-25. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan
Sekretariat
Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN
KOMISI
PEMILIHAN
UMUM
TENTANG
PENCALONAN DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemilihan
Umum
Presiden
dan
Wakil
Presiden,
selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah Pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila
dan
Undang-Undang
Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. 4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP
Aceh ...
-3Aceh,
adalah
penyelenggara
Pemilu
yang
bertugas
melaksanakan Pemilu di provinsi. 5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota,
selanjutnya adalah
disebut
penyelenggara
KPU/KIP
Pemilu
yang
bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. 6. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
(DPRD)
Kabupaten/Kota Tahun 2014. 7. Gabungan Partai Politik adalah Gabungan 2 (dua) Partai Politik
atau
lebih
yang
bersama-sama
bersepakat
mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. 8. Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah bakal pasangan calon peserta
Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014. 9. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi persyaratan. 10. Pimpinan
Partai
Politik
adalah
Ketua
Umum
dan
Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai
kewenangan
dasar/anggaran
rumah
berdasarkan tangga
Partai
anggaran Politik
yang
bersangkutan.
Pasal 2 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Pasal 3 Penyelenggara
Pemilu
Presiden
dan
Wakil
Presiden
berpedoman kepada asas: a. mandiri ...
-4a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggaraan Pemilu; f.
kepentingan umum;
g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i.
profesionalitas;
j.
akuntabilitas;
k. efisiensi; dan l.
efektivitas.
BAB II PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Pasal 4 Pengusulan
Bakal
Pasangan
Calon
oleh
Partai
Politik
dan/atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi: a. persyaratan pencalonan; b. persyaratan calon.
Pasal 5 (1)
Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan: a. memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR; atau b. memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR.
(2) Jumlah ...
-5(2)
Jumlah minimal kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh dari hasil bagi dua puluh per seratus dikali jumlah kursi DPR.
(3)
Jumlah minimal suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh dari hasil bagi dua puluh lima per seratus dikali suara sah secara nasional pada Pemilu DPR.
(4)
Apabila hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan angka pecahan maka dilakukan pembulatan ke atas.
(5)
Jumlah perolehan kursi atau suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dalam Keputusan KPU.
Pasal 6 (1)
Penentuan Bakal Pasangan Calon Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan secara demokratis
dan
terbuka
sesuai
dengan
mekanisme
internal Partai Politik bersangkutan. (2)
Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
(3)
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon sesuai dengan
mekanisme
internal
Partai
Politik
atau
musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. (4)
Bakal Pasangan Calon yang telah diusulkan oleh Partai Politik
atau
Gabungan
Partai
Politik
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya. (5)
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah menandatangani kesepakatan pengajuan Bakal Pasangan Calon dan telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU, tidak dapat menarik dukungannya.
Pasal 7 ...
-6Pasal 7 (1)
Kesepakatan antara Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas: a. kesepakatan antar-Partai Politik; b. kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
(2)
Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dinyatakan
ditandatangani
secara oleh
tertulis
Ketua
bermaterai
Umum
dan
cukup,
Sekretaris
Jenderal Partai Politik atau sebutan lain atau para Ketua Umum dan para Sektretaris Jenderal Gabungan Partai Politik atau sebutan lain. (3)
Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dinyatakan
ditandatangani
secara oleh
tertulis
Ketua
bermaterai
Umum
dan
cukup,
Sekretaris
Jenderal Partai Politik atau sebutan lain dan Bakal Pasangan Calon.
Pasal 8 (1)
Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, harus mengundurkan diri dari jabatannya.
(2)
Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Menteri,
Mahkamah
Ketua
Konstitusi,
Mahkamah Pimpinan
Agung,
Badan
Ketua
Pemeriksa
Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden.
Pasal 9 (1)
Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, harus meminta izin kepada Presiden. (2) Surat ...
-7(2)
Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.
