hal Lembaga Penjamin memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya. Pasal 60
Selain laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Lembaga Penjamin wajib menyampaikan laporan sewaktu-waktu bila diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 61 (1)
Lembaga Penjamin wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi singkat paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir, paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran luas di lingkup wilayah operasional Lembaga Penjamin.
(2)
Lembaga
Penjamin
wajib
melaporkan
pelaksanaan
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat
30
(tiga
puluh)
hari
setelah
pelaksanaan
pengumuman, dilampiri dengan bukti pengumuman. (3)
Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian
laporan
adalah
hari
kerja
pertama
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-49-
berikutnya. BAB XV PEDOMAN AKUNTANSI LEMBAGA PENJAMIN Pasal 62 (1)
Lembaga Penjamin wajib melakukan pencatatan atas kegiatan akuntansi
usahanya
berdasarkan
keuangan
yang
pernyataan
relevan
bagi
standar Lembaga
Penjamin dan pedoman akuntansi Lembaga Penjamin Indonesia. (2)
Ketentuan
mengenai
pedoman
akuntansi
Lembaga
Penjamin Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan. BAB XVI PENEGAKAN KEPATUHAN Bagian Kesatu Pemberitahuan Pasal 63 (1)
Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3), dan/atau Pasal 55 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberikan surat pemberitahuan.
(2)
Lembaga Penjamin yang mempunyai UUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 44 ayat (2), dan/atau Pasal 55 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diberikan surat pemberitahuan. (3)
Lembaga Penjamin wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dan/atau ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-50-
tanggal surat pemberitahuan. Bagian Kedua Rencana Pemenuhan Pasl 64 (1)
Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 29, Pasal 31, Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
ini
wajib
menyampaikan rencana pemenuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran. (2)
Lembaga Penjamin yang mempunyai UUS yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 11 ayat (6), Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 29, Pasal 32, Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran. (3)
Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Lembaga Penjamin untuk pemenuhan ketentuan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang
dibutuhkan
untuk
memenuhi
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2). (4)
Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) memuat: a. restrukturisasi aset dan/atau liabilitas; b. penambahan modal disetor;
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-51-
c. pengalihan sebagian atau seluruh aset; d. pembatasan pembagian laba; e. pembatasan kegiatan yang menyebabkan pelanggaran ketentuan; f.
pembatasan pembukaan kantor cabang baru;
g. penggabungan badan usaha; dan/atau h. hal lain yang akan dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (5)
Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) harus ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.
(6)
Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham atau yang setara dalam hal rencana dimaksud memuat rencana penambahan modal disetor atau rencana penggabungan usaha.
(7)
Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(8)
Dalam hal rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dinilai oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, Lembaga Penjamin wajib melakukan perbaikan atas rencana pemenuhan tersebut.
(9)
Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan yang disampaikan oleh Lembaga Penjamin dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penjamin paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya rencana pemenuhan secara lengkap.
(10) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, Lembaga Penjamin
dapat
melaksanakan
rencana
pemenuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-52-
(11) Lembaga
Penjamin
pemenuhan
wajib
sebagaimana
melaksanakan dimaksud
pada
rencana ayat
(1)
dan/atau ayat (2). BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 65 (1)
Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat
pemberitahuan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 63 ayat (3) Lembaga Penjamin tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan/atau ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Lembaga Penjamin dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan kegiatan usaha dan/atau pembekuan kegiatan usaha UUS; atau c. pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan izin UUS. (2)
Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas
Jasa
Keuangan
dapat
memberikan
sanksi
tambahan berupa: a. pembatasan kegiatan usaha tertentu; b. pembatalan persetujuan; dan/atau c. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. (3)
Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan
tertulis
pertama
yang
berakhir
dengan
sendirinya. (4)
Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
(5)
Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-53-
Lembaga
Penjamin
telah
memenuhi
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. (6)
Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Lembaga Penjamin tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS.
(7)
Sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(8)
Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan tertulis, sanksi pembekuan kegiatan usaha, dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS berakhir pada hari libur, sanksi peringatan tertulis, sanksi pembekuan kegiatan usaha, dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha
UUS
berlaku
hingga
hari
kerja
pertama
berikutnya. (9)
Lembaga Penjamin yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang melakukan kegiatan usaha.
