~1~
BUPATI KAYONG UTARA PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 4.A TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN TAHUN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAYONG UTARA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka untuk melaksanakan program beras untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013, perlu diatur petunjuk teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN);
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2013;
1.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukkan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
~2~
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
2010
tentang
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 12. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Tim Koordinasi RASKIN Pusat; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 Nomor 4); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN TAHUN 2013. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
~3~ 1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara. 4. Camat adalah Camat di Kabupaten Kayong Utara. 5. Beras Untuk Keluarga Miskin atau selanjutnya disebut RASKIN adalah beras yang dibagikan kepada keluarga miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat. 6. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS-PM adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disyahkan oleh kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah kabupaten/kota. 7. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah merupakan forum pertemuan musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTSPM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM. 8. Titik Distribusi untuk selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivre/ Kansilog Perum BULOG. 9. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja di TD atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah. 10. Kelompok Kerja untuk selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana Distribusi Raskin. 11. Warung Desa untuk selanjutnya disebut Wardes adalah lembaga ekonomi di tingkat desa/kelurahan, baik milik masyarakat, Koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Kayong Utara sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin. 12. Kelompok Masyarakat untuk selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pelaksanan Distribusi Raskin. 13. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat di mana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin oleh Pemerintahan Daerah melalui APBD. 14. Satuan Kerja Pelaksana Distribusi Raskin untuk selanjutnya disebut Satker Raskin adalah Satuan Kerja yang dibentuk oleh Divisi Regional (Divre)/Sub Divisi Regional (Subdivre)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasubag Divre/Kakansilog. 15. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
~4~ BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan program RASKIN di Daerah. BAB III PELAKSANAAN Pasal 3 (1) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 mengacu kepada Pedoman Umum Raskin Tahun 2013 dan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Program Raskin Kalimantan Barat Tahun 2013. (2) Ketentuan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Raskin Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 26 Februari 2013 BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 26 Februari 2013 SEKRETARIS DAERAH,
HENDRI SISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2013 NOMOR 4.A
~5~
LAMPIRAN
: PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR : 4.A TAHUN 2013 TANGGAL : 26 FEBRUARI 2013
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2013 BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu: Universal Declaration of Human Right 1948, Rome of Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, Millenium Development Goals (MDGs), bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, masih banyak daerah terisolir dan daerah tertinggal yang masih terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada tahun 2007 sampai tahun 2009, kemiskinan berhasil diturunkan dari 16,58 % menjadi 14,15 % atau turun rata-rata 1,2 % pertahun. Tetapi dari tahun 2009 ke tahun 2012 dengan tingkat kemiskinan sebesar 12,96 %, ratarata penurunan kemiskinan per tahun hanya mencapai 0,37 %. Selain itu, tingkat pengangguran dipandang masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24 % pada tahun 2005 menjadi 6,32 % pada bulan Februari 2012. Untuk menghadapi masalah tersebut maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013 mengusung tema “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus dapat memanfaatkan peluang yang dilakukan oleh pemerintah mengingat angka kemiskinan dan pengangguran di Provinsi ini masih cukup tinggi, ditambah angka pertumbuhan ekonomi yang masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional sehingga diperlukan kerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penduduk Indonesia 95 % masih mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS, 2011). Rata-rata konsumsi beras dunia saat ini adalah 60 kg/jiwa/tahun. Negara Malaysia mengkonsumsi beras 80 kg/jiwa/tahun, Thailand 70 kg/jiwa/tahun, Jepang 58 kg/jiwa/tahun. Dengan demikian beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Menko Kesra dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Adapun di tingkat Provinsi dikoordinasikan oleh gubernur dan tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh bupati/walikota masing-masing.