Pasal 10 Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah
menerima
kewarganegaraan
lain
karena
kehendaknya sendiri; c. tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden; e. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; f.
telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
g. tidak
sedang
perseorangan
memiliki dan/atau
tanggungan secara
utang
badan
hukum
secara yang
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; i.
tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
j.
terdaftar sebagai Pemilih;
k. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun
terakhir
yang
dibuktikan
dengan
Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
l. belum ...
-8l.
belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
m. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945; n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; o. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun; p. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat; q. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan r.
memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia.
BAB III PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
Pasal 11 (1)
KPU mengumumkan jadwal pendaftaran Bakal Pasangan Calon di laman KPU dan/atau media cetak atau media elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa pendaftaran.
(2)
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU selama masa pendaftaran.
(3)
Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib hadir pada saat pendaftaran.
(4)
Apabila salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai ...
-9Partai Politik tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. (5)
Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman jadwal pendaftaran.
Pasal 12 Dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU bertugas: a. menyiapkan buku registrasi untuk mencatat: 1. nama Bakal Pasangan Calon; 2. hari, tanggal dan waktu pendaftaran; dan 3. nama, alamat, nomor telepon dan faksimile Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon, dan petugas penghubung; b. menerima dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; c. membuat tanda bukti penerimaan dokumen pendaftaran dan memberikan kepada Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan d. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU.
Pasal 13 Dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang harus disampaikan kepada KPU meliputi: a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, atau para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Gabungan Partai Politik atau sebutan lain, yang dibubuhi cap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir Model B-1 PPWP; b. surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi:
1. kesepakatan ...
-101. kesepakatan antar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon; dan 2. tidak akan menarik pengusulan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan; yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, atau para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Gabungan Partai Politik atau sebutan lain, dengan menggunakan formulir Model B-2 PPWP; c. surat
pernyataan
bermaterai
cukup
yang
berisi
kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, atau oleh para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Gabungan Partai Politik atau sebutan lain dengan Bakal Pasangan Calon, dengan menggunakan formulir Model B-3 PPWP; d. surat
pernyataan
bermaterai
cukup
yang
berisi
rekomendasi dan jaminan Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengenai kesetiaan Bakal Pasangan Calon terhadap
Pancasila,
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan Proklamasi 17 Agustus
1945,
ditandatangani
Ketua
Umum
dan
Sekretaris Jenderal atau sebutan lain atau oleh para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Gabungan Partai Politik atau sebutan lain, dengan menggunakan formulir Model B-4 PPWP; e. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain atau oleh para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Gabungan Partai Politik atau sebutan lain, dengan menggunakan formulir Model B-5 PPWP; f.
surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Kepengurusan tingkat Pusat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
g. surat keputusan tentang susunan Tim Kampanye Tingkat Nasional dan dapat dilengkapi dengan susunan Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota. Pasal 14 ...
-11Pasal 14 Dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang harus disampaikan kepada KPU meliputi: a. surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan bahwa Bakal Pasangan Calon: 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945; 3. bersedia diusulkan sebagai Bakal Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden; 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; dan 5. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) periode; dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BB-1 PPWP; b. surat keterangan tempat tinggal Bakal Pasangan Calon dari Kepala Kelurahan atau Desa/sebutan lainnya, dengan menggunakan formulir Model BB-2 PPWP; c. surat keterangan Bakal Pasangan Calon terdaftar sebagai Pemilih
dari
Panitia
Pemungutan
Suara,
dengan
menggunakan formulir Model BB-3 PPWP; d. daftar riwayat hidup Bakal Pasangan Calon, dibuat dan ditandatangani
oleh
Bakal
Pasangan
Calon
dengan
menggunakan formulir Model BB-4 PPWP; e. naskah visi, misi, dan program dari Bakal Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang ditandatangani Bakal Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BB-5 PPWP; f.
surat pernyataan pengunduran diri sebagai Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menggunakan formulir Model BB-6 PPWP, yang dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian. Dalam hal surat keputusan ...
