m
LEMBAR DISPOSISI I CATATAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA
'.~/?~.!.~..I.?
Tanggal Masuk :
Indek'......................................... IS Ic9af16
: . 1'111
Kode
: ~.~f.O.rtln. !..\.'!l ~.S.~.~ QP.'~.~
Hall lsi Ringkas
tu.".\":(
. .
.
&\1(\(1 h,l:..-u~r I ....................................................................................................
28
geb .20)3 /
:207'
Tgl./Nomor Sural
:
Asal
:.. }.':\b.~8. .\.I~ 0.':>\"::
Inslruksi Iinformasi :
I
070)
1
.
Dileruskan I Kepada : 1. Sekrelaris 2. Kabid Media Massa (})
1Pf~~C~(
Publik 4. Kabid SIM 5. Kabid Infraslruklur Perangkat Lunak 6. Kabid Infraslruktur Perangkal Keras
.....f>.~
7L * Caret yang tidak perlu
:
!2, ~
(;-
.
7. Kabid POSTEL 8. Kepala Unit LPSE 9. Sekretariat KIP 10. Sekretarial KPID 11. Kasudin:
f
JAVA RAVA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN Jln. Medan Merdeka Selatan 8-9
JAKARTA LAPORAN
Kepada Yth, Oari Sifat Nomor Perihal
Kepala Oinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta Ka. Bidang Informasi Publik Penting
1°1 (I)'tq·~
Laporan Tim Respon Opini Publik Bulan Februari
Sehubungan dengan kegiatan Respon Opini Publik pada seksi data dan Informasi Kehumasan, Oinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Tahun Anggaran 2013 dengan ini melaporkan kegiatan Tim Respon Opini Publik pada bulan Februari sebagai berikut : 1. Membuat laporan terkait situasi terkini, peri hal dua aksi Unjuk Rasa di Balaikota pada bulan februari sebagai berikut : Hari Rabu, 6 Februari 2013 unjuk rasa dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSMI), menyatakan penolakan rencana penagguhan Upah Minimum Provinsi, Jaminan kesehatan seluruh rakyat per 1 januari 2014 bukan 1 januari 2019 dan pemerintah diminta mengawasi Kawasan Industri di Jakarta, karen a menurut mereka para pengusaha tidak melaksanakan kebijakan yg telah ditetapkan oleh pemerintah. Hari Kamis 14 Februari 2013 unjuk rasa dilakukan oleh Solidaritas Mahasiswa Pemuda Untuk Meruya Selatan (Somad Meruya Selatan) dan Forum Ahli Waris Asal Tanah Meruya Selatan dengan tuntutan: - Mengabulkan gugatan penggugat, (PTPortanigra) sebagai pemohon kasasi Pemprov OKI segera membayar ganti rugi kepada warga Meruya Selatan dan PT.Portanigra - Menghukum turut tergugat I (pemerintah Provinsi OKI Jakarta) dan turut tergugat II (HDjuhri bin H.Geni) untuk tunduk dan taat pada putusan Mehkamah Agung Nomor 2971 KlKOT12012 Aksi Unjuk Rasa tersebut berjalan aman, tertib dan terkendali Oemikian disampaikan, mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut, atas arahannya diucapkan terimakasih. Jakarta,:z..f? Februari 2013 KEPALA BIOANG INFORMASI PUBLIK OINAS KOMUNIKASIINFORMATIKA OAN ,D' KEHUMASAN PROVINSI OKI JAKARTA /~,
~A It~
~'1 '{
EKO HARIAOI NIP. 196801011996031003
mJ Indek :
LEMBAR DlSPOSISI j CATATAN
DINAS KOMUNlKASI, INFORMATlKADAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA
.0.'.~ . :...................
Hall lsi Ringkas
:
Tanggal Masuk
:
Kade
:
.C7.!(;i?:-'/2::9..t~:
J.I:1..~.?.:
.
.
.kit!~'~~~1J.PRtL€~~~ '~~~(ii(:;jj~.~ ........... "
j
, .. ,,,
.
.
: .!1.'{~~f~.7i~i70?I2.·.·d·:············ ..·····..···········
:.t\il~.c.t
Tg!.lNamor Surat As a I
Instruksi I Infarmasi :
r'~fCi.
f.00tt£····1.···
Diteruskan I Kepada : 1. Sekretaris
2. Kabid Media Massa
~ ~
®Kabid Informasi Publik 4. Kabid 81M
5. Kabid Infrastruktur Perangkat Lunak
6. Kabid Infrastruktur Perangkat Keras
f. ~rf'> " i71J.1 Md-( ?