(10) Dalam
hal
pembekuan
sebelum kegiatan
berakhirnya usaha
jangka
dan/atau
waktu
pembekuan
kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
Lembaga
Penjamin
telah
memenuhi
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS. (11) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS masih berlaku dan Lembaga Penjamin tetap melakukan kegiatan usaha
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-54-
Penjaminan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dan/atau sanksi pencabutan izin UUS. (12) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)
Lembaga
Penjamin
tidak
juga
memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha dan/atau izin UUS Lembaga Penjamin yang bersangkutan. (13) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan/atau sanksi pencabutan izin usaha dan/atau sanksi pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat. Pasal 66 (1)
Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (8), atau ayat (11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan kegiatan usaha dan/atau pembekuan kegiatan usaha UUS; atau c. pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan izin UUS.
(2)
Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas
Jasa
Keuangan
dapat
memberikan
sanksi
tambahan berupa: a. pembatasan kegiatan usaha tertentu; b. pembatalan persetujuan; dan/atau c. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan. (3)
Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan
tertulis
pertama
yang
berakhir
dengan
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-55-
sendirinya. (4)
Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
(5)
Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Lembaga
Penjamin
telah
memenuhi
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat
(8),
atau
ayat
(11),
Otoritas
Jasa
Keuangan
mencabut sanksi peringatan tertulis. (6)
Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Lembaga Penjamin tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat
(8),
atau
mengenakan
ayat
sanksi
(11),
Otoritas
pembekuan
Jasa
Keuangan
kegiatan
usaha
dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS. (7)
Dalam hal Lembaga Penjamin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (8), atau ayat (11) sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga Penjamin dimaksud dikenakan sanksi pencabutan izin usaha dan/atau sanksi pencabutan izin UUS tanpa didahului sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8)
Sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(9)
Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan tertulis, sanksi pembekuan kegiatan usaha, dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS berakhir pada hari libur, sanksi peringatan tertulis, sanksi pembekuan kegiatan usaha, dan/atau sanksi pembekuan kegiatan
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-56-
usaha
UUS
berlaku
hingga
hari
kerja
pertama
berikutnya. (10) Lembaga Penjamin yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilarang melakukan kegiatan usaha. (11) Selama masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau
sanksi
sebagaimana
pembekuan
dimaksud
pada
kegiatan ayat
usaha (8),
UUS
Lembaga
Penjaminan: a. dilarang melakukan penjaminan; dan b. tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala kewajiban telah
termasuk
dilakukan
kewajiban
sebagaimana
penjaminan tercantum
yang dalam
Sertifikat Penjaminan, Sertifikat Kafalah, dan/atau perjanjian kerja sama. (12) Dalam
hal
sebelum
berakhirnya
jangka
waktu
pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
Lembaga
Penjamin
telah
memenuhi
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (8), dan ayat (11), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS. (13) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS masih berlaku dan Lembaga Penjamin tetap melakukan kegiatan usaha penjaminan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dan/atau sanksi pencabutan izin UUS. (14) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan
kegiatan
usaha
dan/atau
pembekuan
kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Lembaga Penjamin tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat
(8),
atau
ayat
(11),
Otoritas
Jasa
Keuangan
mencabut izin usaha dan/atau izin UUS Lembaga
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-57-
Penjamin yang bersangkutan. (15) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan/atau sanksi pencabutan izin usaha dan/atau sanksi pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat. Pasal 67 (1)
Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 20 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat (14), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 62 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan kegiatan usaha; atau c. pencabutan izin usaha.
(2)
Perusahaan Penjaminan yang mempunyai UUS yang tidak
memenuhi
ketentuan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 20 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (12), dan ayat (14), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, dan/atau Pasal 62 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan kegiatan usaha UUS; atau c. pencabutan izin UUS.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-58-
(3)
Lembaga Penjamin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya.
(4)
Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau ayat (2) huruf a, dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
(5)
Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga
Penjamin
telah
memenuhi
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. (6)
Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Lembaga Penjamin tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS.