-12keputusan
pemberhentian
belum
diterbitkan
sampai
dengan masa penyerahan dokumen perbaikan syarat calon,
Pasangan
keterangan
Calon
dapat
pengunduran
menyampaikan
diri
telah
surat
diterima
dan
ditindaklanjuti dari instansi terkait; g. surat pernyataan telah mengajukan permohonan izin kepada Presiden bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang diusulkan dengan
menggunakan
formulir
Model
BB-7
PPWP,
dilengkapi dengan surat izin. Dalam hal surat izin belum diterbitkan sampai dengan masa penyerahan dokumen perbaikan
syarat
calon,
Pasangan
menyampaikan bukti tanda terima
Calon
dapat
penyampaian surat
permohonan izin; h. bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat
Negara
dari
Komisi
Pemberantasan
Korupsi; i.
surat
keterangan
mengenai
kewarganegaraan
Bakal
Pasangan Calon dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; j.
surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian
Republik
Indonesia
menerangkan
Bakal
Pasangan Calon: 1. tidak pernah mengkhianati negara; 2. tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI. k. surat keterangan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili Bakal Pasangan Calon yang menerangkan Bakal Pasangan Calon: 1. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; 2. tidak
sedang
memiliki
tanggungan
utang
secara
perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; dan 3. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 1. surat ...
-13l.
surat keterangan hasil pemeriksaan jasmani dan rohani Bakal Pasangan Calon dari rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU;
m. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; n. fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir Warga Negara Indonesia, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; o. fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau yang sederajat, ijazah Strata-1, Strata-2, dan Strata3, atau yang sederajat), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; p. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Pasangan Calon, dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama Bakal Pasangan Calon, selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Pasangan Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan terdaftar; q. pasfoto berwarna terbaru Bakal Pasangan Calon ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar, beserta softcopynya.
Pasal 15 (1)
Kelengkapan
dokumen
persyaratan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian: a. 1 (satu) rangkap dokumen asli; dan b. 2 (dua) rangkap dalam bentuk salinan atau fotokopi yang wajib dilegalisasi oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau instansi/lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut. (2)
Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam map, dan pada bagian luar map ditulis dengan huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul. (3) KPU ...
-14(3)
KPU mengumumkan jenis dokumen yang diserahkan, Daftar Riwayat Hidup dan visi, misi, program Bakal Pasangan Calon di laman KPU.
Pasal 16 (1)
Surat keterangan hasil pemeriksaan jasmani dan rohani Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k, hanya diterbitkan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU.
(2)
KPU meminta kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk: a. menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan KPU. b. mengusulkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk kesehatan dimaksud
untuk rohani pada
melaksanakan
pemeriksaan
dan
sebagaimana
ayat
jasmani (1),
untuk
selanjutnya
ditetapkan dengan Keputusan KPU. (3)
KPU menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon.
(4)
KPU menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani.
(5)
Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan
oleh
rumah
sakit
pemerintah
yang
memeriksa kesehatan Bakal Pasangan Calon kepada KPU sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan calon. (6)
Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final, dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.
BAB IV ...
-15BAB IV VERIFIKASI PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON
Pasal 17 (1)
KPU
melakukan
verifikasi
dokumen
persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan. (2)
Dalam melakukan verifikasi, KPU dapat melakukan klarifikasi
kepada
instansi
yang
berwenang
dan
menerima masukan dari masyarakat terhadap syarat Bakal Pasangan Calon.
Pasal 18 (1)
Apabila dalam proses verifikasi ditemukan dokumen Partai Politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan Bakal Pasangan Calon, KPU
melakukan
penelitian
mengenai
keabsahan
kepengurusan Partai Politik tersebut. (2)
Keabsahan kepengurusan tingkat pusat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan Partai Politik yang masih berlaku pada saat mendaftar.
Pasal 19 (1)
KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap
kelengkapan
dan
kebenaran
dokumen
persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon paling
lambat
pada
hari
kelima
sejak
diterimanya
dokumen persyaratan. (2)
Dalam hal persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 belum lengkap atau belum memenuhi syarat, KPU memberikan kesempatan kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon ...