~~OSTEL
.:!.tJ
~'~
Sesud?h digunakan harap segera dlkcmbalikan
Kepada: "' Corel yang tidak peflu
i,~\-1
~lv1
.~
.
JAVA
RAYA
w
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOMUNIKASIINFORMATIKA DAN KEHUMASAN
.
'
.~.
Jln. Medan Merdeka Selatan 8-9 Siok G LL XIII Telp. (021) 3822975/3822255, Fax. (021) 3622646
J AKA R T A 10110 -
----
NOTADINAS
Kepada
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta
Dari
Kepala Bidang Informasi Publik
Nomor
\5\ !D19.1
Sifat
Biasa
Lampiran
2 (Oua Lembar)
Hal
Laporan Pantauan Aksi Demo Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Oi Meruya Selatan, Jakarta Barat.
Berdasarkan pantauan kami di lapangan atas aksi demo Solidaritas Mahasiswa Pemuda Untuk Meruya Selatan (Somad Meruya Selatan) Dan Forum Ahli Waris Asal Tanah Meruya Selatan, dengan ini dilaporkan sebagai berikut : ......
,._-
._. .
1. Mengabulkan gugatan penggugat, ( PT.Portanigra) sebagai pemohon kasasi. 2. Mendesak Pemprov OKI unluk segera membayar ganli rugi kepada warga Meruya Selalan dan PT. Portanigra. 3. Menghukum turut tergugat I (Pemerintah provinsi OKI Jakarta) dan turut tergugat II (H.Ojuhri bin H. Geni) untuk tunduk dan taat pacta putusan Mahkamah Agung Nomor 2971 KlPOT12010. 4. Saat ini aksi unjuk rasa tersebut masih berjalan cukup damai dan tenang tidak terjadi sesuatu hal yang menjurus ke arah anarkis
Demikian laporan ini disampaikan, Mohon arahan dan petunjuk dari Bapak,
Jakarta, 14 Februari 2013 Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Kornunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
~~ EKO HARIADI Af.·NIP, 196801011996031003
b~e
{-I?
Laporan Unjuk Rasa Penyelesalan kasus Sengketa Tanah Ol Meruya Selatan, Jakarta Barat.
Kamis, 14 Februan 2013-02-14 Puluhan Solidantas Mahasiswa Pemuda Untuk Warga Meruya Selatan (Somad Meruya Selatan) Oan Forum Ahli Wans Asal Tanah Meruya Selatan menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor Gubernur OKI Jakarta JI. Medan Merdeka Kamis, 07 Februan 2013.
PT. PT. PORTANIGRA telah melakukan pembebasan tanah seluas 44 Ha, di kelurahan Meruya Udik, Kec. Kebon Jeruk sekarang di kenai dengan kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan Jakarta barat.
Oalam aksinya para pengunjuk rasa mendesak Gubernur Joko Widodo untuk segera :
1. Mengabulkan gugatan penggugat, (PI. Portanigra) sebagai pemohon kasasi. 2. Mendesak Pemprov OKI untuk segera membayar ganti rugi kepada warga meruya selatan dan PT. Portanigra. 3. Menghukum tergugat (Pemenntah provinsi OKI Jakarta) untuk membayar ganti rugi matenl sejumlah Rp. 291.422.000.000,- (dua ratus sembi Ian puluh satu milyar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) kepada penggugat secara tunai dan sekaligus. 4. Menghukum tergugat (Pemerintah provinsi OKI Jakarta) untuk membayar ganti kerugian inmateril sejumlah RP. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) kepada penggugat (PT. Portanigra) 5. Menghukum turut tergugat I (Pemerintah provinsi OKI Jakarta) dan turut tergugat II (H.Ojuhn bin H. Geni) untuk tunduk dan taat pada putusan mahkamah Agung Nomor 2971 KlPOT/2010. Aksi unjuk rasa tersebut berjalan cukup damai dan tenang tidak te~adi suatu hal yang menjurus kearah anarkis dikarenakan oleh adanya pengawalan dan Pamdal Pemprov OKI Jakarta dan pihak kepolisian.
.