~6~ Penyaluran Raskin 2013 hingga 2014 mengacu pada hasil PPLS tahun 2011. Data penerima Raskin tahun 2013 yang sesuai nama dan alamat segera disampaikan oleh TNP2K kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia. Data tersebut merupakan hasil verifikasi TNP2K setelah menerima masukan dari Bupati/Walikota se Indonesia. Dengan demikian, penyaluran Raskin tahun 2013 diharapkan berjalan sesuai dengan harapan. Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementrian tertentu, serta gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTM. Di samping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional. Efektivitas Program Raskin 2013 di Kabupaten Kayong Utara dapat dicapai melalui koordinasi antar instansi/lembaga terkait baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan dan Desa. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menyusun Petunjuk Teknis Raskin yang dapat dipergunakan sebagai dasar Pedoman Pelaksanaan serta Pedoman Teknis bagi Tim Raskin guna mempelancarkan operasional dan sebagai acuan/pedoman pelaksanaan Raskin di lapangan. 2. Tujuan dan Sasaran a. Tujuan: Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. b. Sasaran: Sasaran Program Raskin Tahun 2013 di Kabupaten Kayong Utara adalah berkurangnya beban pengeluaran 7.234 RTS hasil PPLS tahun 2011 dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg/bulan/RTS selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 per kg netto di TD. 3. Singkatan-Singkatan a. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin. b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang kepada Kepala Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain. c. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan. d. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan. e. HPB adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp. 1.600/kg netto di TD. f. MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.
~7~ g. MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten/Kota. h. MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi. i. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota kepada Perum Bulog berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rincian dimasing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan. j. TT HP-Raskin adalah Model Tanda Terima uang hasil penjualan Raskin dari Pelaksana Distribusi dibuat oleh Satker Raskin. k. UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat. l. PPLS-11 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statis tik (BPS).
~8~
BAB II PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN 1. Pengelolaan Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: a.
Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Raskin, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat menerima beras sesuai ketentuan, baik jumlah, mutu maupun harga.
b.
Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
c.
Partisipatif, bermakna mendorong masyarakat terutama masyarakat dan RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
d.
Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkann kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.
2. Pengorganisasian 1)
Penanggung jawab pelaksanaan dan pemantauan Raskin di Kabupaten Kayong Utara adalah Bupati Kayong Utara yang secara fungsional didukung dan dibantu oleh Tim Raskin Kabupaten Kayong Utara.
2)
Tim RASKIN Kabupaten Kayong Utara adalah pelaksana Program RASKIN di Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin oleh Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
3)
Penanggung jawab RASKIN di tingkat Kecamatan adalah Camat, yang secara fungsional didukung dan dibantu oleh SATGAS RASKIN Kecamatan yang dibentuk oleh Camat.
4)
Penanggung jawab RASKIN di tingkat Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah, yang secara fungsional didukung dan dibantu oleh SATGAS RASKIN Desa/Kelurahan yang dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah.
5)
Penanggung jawab penyediaan dan pendistribusian beras dari gudang Perum Bulog sampai ke titik distribusi adalah Kasub Divre Perum Bulog Ketapang.
6)
Penanggung jawab pendistribusian Beras RASKIN dari Titik Distribusi sampai kepada penerima manfaat RASKIN (RTS-PM) adalah Satgas Desa/Kelurahan yang dipantau oleh Tim Satgas Raskin Kecamatan setempat.
7)
Rumah Tangga Miskin (RTM) yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTM yang terdaftar dalam PPLS 08 dan PPLS 2011 BPS sebagai RTS di Desa/Kelurahan.
~9~ 8)
Penetapan penerima manfaat RASKIN sebagai hasil musyawarah Desa/Kelurahan, oleh Kades/Lurah harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan dilampiri Daftar Penerima Manfaat Raskin (DPM-1) yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan disyahkan oleh Camat Setempat.
9)
Sebagai Penanggung jawab penanganan pengaduan masyarakat di Kabupaten Kayong Utara perlu dibentuk Unit Pengaduan Masyarakat di bawah koordinasi Kasubdivre Perum Bulog Ketapang yang dibantu oleh Tim Sekretariat Raskin Kabupaten Kabupaten Kayong Utara.
~ 10 ~
BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2013 mengacu pada UndangUndang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. Khusus untuk program Raskin, proses perencanaan dan penganggarannya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. A. Perencanaan Kegiatan perencanaan meliputi penetapan RTS-PM, Titik Distribusi dan Titik Bagi. 1.
Penetapan RTS-PM a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 BPS dan dikelola oleh TNP2K sebagai dasar penetapan RTS-PM dan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah. b.
2.
Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTSPM setelah penetapan pagu Raskin oleh Tim Raskin Pusat, Gubernur dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam.
Penetapan Titik Distribusi (TD) Titik Distribusi ditetapkan di Kabupaten/Kota atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum Bulog setempat.
3.