-16Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3)
Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon melakukan perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
hanya
terhadap
jenis
dokumen
yang
belum
memenuhi syarat atau tidak lengkap. (4)
Apabila pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Gabungan
Partai
menyerahkan
Politik
dokumen
dan/atau
Pasangan
di
jenis
luar
Calon
dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU berhak menolak dokumen tersebut. (5)
Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Gabungan Partai
Politik
dan/atau
Bakal
Pasangan
Calon
menyerahkan hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon kepada KPU paling lambat pada hari keempat sejak diterimanya surat
pemberitahuan
hasil
verifikasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1). (6)
KPU
melakukan
verifikasi
terhadap
dokumen
hasil
perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya dokumen hasil perbaikan. (7)
KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon, paling lambat pada hari ketiga sejak diterimanya dokumen hasil perbaikan.
Pasal 20 (1)
Dalam hal Bakal Pasangan Calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, KPU meminta kepada Partai Politik atau Gabungan
Partai
mengusulkan
Politik
Bakal
yang
Pasangan
bersangkutan Calon
baru
untuk sebagai
pengganti.
(2) Pengusulan ...
-17(2)
Pengusulan
Bakal
Pasangan
Calon
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapan administrasi pencalonannya, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. (3)
KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran
dokumen
persyaratan
administrasi
bakal
calon pengganti atau Bakal Pasangan Calon Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 4 (empat) hari setelah diterimanya surat pengusulan Bakal Pasangan Calon pengganti. (4)
KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap
kelengkapan
dan
kebenaran
dokumen
persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon paling lama pada hari kelima sejak diterimanya surat pengusulan Bakal Pasangan Calon pengganti.
Pasal 21 Dalam hal persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
20
tidak
lengkap
dan/atau tidak benar, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat mengajukan Bakal Pasangan Calon pengganti.
BAB V PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON
Pasal 22 (1)
Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan pencalonan dan syarat calon, KPU menyusun Berita Acara sebagai bahan penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam rapat pleno tertutup dan mengumumkan nama-nama Pasangan Calon sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa verifikasi.
(2) Penetapan ...
-18(2)
Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
(3)
Penetapan nomor urut Pasangan Calon dilakukan secara undi oleh KPU dalam rapat pleno terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon, 1 (satu) hari setelah penetapan
dan
pengumuman
Pasangan
Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4)
Pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dihadiri oleh Pasangan Calon, wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Badan Pengawas Pemilu, media massa, dan tokoh masyarakat.
(5)
Apabila salah seorang calon atau Pasangan Calon tidak dapat hadir dalam kegiatan pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
(6)
Hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon yang dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan penyusunan Daftar Pasangan Calon.
(7)
Pasangan Calon yang hadir dalam rapat pleno terbuka sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2),
memeriksa
kebenaran penulisan nama lengkap, gelar, dan foto pada rancangan Daftar Pasangan Calon serta membubuhkan tanda tangan. (8)
Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan KPU dan diumumkan secara luas pada laman KPU dan/atau media.
Pasal 23 (1)
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik
calon
atau
Pasangan
Calon
yang
telah
ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. (2)
Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik
calon
atau
Pasangan
Calon
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tidak dapat mengusulkan calon pengganti. (3) Dalam ...
-19(3)
Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik
calon
atau
Pasangan
Calon
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut tidak mempengaruhi kedudukan Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU. (4)
Salah seorang dari Pasangan Calon atau Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.
(5)
Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan
Calon
mengundurkan
diri
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti. (6)
Dalam hal salah seorang calon atau Pasangan Calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengunduran diri calon atau Pasangan Calon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU. Pasal 24
(1)
Pasangan Calon mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara hasil verifikasi dan klarifikasi Komisi
Pemberantasan
Korupsi
kepada
masyarakat,
paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara di luar negeri, dengan difasilitasi oleh KPU. (2)
Dalam
hal
Pasangan
Calon
berhalangan
untuk
mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan
surat
kuasa
kepada
KPU
untuk
mengumumkan. BAB VI PENGGANTIAN CALON ATAU PASANGAN CALON YANG BERHALANGAN TETAP Pasal 25 (1)
Apabila salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon berhalangan tetap pada masa verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon, Partai Politik atau ...