(7)
Sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(8)
Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan tertulis, sanksi pembekuan kegiatan usaha, dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS berakhir pada hari libur, sanksi peringatan tertulis, sanksi pembekuan kegiatan usaha, dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha
UUS
berlaku
hingga
hari
kerja
pertama
berikutnya. (9)
Lembaga Penjamin yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-59-
dilarang melakukan kegiatan usaha. (10) Dalam
hal
pembekuan
sebelum
berakhirnya
kegiatan
usaha
jangka
dan/atau
waktu
pembekuan
kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
Lembaga
Penjamin
telah
memenuhi
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS. (11) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS masih berlaku dan Lembaga Penjamin tetap melakukan kegiatan usaha Penjaminan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dan/atau sanksi pencabutan izin UUS. (12) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Lembaga Penjamin tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha dan/atau izin UUS Lembaga Penjamin yang bersangkutan. (13) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau ayat (2) huruf b dan/atau sanksi pencabutan izin usaha dan/atau sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau ayat (2) huruf c kepada masyarakat. Pasal 68 (1)
Lembaga
Penjamin
yang
melakukan
pelanggaran
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi
administratif
tambahan
berupa
denda
administratif.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-60-
(2)
Besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan; dan b. paling banyak Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk laporan keuangan tahunan yang terlambat disampaikan. Pasal 69
(1)
Lembaga penunjang penjaminan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52, Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan/atau Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
ini
dikenai
sanksi
administratif
secara
bertahap berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan kegiatan usaha; atau c. pembatalan pernyataan pendaftaran. (2)
Lembaga penunjang penjaminan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya.
(3)
Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
(4)
Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembaga
penunjang
penjaminan
telah
memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. (5)
Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan lembaga penunjang penjaminan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-61-
Jasa Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha. (6)
Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(7)
Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan tertulis dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
(8)
Lembaga penunjang penjaminan yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilarang melakukan kegiatan usaha.
(9)
Dalam
hal
sebelum
berakhirnya
jangka
waktu
pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), lembaga penunjang penjaminan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha. (10) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku
dan
lembaga
penunjang
penjaminan
tetap
melakukan kegiatan usaha Penjaminan, Otoritas Jasa Keuangan
dapat
langsung
mengenakan
sanksi
pembatalan pernyataan pendaftaran. (11) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), lembaga penunjang penjaminan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan membatalkan pernyataan pendaftaran
lembaga
penunjang
penjaminan
yang
bersangkutan. (12) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau sanksi pembatalan pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-62-
BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 70 (1)
Bagi Lembaga Penjamin yang telah mendapatkan izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j dikecualikan dari ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)
Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha pada
saat
diundangkan
Peraturan wajib
Otoritas
memenuhi
Jasa
Keuangan
ketentuan
ini
mengenai
pembentukan cadangan Klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. (3)
Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha pada
saat
diundangkan
Peraturan wajib
Otoritas
memenuhi
Jasa
Keuangan
ketentuan
ini
mengenai
jangka waktu pembayaran Klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. (4)
Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha pada
saat
diundangkan
Peraturan wajib
Otoritas
memenuhi
Jasa
Keuangan
ketentuan
ini
mengenai
retensi sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. (5)
Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha pada
saat
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
ini
diundangkan wajib memenuhi ketentuan mengenai nilai Penjaminan bagi Usaha Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. (6)
Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha sebelum
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
ini
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-63-
diundangkan
harus
memenuhi
ketentuan
mengenai
Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. (7)
Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha sebelum
Peraturan
diundangkan
harus
Otoritas memenuhi
Jasa
Keuangan
ketentuan
ini
mengenai
Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4), paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. (8)
UUS
yang
telah
memperoleh
izin
usaha
sebelum
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 32, paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. (9)
Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha pada
saat
Peraturan
diundangkan
wajib
Otoritas
memenuhi
Jasa
Keuangan
ketentuan
ini
mengenai
kondisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. (10) Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha pada
saat
Peraturan
diundangkan
wajib
Otoritas
memenuhi
Jasa
Keuangan
ketentuan
ini
mengenai
pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. (11) Lembaga Penjamin yang telah memperoleh izin usaha pada
saat
Peraturan
diundangkan
wajib
Otoritas
memenuhi
Jasa
Keuangan
ketentuan
ini
mengenai
pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-64-
BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 71 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku,
ketentuan
mengenai
penyelenggaraan
usaha
Lembaga Penjamin, tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 72 Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku,
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
Nomor
6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
5528),
dicabut
dan
dinyatakan
tidak
berlaku. Pasal 73 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-65-
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2017 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-66-
www.peraturan.go.id
-67-
2017, No.7
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-68-
www.peraturan.go.id
-69-
2017, No.7
www.peraturan.go.id
2017, No.7
-70-
www.peraturan.go.id