LEIVIBAR DlSPOSISI / CATATAN DINAS KOMUNlKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA Tanggal Masuk
:..1~gp'~"."""""""
:
P.~(o.?:/~I,~,:"",
Kode
.kf.f~~:;;1~i,\"'~':;;1j~
.f!!.~~:").7''''''..." , ".,., .... ".
m Indek :
Hall lsi Ringkas
,~"$i;zJkt;J~/6'~~~~"""''''''''''''''''''''''''''''''''''
~~JT!:'WU~~,~Zt'tJ~
Tgl./Nomor Surat
. ,··················..t············ .. ····················
'11---
...-
(l7.£1~
7. Kabid POSTEL
Perangkal Keras
6. Kabid Infrastruktur
Perangkat Lunak
5, Kabid Infrastruktur
4, Kabid SIM
Publtk
C)Kabid Informas;
2, Kabid Media Massa
1. Sekretaris
Diteruskan I Kepada :
, "\ 'O:.lO£& . VLkr~ rWJt,u"" .
.].C':.;" .. ,,,,,.,, .... " .. ,., .. IT' f:L ~'" "." . . . ",.,.. . "".,.,,,.,, ,. "" . , r " .
As a I
Instruksi Iin/ormasi :
~ (0.--'.
~~~,
f ~UtJ1]<Jo ?)
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan
Kepada: ,.. Coret yang tidak perlu
f L(
tn J
JAVA
RAYA.
~
Kepada Oari Nomor Sifat Lampiran Hal
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOMUNIKASIINFORMATIKA DAN KEHUMASAN JAKARTA 10110
Jln. Medan Mordeka Sclalan 8-9 Blok G Lt. XIII Telp. (021) 382297513822255, Fax. (021) 3822846
NOTADINAS
Kepala Oinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta Kepala Bidang Informasi Publik
I;L ?(0ri" Y,
~
Blasa 3 (Tiga Lembar) Laporan Pantauan Aksi Unjuk Rasa Tuntutan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Untuk menolak rencana penangguhan Upah Minimum Provinsi
2013
Berdasarkan pantauan kami di lapangan atas aksi unjuk rasa desakan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) untuk segera ditetapkannya Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), dengan ini dilaporkan sebagai berikut : Element: 1. Buruh Tanggal : 6 Februari 2013 Waktu : 14.45 WI~ Jumlah massa +/- <:t.QQQ..9rang menggunakan kendaraan roda dua, kendaraan pick up terbuka Lokasi : Oepan Balaikota Keterangan : 1. Menolak rencana penangguhan Upah Minimum Provinsl 2013 2. Jaminan kesehatan seluruh rakyat per 1 januari 2014 bukan 1 Januari 2019. 3. Mengawasi Kawasan Induslri di Jakarta, seringkali kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak dijalankan oleh pengusaha.
S; Februari
Oemikian laporan ini disampaikan. Mohon arahan dan petunjuk dari Bapak.
Jakarta,
Kepala Bidang Informasi Publik Oinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta
~~EKO HARIAOI
It NIP. 196801011996031003
'--
Laporan Unjuk Rasa Buruh Menolak Penangguhan Upah Minimum Provinsi OKI 6 Februari 2013
Ribuan demonstran yang berasal dad Forum Serikat Pekerja Metai Indonesia (FSPMI) melakukan unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta JI. Medan Merdeka Selatan, Rabu (6 Februari 2013).
Buruh meminta pemerintah untuk turun tangan mendesak perusahaan melalui APINDO menjalankan kewajibannya membayar UMK dan UMSK kepada seluruh buruh dl Tanah Air. Selain itu buruh juga menolak rencana pemerintah untuk melakukan penangguhan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013. Para buruh juga menuntut agar pemerintah lebih memperhatikan nasib buruh.
Sebanyak 20 orang perwakilan buruh dari Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) diterima oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut buruh menyampaikan tuntutannya. Mereka meminta jaminan kesehatan seluruh rakyat per 1 januari 2014 bukan 1 Januari 2019, serta iuran kepesertaan untuk buruh tetap dibayarkan oleh pengusaha. Buruh juga meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengawasi Kawasan Industri di Jakarta, karena seringkali kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak dijalankan oleh pengusaha.
Dalam pertemuan tersebut Gubernur DKl Jakarta, Joko Widodo berjanji akan menindaklanjuti permintaan buruh.