-20atau
Gabungan
Partai
Politik
dapat
mengusulkan
Pasangan Calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari setelah
bakal
calon
atau
Bakal
Pasangan
Calon
berhalangan tetap. (2)
KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya surat pengusulan Bakal Pasangan Calon pengganti.
(3)
KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon paling lama pada hari keempat sejak diterimanya surat pengusulan Bakal Pasangan Calon pengganti.
(4)
Apabila
berdasarkan
dimaksud
pada
ayat
Pasangan
Calon
hasil (3)
verifikasi
Bakal
Pengganti
Calon
tidak
sebagaimana atau
Bakal
memenuhi
syarat
pencalonan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon
Pengganti
dengan
menempuh
mekanisme
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
Pasal 26 (1)
Apabila salah seorang Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon berhalangan tetap pada masa verifikasi dokumen hasil perbaikan sebelum penetapan Pasangan Calon Presiden
dan
Wakil
Presiden,
Partai
Politik
atau
Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari setelah bakal calon atau Bakal Pasangan Calon berhalangan tetap. (2)
KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya surat pengusulan Bakal Pasangan Calon pengganti.
(3)
KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan ...
-21Pasangan Calon paling lama pada hari keempat sejak diterimanya surat pengusulan Bakal Pasangan Calon pengganti. (4)
Apabila
berdasarkan
dimaksud
pada
Pasangan
Calon
ayat
hasil (3)
verifikasi
Bakal
Pengganti
sebagaimana
Calon
tidak
atau
Bakal
memenuhi
syarat
pencalonan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat melakukan perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
Pasal 27 (1)
Dalam hal salah seorang Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai pada saat dimulainya kampanye, Partai Politik atau
Gabungan
Pasangan
Partai
Calonnya
Politik
yang
berhalangan
calonnya tetap,
atau dapat
mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti kepada KPU paling lama 3 (tiga) hari sejak salah seorang calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap. (2)
Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan
meninggal dunia,
tidak diketahui
keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen. (3)
Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon atau pasangan calon meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain atau camat setempat, tidak diketahui
keberadaannya
dibuktikan
dengan
surat
keterangan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
Pasal 28 (1)
Pengusulan
calon
atau
Pasangan
Calon
pengganti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), hanya untuk pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon.
(2) Dalam ...
-22(2)
Dalam pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang mencabut dukungannya kepada Pasangan Calon pengganti yang diajukan.
(3)
Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pencabutan dukungan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempengaruhi proses verifikasi terhadap Pasangan Calon pengganti.
(4)
KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
Pasal 29 (1)
Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, tahapan pelaksanaan
Pemilu
Presiden
dan
Wakil
Presiden
dilanjutkan dan Pasangan Calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti. (2)
Dalam hal salah seorang calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) Pasangan Calon, tahapan
pelaksanaan
Pemilu
Presiden
dan
Wakil
Presiden ditunda oleh KPU paling lama 30 (tiga puluh) hari. (3)
Dalam masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calonnya atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, mengusulkan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.
(4)
Pengusulan
calon
atau
Pasangan
Calon
pengganti
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya untuk pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon atau Pasangan Calon pengganti yang diusulkan.
(5) Dalam ...
-23(5)
Dalam pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang mencabut dukungannya kepada Pasangan Calon pengganti yang diajukan.
(6)
Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pencabutan dukungan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempengaruhi proses verifikasi terhadap Pasangan Calon pengganti.
(7)
KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
Pasal 30 (1)
Dalam hal salah seorang calon atau Pasangan Calon berhalangan
tetap
pada
pemungutan
suara
putaran
tahapan
pelaksanaan
saat
Pemilu
dimulainya
kedua,
KPU
Presiden
hari
menunda
dan
Wakil
Presiden paling lama 15 (lima belas) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap. (2)
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1),
mengusulkan
calon
atau
Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap. (3)
Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.