Penetapan Titik Bagi (TB) Titik Bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.
B. Penganggaran Program Raskin merupakan Program Perlindungan Sosial yang termasuk kluster I Program Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang tentang APBN, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dan telah mengambil kebijakan pengganggaran sebagai berikut: 1. Anggaran subsidi Raskin 2013 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2013. 2. Kebijakan Pemerintah dalam penganggaran program Raskin hanya untuk pengadaan dan penyaluran sampai di Titik Distribusi, untuk penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal 18 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Akan tetapi mengingat keterbatasan APBD Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2013, maka biaya distribusi Raskin dari Titik Distribusi ke RTSPM memerlukan partisipasi masyarakat tanpa menambah harga tebus Raskin di Titik Distribusi.
~ 11 ~
BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN A. Panduan Pelaksanaan Program Raskin 1.
Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan maupun pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan program Raskin.
2.
Paduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum (Pedum) Raskin, Petunjuk Pelaksanan (Juklak) Raskin dan Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin.
3.
Pedoman Umum Raskin adalah paduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementrian/Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pedoman umum Raskin berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan program Raskin yang berlaku secara nasional. Tim Koordinasi Raskin Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun Pedoman Umum Raskin yang setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
4.
Pelaksanaan program Raskin di kabupaten/kota diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi kabupaten/kota yang dinamakan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin). Ruang lingkup Juknis Raskin masih berada dalam batasan-batasan Pedum dan Juklak Raskin. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk Kabupaten Kayong Utara yang di dalamnya berisikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, dukungan budaya dan kearifan lokal dalam upaya untuk mengatasi hambatan sosial budaya yang ada di Kabupaten Kayong Utara, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam.
B. Pagu Raskin 1.
Pagu Raskin Nasional tahun 2013 ditetapkan Pemerintah sesuai kemampuan anggaran sebanyak 2,79 juta ton beras per tahun untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan setara dengan 180 kg/RTS/tahun.
2.
Sebaran RTS-PM ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.
3.
Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat melakukan proses legal formal penetapan Pagu Raskin dengan mengeluarkan surat penetapan pagu Raskin Provinsi.
4.
Penetapan Pagu Raskin a. Pagu Raskin nasional adalah RTS yang menerima Raskin pada tahun 2013 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin secara nasional pada tahun 2013. Pagu Raskin nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara Pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam UU APBN. b. Pagu Raskin untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
~ 12 ~ c.
Pagu Raskin untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pagu Raskin nasional.
d. Pagu Raskin untuk setiap Kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan pagu Raskin Provinsi. 5. Pagu Raskin di suatu Desa/Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa/Kelurahan lain, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa/Kelurahan atau lebih sebagai tindaklanjut Mudes/Muskel yang menunjukkan kebutuhan perubahan pagu Raskin di masing-masing Desa/Kelurahan. 6. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2014. 7. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk di dalam data RTS-PM dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai kemampuan daerah masing-masing. C. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) Dalam rangaka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di kabupaten/kota, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel, atau Muscam untuk menetapkan kabijakan lokal, yaitu: 1. Mudes/Muskel melakukan validasi Daftar RTS-PM berdasarkan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011. 2. RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya sudah meninggal dapat digantikan oleh salah satu anggota rumah tangganya. Untuk RTS-PM Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar kabupaten/kota atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak. 3. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 2 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap. 4. Pelaksanaan musyawarah dapat dilakukan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan. 5. Apabila sudah dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM di desa/kelurahan terdapat perubahan Pagu RTS-PM di 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih, atau terdapat pemekaran desa/kelurahan dalam satu kecamatan maka atas permintaan Kepala Desa/Lurah dilakukan Muscam yang bertujuan untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan. 6. RTS-PM dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2K melalui Hasil Mudes/Muskel dan/atau Muscam dimasukkan ke dalam FRP Tikor Raskin kecamatan dan Tikor Raskin kabupaten/kota. FRP hasil Muscam dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Muscam. 7. Pengiriman FRP dialamatkan kepada: Sekretariat TNP2K Gedung Grand Kebon Sirih, Lantai 15 Jln. Kebon Sirih Raya No. 35 Jakarta Pusat 10110 Telepon 021-3912812 D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin
~ 13 ~ 1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah. 2. Peluncuran Program Raskin Nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di Provinsi oleh Gubernur. 3. Sosialisasi Pedum Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang. E. Monitoring dan Evaluasi 1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin. 2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencarikan solusi untuk memecahkan permasalahan. 3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan. F. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai ke Titik Distribusi (TD) Penyediaan dan penyaluran Raskin sampai ke titik distribusi menjadi tugas Perum Bulog. 1. Penyediaan Raskin Penyediaan Raskin untuk RTS-PM Raskin oleh Perum Bulog berasal dari beras hasil pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi maka dipenuhi dari Pengadaan Dalam Negeri. Kualitas Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung. 2. Rencana Penyaluran Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA. 3. Mekanisme Penyaluran : a. Bupati Kayong Utara/Ketua Koordinasi Raskin Kabupaten Kayong Utara atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog berdasarkan pagu Raskin. b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau kabupaten/kota. c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke titik distribusi. d. Serah terima beras antara Perum Bulog dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi wajib dibuatkan BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. G. Penyaluran Raskin 1. Penyaluran Raskin dari TD ke TB
~ 14 ~ a. Sebelum Raskin disalurkan, Perum Bulog memeriksa kualitas beras terlebih dahulu. b. Tim Koordinasi Raskin/pelaksana distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum Bulog untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas. c. Mengingat keterbatasan APBD Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2013, maka penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai ke RTSPM memerlukan partisipasi masyarakat. d. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Pelaksana Distribusi Raskin atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin. 2. Penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM. b. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan. H. Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) 1. Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) dari RTS-PM kepada pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600,-/kg di TD. 2. Uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung disetor ke rekening Perum Bulog melalui bank setempat oleh Pelaksana Distribusi yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Perum Bulog Sub Divre Ketapang. I.
Pembiayaan 1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin. 2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum Bulog.
~ 15 ~
BAB V PENGENDALIAN DAN PELAPORAN A. Pengendalian 1. Indikator Kinerja Indikator kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 tepat, yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, dan Tepat Administrasi. a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemuktahiran daftar nama RTS-PM melalui Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1. b. Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 15 kg/RTS/bulan. c.
Tepat Harga : Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600/Kg netto di Titik Distrbusi.
d. Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM Raskin sesuai dengan rencana distribusi. e.
Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
f.
Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
2. Pengawasan Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh BPKP, Kemenko Kesra, Kementrian Dalam Negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Pelaporan 1. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan. 2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Kayong Utara secara periodik setiap triwulan.
~ 16 ~ 3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Kayong Utara melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan. 4. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap semester. 5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada akhir tahun. 6. Perum Bulog melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin Kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.
~ 17 ~
BAB VI PENGADUAN Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat. Obyek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal yang berkaitan dengan 6 (enam) tepat, yang akan ditanggapi oleh Kementrian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 1. Unit pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementrian Dalam Negeri terhadap pengaduan yang berkaitan dengan 6 tepat. 2. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada TNP2K Sekretariat Kantor Wakil Presiden RI. 3. Unit Pengaduan di Kabupaten Kayong Utara di bawah koordinasi Perum Bulog Sub Divre Ketapang dibantu oleh Tim Sekretariat Raskin Kabupaten Kayong Utara. 4. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Unit Pengaduan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan. 5. Penyelesaian tentang kualitas, kuantitas Raskin dilakukan oleh Perum Bulog.
~ 18 ~
BAB VIII LAIN-LAIN 1. Raskin adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2. Seluruh daftar-daftar yang terkait dengan penyaluran Raskin tahun 2013 berpedoman pada daftar-daftar yang menjadi lampiran Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2013.
~ 19 ~
BAB IX PENUTUP Pedoman Umum Raskin 2013 dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Program Raskin. Berdasarkan Pedoman Umum, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Kayong Utara menyusun Petunjuk Teknis sesuai dengan kondisi obyektif Kabupaten Kayong Utara. Bagaimanapun mulianya tujuan sebuah program, apalagi program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti Program Raskin, keberhasilannya akan sangat tergantung pada komitmen dan keberpihakan semua pihak untuk benarbenar membantu masyarakat, khususnya mereka yang tergolong RTS-PM program Raskin. Petunjuk Teknis Raskin 2013 mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013 dan dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Raskin 2013, maka Petunjuk Teknis Raskin Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku. Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.
BUPATI KAYONG UTARA,
HILDI HAMID