(4)
Dalam pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang mencabut dukungannya kepada Pasangan Calon pengganti yang diajukan.
(5)
Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka ...
-24(4), maka pencabutan dukungan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempengaruhi proses verifikasi terhadap Pasangan Calon pengganti. (6)
KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
BAB VII TANGGAPAN MASYARAKAT
Pasal 31 (1)
Masyarakat
dapat
memberikan
tanggapan
terhadap
pengusulan Bakal Pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. (2)
Tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada KPU sejak KPU mengumumkan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada laman KPU dan/atau media sampai dengan masa verifikasi.
(3)
Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada KPU, dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi kartu identitas penduduk.
(4)
Dalam hal tanggapan masyarakat berkaitan dengan kelengkapan
syarat
calon,
KPU
menindaklanjuti
klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
BAB VIII KETENTUAN LAIN
Pasal 32 Formulir yang digunakan untuk pencalonan Bakal Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang
merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan ini.
BAB IX ...
MODEL B-1 PPWP
SURAT PENCALONAN Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, bersama ini diajukan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai……………….…………………… atau Gabungan *): 1.
Partai …………………….…… dengan perolehan kursi/suara sah *) ………. kursi/suara
2.
Partai ………………………… dengan perolehan kursi/suara sah *) ………. kursi/suara
3.
Partai ………………………… dengan perolehan kursi/suara sah *)………. kursi/suara
jumlah keseluruhan kursi/suara sah *) ………………...........………. Kursi/Suara*). Nama Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan : 1. Bakal Calon Presiden: ……………………………………..............……………….... 2. Bakal Calon Wakil Presiden: …………………………………………...............……
Surat pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 42
Tahun
2008
dan
Peraturan
Komisi
Pemilihan
Umum
tentang
Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Jakarta, ...........................2014 Pengurus Tingkat Pusat/ Gabungan Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik Yang mengajukan Pasangan Calon *) Partai ................................................................ Ketua Umum
Sekretaris Jenderal Cap
(…………………………)
(……………..…………..……)
- 2 Partai ................................................................ Ketua Umum
Sekretaris Jenderal Cap
(…..………………)
(…………………………..……)
Partai .................................................................. Ketua Umum
Sekretaris Jenderal Cap
(……………………)
Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.
…………………………..……)
MODEL B-2 PPWP
SURAT PERNYATAAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK *) DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai ......................................./ Gabungan Partai Politik *): 1. Partai …………………………………………………………………………………………………… 2. Partai …………………………………………………………………………..………………………… 3. Partai ………………………………………………………………………………..…………………… menyatakan: 1. mengusulkan nama Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-1 PPWP); 2. tidak akan menarik pencalonan yang telah diusulkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Jakarta, ...........................2014 Pengurus Tingkat Pusat/ Gabungan Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik *) Yang mengajukan Pasangan Calon Partai ................................................................ Ketua Umum MATERAI Rp 6000,00
(……………………….……)
Sekretaris Jenderal Cap (…………………………..……)
- 2 Partai ................................................................ Ketua Umum
Sekretaris Jenderal Cap
(……………………….……)
(…………………………..……)
Partai ……………………………………………………… Ketua Umum
Sekretaris Jenderal Cap
(…………………….……)
Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.
(…………………………..……)
MODEL B-3 PPWP
SURAT PERNYATAAN PARTAI POLITIK /GABUNGAN PARTAI POLITIK*) DAN BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai ................................../ Gabungan*) : 1. 2. 3.
Partai ............................................................................................................. Partai ............................................................................................................. Partai ................................................................................................................
bersama dengan : 1. Bakal Calon Presiden 2. Bakal Calon Wakil Presiden
: ………………………………………..……………… ……………………………………... : ………………………………………………………… ……………………………………...
menyatakan : 1. Sepakat untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-1 PPWP) 2. Sepakat untuk diusulkan sebagai Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Persiden oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik *). Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Jakarta, ............................2014 Pengurus Tingkat Pusat/ Gabungan Partai Politik *) Yang mengusulkan Pasangan Calon Partai ....................................................... Ketua Umum Materai Rp 6.000,00
(……………………….…)
Sekretaris Jenderal Cap (……………………..……)
-2 Partai ................................................................ Ketua Umum
Sekretaris Jenderal Cap
(………………….……)
(…………………………)
Partai ................................................................ Ketua Umum
Sekretaris Jenderal Cap
(………………………)
(…………………..……)
Bakal Calon Presiden
Bakal Calon Wakil Presiden
(………………………)
(…………………..……)
Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.
MODEL B-4 PPWP
SURAT REKOMENDASI DAN JAMINAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK *) Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Partai Politik/Gabungan Partai Politik *) merekomendasikan dan menjamin sepenuhnya bahwa : Bakal Calon Presiden : 1. Nama 2. Tempat dan tanggal lahir/umur
: .................................................................................... : ................................................./.......................tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *) 4. Pekerjaan : .................................................................................... 5. Alamat tempat tinggal : .................................................................................... .................................................................................... Bakal Calon Wakil Presiden : 1. Nama 2. Tempat dan tanggal lahir/umur
: .................................................................................... : ................................................./.......................tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *) 4. Pekerjaan : .................................................................................... 5. Alamat tempat tinggal : .................................................................................... .................................................................................... dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah menunjukkan sikap/perilaku sebagai perwujudan kesetiaan kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan citacita Proklamasi 17 Agustus 1945. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Jakarta,..........................2014 Pimpinan Partai Politik/ Gabungan Partai Politik*) Partai ............................................ Ketua Umum Materai Rp 6.000,00
(…………………….……)
Sekretaris Jenderal Cap (…………………………..……)
- 2 Partai ............................................ Ketua Umum
Sekretaris Jenderal Cap
(…………………….……)
(………………………..……)
Partai ............................................ Ketua Umum
Sekretaris Jenderal Cap
(…………………….……)
Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan
(………………………..……)
MODEL B-5 PPWP
SURAT PERNYATAAN VISI, MISI DAN PROGRAM
Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai ................................../ Gabungan*) : 1.
Partai .............................................................................................................
2.
Partai .............................................................................................................
3.
Partai ................................................................................................................
menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Jakarta, ...........................2014 Pengurus Tingkat Pusat/ Gabungan Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik *) Yang mengajukan Pasangan Calon Partai ................................................................ Ketua Umum Materai Rp 6.000,00
(……………………………)
Sekretaris Jenderal Cap (…………………………..……)
- 2 Partai ................................................................ Ketua Umum
Sekretaris Jenderal Cap
(…………………………)
(………………………………….)
Partai ................................................................ Ketua Umum
Sekretaris Jenderal Cap
(…………………….……) Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.
(…………………….……)
MODEL BB-1 PPWP
SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN*) Yang bertanda tangan di bawah ini : a. Nama calon
: ................................................................................
b. Jenis kelamin
: ................................................................................
c. Pekerjaan
: ................................................................................
d. Tempat dan tanggal : ......................................................./ ………….tahun lahir/umur e. Alamat tempat tinggal : ................................................................................ ................................................................................. menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya : 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan kewajiban agama; 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945; 3. bersedia dicalonkan sebagai Presiden/Wakil Presiden *) dan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum; dan 5. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali dalam jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturutturut. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dibuat di……………………..………. pada tanggal . …….……..........….. Yang membuat pernyataan, Calon Presiden/Wakil Presiden*)
……………………………………………. Keterangan: *)
Coret yang tidak perlu
MODEL BB-2 PPWP
SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN *) Kepala Desa/Lurah*) ................................... Kecamatan ...................................... Kabupaten/Kota*) .....................................……... Provinsi .................................. menerangkan bahwa : Nama
: ………….……..................................................................
Tempat dan tanggal
: ………............................................./..................tahun;
lahir/umur Jenis Kelamin
: Laki-laki/Perempuan *)
Pekerjaan
: ..................................................................................
Alamat tempat tinggal
: ................................................................................. ………………………………………………………………….……;
adalah benar bertempat tinggal di Desa/Kelurahan*) …….….…………….…………… Kecamatan…………………………Kabupaten/Kota*) Provinsi ………………………… dengan Nomor KTP/NIK ……………………….…........................ Surat keterangan ini
dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai
bukti pemenuhan syarat calon Presiden/Wakil Presiden*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Mengetahui :
KEPALA KECAMATAN
LURAH/KEPALA DESA *)
……………………………
…………………………………
CAP
CAP
(…………………….……)
(………………………………....)
MODEL BB-3 PPWP
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH
Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa *) ................................……….. Kecamatan .................................. Kabupaten/Kota *) ........................……….... Provinsi ….................................................. menerangkan bahwa : 1. Nama
: ...........................................................................
2. Tempat dan tanggal
: ...........................................................................
lahir/umur
.........................………… / ......................tahun;
3. Jenis Kelamin
: Laki-laki/Perempuan *)
4. Pekerjaan
: ...........................................................................
5. Alamat tempat tinggal : ........................................................................... ........................................................................... telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih di Kelurahan/ Desa *) ............................................................................................................... Kecamatan ..................................... Kabupaten/Kota *) ............................... Propinsi ......................................... dengan Nomor Pemilih : ............................. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
..……………, …….……………………… PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELURAHAN/DESA*) CAP
…………………………………………….
Keterangan: *) Coret yang tidak perlu
MODEL BB-4 PPWP
DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN *) A. Data Pribadi Nama Lengkap Tempat/Tanggal Lahir Usia Alamat Tempat Tinggal
Email Jenis Kelamin
Laki-laki/Perempuan *)
Status Perkawinan
Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)
Agama NPWP Hobi Moto Hidup
B. Riwayat Pendidikan Pendidikan Formal Jenjang
Institusi
Tahun (masuk – lulus)
Pendidikan Informal Jenjang
Institusi
Tahun
Jabatan
Tahun
Jabatan
Tahun
C. Pengalaman Pekerjaan Institusi
D. Pengalaman Organisasi Institusi
E. Publikasi Judul
Tahun Terbit
F. Penghargaan Nama Penghargaan
Institusi
Tahun
G. Data Keluarga Nama Istri/Suami Jumlah Anak Nama Anak
Nama Ayah Nama Ibu Jumlah Saudara Nama Saudara
Keluarga Inti 1. ... 2. ... 3. dst ... Keluarga
1. 2. 3. dst ...
H. Lain-lain: …………..……………………………………………………………...... Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Presiden/Wakil Presiden*) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Setuju/Tidak Setuju *) Daftar Riwayat Hidup Ini dipublikasikan oleh KPU ………………, ............ Calon Presiden/Wakil Presiden *) Yang membuat pernyataan, Materai
Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.
………………………..……………………..……….
MODEL BB-5 PPWP
VISI, MISI DAN PROGRAM BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
I.
Visi ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………..
II.
Misi ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………..
IV. Program ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………..
Dibuat di ……………….………….…………. pada tanggal ……...…………….………… Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Calon Presiden
Calon Wakil Presiden
(…………………….…)
(…...........................…)
MODEL BB-6 PPWP
SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PEJABAT NEGARA Yang bertanda tangan di bawah ini : a. Nama calon
: ……....................................................................
b. Jenis kelamin
: ..........................................................................
c. Tempat dan tanggal lahir/umur
: .......................................................................... ............................................. / …………. tahun;
d. Jabatan **)
: ……………………………………….……………………
e. Alamat tempat tinggal : ........................................................................... ……………………………………………………………. menyatakan bahwa saya telah mengundurkan diri sebagai Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*) kepada Presiden, yang tidak akan saya tarik kembali. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden*), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
dibuat di……………………..………. pada tanggal . …….……..........….. Yang membuat pernyataan,
(……………………………………………) Keterangan: *) Coret yang tidak perlu
